Lembaga survei Charta Politika merilis hasil survei kinerja menteri Kabinet Indonesia Maju periode 2019-2024. Kembali Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto dinilai sebagai pembantu Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang kinerjanya paling baik.
semarak.co -Dalam survei itu, Prabowo dipilih sebanyak 16,8 persen. Menyusul Erick Thohir 14,3 persen, dan Mahfud Md 9,6 persen. Survei dilakukan 20-27 Februari 2020 dengan metode wawancara tatap muka terhadap 1.200 responden yang tersebar di seluruh provinsi di Indonesia.
Kriteria responden minimal 17 tahun atau sudah memenuhi syarat pemilih. Metode sampling yang digunakan adalah multistage random sampling. Margin of error 2,83 persen.
Charta Politika juga menyurvei tingkat kepuasan terhadap tokoh-tokoh yang ditunjuk sebagai menteri dalam Kabinet Indonesia Maju. Hasilnya, 56,3 persen puas atas kinerja kabinet. 56,3 persen puas, 22,3 persen tidak puas,” demikian bunyi hasil survei Charta Politika melalui rilisnya ke media-media online nasional, Minggu (29/3/2020).
Direktur Eksekutif Indo Barometer M Qodari menyebut survei Indo Barometer menempatkan Menhan Prabowo mendapatkan persentase tertinggi sebagai ‘menteri yang memiliki kinerjanya bagus. Walau Qodari menilai, itu terjadi karena Prabowo banyak dikenal orang.
“Nah kenapa Prabowo disebut menjadi menteri yang paling banyak disebut sebagai yang punya prestasi dan kinerja baik. Ya karena memang dia dikenal,” kata Qodari, dalam diskusi Vox Point Indonesia yang bertajuk ‘Jokowi Awal Periode Ke-2’, di Sanggar Prathivi Building, Jalan Pasar Baru Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (28/2/2020).
Qodari menjelaskan Prabowo mendapat katagori tersebut karena memang sudah banyak dikenal publik. Menurutnya, masyarakat cenderung mengisi survei dengan menuliskan nama orang yang diketahuinya.
“Jadi diminta sebutkan nama menteri yang menurut anda kinerjanya bagus, pasti orang-orang yang tingkat pengenalannya paling tinggi juga punya kecenderungan untuk disebut (bagus). Karena kalau nggak dikenal, pasti nggak disebut bagus. Dikenal bisa bagus bisa jelek. Tapi kalau nggak dikenal nggak mungkin bagus,” ujar Qodari.
Lebih lanjut Qodari juga mengatakan Prabowo mendapat katagori tersebut karena sudah memiliki banyak pendukung. “Apalagi Pak Prabowo sudah sangat dikenal, punya pendukung ya, yang kelihatan dari jawaban kenapa Pak Prabowo menjadi menteri terbaik. Jawabannya tegas,” ucap Qodari.
Meskipun ada beberapa pihak yang tidak puas dengan kinerja Prabowo dalam menangani kasus Natuna, kata Qodari, namun bagi para pendukungnya Prabowo memiliki sosok tegas.
“Jadi walau dibilang Pak Prabowo tidak tegas urusan Natuna tapi menurut mereka (pendukung) ya Pak Prabowo tegas. Mungkin karena dia milter, karena pidatonya berapi-api, dan bisa jadi mereka tidak tahu peristiwa Natuna itu. Kita kan bicara rakyat kebanyakan ini. Bisa jadi mereka tidak tahu isu Natuna itu,” jelasnya.
Selain itu, menurut Qodari, gabungnya Prabowo dalam kabinet Jokowi-Ma’ruf membuat stabilitas politik Indonesia menjadi lebih stabil. “Yang jelas dengan bergabungnya Pak Prabowo ke dalam (kabinet Jokowi-Ma’ruf) maka di lapangan juga situasi dan kondisi menjadi di lebih cair dan secara politik juga lebih stabil,” tuturnya.
Charta Politika juga menyurvei lembaga tinggi negara mana yang kinerjanya paling baik. Hasilnya, presiden menjadi lembaga tinggi negara yang kinerjanya paling baik, disusul KPK di peringkat kedua. “Presiden 29,2 persen, KPK 27,6 persen,” begitu hasil survei Charta Politika.
“Menangani masalah kesenjangan ekonomi: 37,3 persen puas, 50 persen tidak puas, 12,8 persen tidak tahu atau tidak menjawab,” demikian bunyi hasil survei Charta Politika seperti yang diterima detikcom, Minggu (29/3/2020).
Bahkan, Charta Politika juga menyurvei persoalan paling pokok yang dihadapi masyarakat. Sebanyak 36 persen dari total responden menjawab persoalan pokok yang dihadapi masyarakat adalah harga kebutuhan pokok. (net/lin)
Berikut ini 10 besar hasil survei kinerja menteri Jokowi:
- Prabowo Subianto: 16,8 persen
- Erick Thohir: 14,3 persen
- Mahfud Md: 9,6 persen
- Nadiem Makarim: 7,1 persen
- Sri Mulyani: 5,3 persen
- Retno LP Marsudi: 2,3 persen
- Tito Karnavian: 1,6 persen
- Syahrul Yasin Limpo: 1,4 persen
- Basuki Hadimuljono: 1,3 persen
- Luhut Binsar Panjaitan: 0,9 persen
Tingkat kepuasan terhadap tokoh yang dipilih sebagai menteri:
– 56,3 persen puas
– 22,3 persen tidak puas
– 21,3 persen tidak menjawab atau tidak tahu
Berikut ini hasil surveinya:
Kepuasan terhadap kinerja Jokowi di berbagai bidang
– Mengelola kabinet: 52,2 persen puas, 23,1 tidak puas, 24,8 tidak tahu atau tidak menjawab
– Menangani masalah pengangguran: 32,8 puas, 52,3 tidak puas, 14,9 tidak tahu atau tidak menjawab
– Menangani masalah kesenjangan ekonomi: 37,3 persen puas, 50 persen tidak puas, 12,8 persen tidak tahu atau tidak menjawab
– Menangani tenaga kerja asing: 30,9 persen puas, 46,6 persen tidak puas, 22,5 persen tidak tahu atau tidak menjawab
– Membatasi impor: 42,8 persen puas, 33 persen tidak puas, 24,2 persen tidak tahu atau tidak menjawab
– Mengurangi utang luar negeri: 39,8 persen puas, 38,1 persen tidak puas, 22,2 persen tidak tahu atau tidak menjawab
– Menarik investasi ke Indonesia: 51,6 persen puas, 23,8 persen tidak puas, 24,7 persen tidak tahu atau tidak menjawab
– Melindungi masyarakat minoritas: 53,8 persen puas, 26,8 persen tidak puas, 19,5 persen tidak tahu atau tidak menjawab
– Menangani masalah intoleransi: 52,4 persen puas, 28,3 persen tidak puas, 19,3 persen tidak tahu atau tidak menjawab
– Memberantas korupsi, kolusi dan nepotisme: 54,4 persen puas, 31,7 persen tidak puas, 13,9 persen tidak tahu atau tidak menjawab
– Mengelola Polri: 65,3 persen puas, 19,7 persen tidak puas, 15 persen tidak tahu atau tidak menjawab
– Mengelola TNI: 69,5 persen puas, 15 persen tidak puas, 15,5 persen tidak tahu atau tidak menjawab
– Melindungi KPK: 57 persen puas, 27,1 persen tidak puas, 15,9 persen tidak tahu atau tidak menjawab
Kinerja lembaga tinggi negara
- Presiden 29,2 persen
- KPK 27, 6 persen
- TNI 14,8 persen
- Polri 4 persen
- MPR 3,5 persen
- DPR 3,3 persen
- MK: 1,4 persen
- MA: 1,3 persen
- DPD: 1 persen
- KPU: 0,7 persen
- Kejaksaan Agung: 0,2 persen
- Tidak tahu atau tidak menjawab: 13,1 persen
Berikut ini hasil surveinya:
– Harga kebutuhan pokok: 36 persen
– Lapangan kerja: 14,3 persen
– Biaya berobat/kesehatan: 10,7 persen
– Biaya dasar pendidikan: 5,5 persen
– Air bersih: 5,1 persen
– Infrastruktur jalan raya: 3,4 persen
– Korupsi di pemerintah: 3,1 persen
– Ketimpangan pendapatan: 2,4 persen
– Fasilitas pendidikan: 2,3 persen
– Lingkungan hidup: 1,8 persen
– Aksi terorisme: 1,8 persen
– Pelayanan kesehatan: 1,8 persen
– Konflik umat beragama: 1,6 persen
– Defisit demokrasi: 1,6 persen
– Ketidakpastian hukum: 1 persen
– Diskriminasi perempuan: 1 persen
– Tingkat kejahatan: 0,9 persen
– Irigasi pertanian: 0,8 persen
– Pasokan listrik: 0,5 persen
– Perumahan: 0,6 persen
– Sarana transportasi: 0,1 persen
– lainnya: 1,7 persen
– Tidak tahu/tidak menjawab: 2,3 persen
sumber: google.co.id/dtc/mojok.com
