Langkah Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Dudung Abdurachman memerintahkan jajaran TNI AD untuk mengecam pernyataan Effendi Simbolon, dinilai telah membawa militer ke ranah politik. Hal itu diungkapkan Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid.
semarak.co-Usman Hamid menyatakan, tidak semestinya seorang KSAD memberikan pernyataan politik. Dalam era demokrasi saat ini, langkah KSAD Dudung yang memberikan pernyataan politik sudah tidak lazim lantaran TNI merupakan alat negara dalam menjaga pertahanan.
“Seharusnya TNI AD menempatkan pernyataan anggota parlemen itu sebagai kritik yang mewakili suara masyarakat yang mungkin kecewa atas perbuatan sekelompok atau sejumlah oknum TNI,” ujar Usman di program Kompas Malam KOMPAS TV, Rabu (14/9/2022) dilansir kompas.tv – Kamis, 15 September 2022 | 04:45 WIB.
Usman menjelaskan, dari pengalaman beberapa negara, militer yang masuk ke ranah politik dikarenakan merasa ada di dalam posisi yang benar di berbagai macam urusan. Selain itu, militer masuk ke ranah politik karena menganggap kultur elite sipil atau elite politik dianggap tidak mampu memenuhi kebutuhan bangsa atau tidak mampu mencerminkan jati diri bangsa.
Hal seperti ini perlu dipahami para elite sipil dan mencegah segala bentuk politisasi terhadap TNI atau politisasi jabatan di lingkungan TNI. Di sisi lain, kata Usman, KSAD Dudung seharusnya bisa melaporkan kepada Panglima TNI Andika Perkasa bahwa gejolak kekecewaan prajurit ini perlu mendapat respons untuk meredam kemarahan prajurit.
Panglima TNI juga bisa berkoordinasi dengan Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto sebagai perwakilan TNI untuk berbicara ke parlemen. Menurut Usman, ekpresi politik Dudung ini bisa dikatakan sebagai cermin pembangkangan terhadap otoritas sipil.
“Sekarang polemik ini jadi menghilangkan esensinya. Esensinya bagaimana kita mengatasi masih adanya prajurit TNI yang tidak patuh pada hukum. Padahal mungkin Panglima pernah berjanji memimpin TNI patuh kepada hukum dan menghormati rambu-rambu yang ada di negara kita,” ujarnya.
Sebenarnya kritik tersebut dapat disikapi dengan besar hati bahwa TNI tidak terpengaruh atas tudingan politik dan tetap menjaga kepentingan bangsa dan negera. Semisal, menyeret oknum prajurit TNI yang tidak patuh terhadap hukum, dalam hal ini prajurit yang terlibat mutilasi di Papua ke pengadilan untuk mendapatkan proses hukum.
Dengan begitu, tudingan TNI seperti gerombolan tidak patuh terhadap hukum itu tidak ada, melainkan hanya sekelompok oknum yang jauh dari institusi TNI secara keseluruhan. Usman menambahkan, tudingan ketidakharmonisan Panglima TNI dengan KSAD bisa dibantah dengan menggelar pertemuan panglima dengan para kepala staf tiga matra TNI.
“Jadi publik bisa memahami, kritik sekeras apa pun bisa disikapi dengan besar hati dan menunjukkan, TNI tidak terpengaruh oleh kritik-kritik semacam itu,” pungkas Usman.
Diberitakan KSAD Jenderal Dudung Abdurachman meminta prajurit TNI AD untuk menghentikan kemarahan di media sosial sebagai respons dari pernyataan Anggota Komisi I DPR RI Effendy Simbolon dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).
“Saya tekankan kepada seluruh prajurit, saya lihat di media sosial banyak yang menyampaikan kemarahannya, saya minta hentikan, cukup,” kata KSAD Dudung dalam cuplikan video Sapa Indonesia Malam di Kompas TV, Rabu (14/9/2022).
Pernyataan tersebut sampaikan Jenderal Dudung lantaran Effendi Simbolon telah meminta maaf kepada prajurit maupun purnawirawan TNI. “Beliau pun pada hari ini sudah minta maaf. Dan TNI Angkatan Darat, TNI pada umumnya tetap solid,” imbuh Dudung dilansir kompas.tv/Rabu, 14 September 2022 | 18:42 WIB.
Seperti diberitakan KOMPAS.TV sebelumnya, dalam video yang beredar, ia memerintahkan para perwira TNI untuk memprotes ucapan Effendy Simbolon yang menyebut TNI sebagai gerombolan yang melebihi ormas.
“Silakan kalian bergerak, berdayakan FKPPI (Forum Komunikasi Putra-Putri Purnawirawan dan Putra-Putri TNI-Polri) dan segala macam untuk tidak menerima penyampaikan Effendi Simbolon, masif, lakukan! Enggak usah ada yang takut, enggak usah takut kalian dicopot segala macam, saya tanggung jawab,” lanjut mantan Pangdam Jaya itu.
Sebelumnya, Effendi Simbolon telah menyampaikan permintaan maaf terkait ucapannya kepada TNI secara langsung difasilitasi Fraksi PDIP hari ini, Rabu (14/9/2022).
“Dari lubuk hati terdalam saya mohon maaf atas perkataan saya yang menyinggung dan menyakiti prajurit siapapun dia perwira, tamtama, dan para pihak yang tidak nyaman atas perkataan yang dinilai lain. Saya mohon maaf. Saya tunjukkan pada seluruh prajurit bertugas atau purna dan para pihak yang tidak nyaman,” ucap Effendi, Rabu (14/9/2022). (net/kpc/smr)
sumber: kompas.tv di WAGroup Jarnas Mileanies Sumut (postKamis19/9/2022/pekabm)
