Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dr Hasto Wardoyo optimistis awal Juli 2024 nanti angka stunting hasil verifikasi dan validasi (verval) sudah bisa diketahui bersama. Di bulan Juli 2024 ada angka yang dikeluarkan dari TPPS.
semarak.co-Optimistime itu disampaikan dr Hasto dalam pembukaan Temu Kerja Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) dengan tema Akselerasi Intervensi Serentak Dalam Percepatan Penurunan Angka Stunting tahún 2024di Semarang, Jawa Tengah, Kamis (27/6/2024).
Sesuai arahan Wakil Presiden, kutip dr Hasto, pemerintah melakukan gerakan intervensi serentak penimbangan dan pengukuran tinggi bayi di posyandu seluruh Indonesia dan dikerjakan di sepanjang Juni 2024.
Ini dilakukan dalam upaya merespon angka stunting hasil Survei Kesehatan Indonesia (SKI) tahun 2024 yang turunnya sangat tipis, yaitu 0,1%. Kita berharap setelah terkumpul data lebih dari 95% di verifikasi dan validasi dari Elektonik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (E-PPGBM).
“Alhamdulillah, Jawa Tengah laporannya per hari ini sudah mencapai 96 persen. Kota Semarang sudah 99 persen,” rinci dr Hasto dirilis humas usai acara melalui WAGroup Jurnalis BKKBN, Kamis (27/6/2024).
dr Hasto juga berpesan kepada seluruh TPPS untuk segera menyelesaikan input data E-PPGBM. TPPS yang di kabupaten, kota dan provinsi mohon dengan hormat yang input E-PPGBM nya belum sampai 95 persen untuk bisa disegerakan mencapai minimal 95 persen.
Target Menteri Kesehatan 100 persen,” tambah dokter Hasto. Hal tersebut dilakukan agar saat di verval datanya cukup tinggi. Selain pesan untuk TPPS, Kepala BKKBN berharap para kepala daerah memback-up penuh proses verval data stunting.
Dokter Hasto berharap para bupati dan walikota bisa memback-up verval data stunting di daerahnya, dengan menggandeng Badan Pusat Statistik (BPS). Badan ini bisa diajak bersama-sama menghitung sampel untuk verval.
Perguruan tinggi juga bisa diajak bersama-sama agar validitas verval cukup tinggi. “Usulan saya kepada bapak ibu kepala daerah, ajaklah BPS, perguruan tinggi untuk bersama-sama dengan basis data E-PPGBM. Marilah kita verval bersama, nanti ketemu angkanya berapa,” imbuhnya.
dr Hasto mengibaratkan SKI adalah quick count, sementara E-PPGBM adalah real count lantaran by name by address. “Kenapa kita ada gerakan intevensi serentak, karena untuk meluruskan data dan hasil angka yang kita harapkan,” ujarnya.
Tetap Komitmen Tanggulangi Stunting
Dalam sambutannya, Pj. Gubernur Jawa Tengah yang diwakili Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Jateng Haerudin, menyampaikan bahwa angka prevalensi stunting di Jawa Tengah mengalami penurunan 0,1%, dari 20,8% di 2022 (SSGI) menjadi 20,7% di 2023 (SKI).
Upaya menuju 14% di tahun 2024 terus dilakukan melalui pertemuan koordinasi di enam karesidenan. Harapannya, semua kepala daerah di Jateng tetap berkomitmen dalam penanggulangan stunting.
Cakupan penimbangan dan pengukuran balita melalui intervensi serentak pencegahan stunting di Juni di Provinsi Jawa Tengah sebesar 93,34% atau 2.022.866 bayi dari target 2.157.992 per tanggal 26 Juni 2024 pukul 09.30 WIB.
“Kami terus mendorong agar dapat memenuhi cakupan 100%. Data yang sudah masuk menunjukkan sasaran yang memiliki masalah gizi sehingga dapat segera dilakukan intervensi dengan memperkuat konvergensi dan melibatkan stakeholder dan dunia usaha serta akademisi,” ujar Haerudin.
Stunting Kenapa Penting?
Tanpa bosan, karena forum ini adalah temu kerja TPPS, dokter Hasto kembali mengingatkan kenapa penurunan stunting itu sangat penting. Bahwa hari ini mengukur kualitas SDM yang paling dekat adalah Human Capital Index (HCI).
HCI mencerminkan angka, seberapa besar kemampuan seseorang bila bekerja di satu institusi, dan (seberapa) mempunyai daya ungkit secara capital. Selisih antara yang stunting dengan yang tidak stunting 22%. Sehingga jelas jika kita banyak yang stunting maka terlalu banyak kekurangannya dalam meningkatkan kualitas sebuah institusi,” ujarnya.
Human Capital Index adalah salah satu indikator penting yang digunakan untuk mengukur potensi produktivitas generasi mendatang dari sebuah negara. Indeks ini menggabungkan berbagai faktor yang mencakup kesehatan, pendidikan, dan kemampuan seorang individu untuk bekerja secara produktif.
Komponen HCI diantaranya angka harapan hidup balita, bayi dan stunted. “Semakin suatu wilayah banyak kematian bayi, semakin suatu wilayah balitanya punya peluang hidup yang rendah sampai lima tahun, semakin pendek atau stuntednya tinggi, maka HCI nya semakin rendah,” jelas dr Hasto.
Ketika HCI rendah, ada ukuran-ukuran yang di banding-bandingkan. High skill, medium skill dan low skill. “Kita punya medium skill dan low skill yang tinggi. Maka, stunting itu penting karena mempengaruhi kemampuan intelektual skill kita,” tuturnya.
Dokter Hasto juga kembali mengingatkan terkait bonus demografi. Tahun 2035 bonus demografi Indonesia sudah ‘close’. Kesempatan keluar dari Middle Income Trap sudah tutup di tahun 2035. Puncak bonus demografi di Indonesia sesungguhnya sudah terjadi di tahun 2020.
“Jadi, kalau kita mau keluar dari middle income trap, waktunya 10 tahun ini. Kalau tidak kapan lagi. Tidak ada kesempatan kedua ketiga,” ujarnya sambil berpesan kepada TPPS untuk menyusun strategi bagaimana meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). “Bagaimana kita meningkatkan Human Capital Index, dengan struktur penduduk yang ada di Indonesia,” ucapnya.
Jangan Abaikan Anemia
Di akhir keynote speechnya, dr hasto kembali berpesan kepada para kepala daerah. “Terakhir, jangan abaikan hal-hal kecil yang daya ungkitnya tinggi. Contohnya adalah anemia. Betapa di antara ibu-ibu yang mau hamil anemianya banyak sekali,” ucapnya.
Dilanjutkan dr Hasto, “Saya kemarin ke Universitas Negeri Semarang (UNNES), yang mahasiswanya 50 ribu. Kita periksa sampel mahasiswa. Ada yang Hb-nya 7 dan yang anemia di atas 25 persen. Hb 7 menandakan yang bersangkutan sudah harus ditransfusi darah 2-3 botol bila terdeteksi di rumah sakit.”
“Hari ini yang membuat stunting adalah anemia,” demikian dr Hasto dengan mengulik data bahwa jumlah pernikahan di Indonesia tercatat 1,54 juta pada 2023. Data ini didapat dari aplikasi Simkah Kementerian Agama. Bila ditambah data dari paroki dan gereja, menjadi kira-kira 1,7 juta.
Dari 1,7 juta yang menikah, yang hamil di tahun pertama 1,4 juta. Dari 1,4 juta yang hamil, stuntingnya sekitar 300 ribu. “Jika bapak ibu kepala daerah ketat mengawal orang nikah harus periksa Hb, apakah anemia atau tidak, maka ini akan menyelamatkan anak bangsa dari persoalan stunting dan mencegah lahirnya stunting baru,” tandas dr Hasto.
Banyak bupati dan Wlwalikota sibuk dengan berbagai jurus, ulas dia, tapi lupa kalau yang nikah banyak yang anemia. Sehingga kebobolan dan kaget banyak stunting baru dari mereka yang baru menikah. “Saya titip buat para kepala daerah, untuk memperhatikan calon pengantin yang mau menikah dalam rangka mencegah stunting baru,” harapnya.
Modal Turunkan Stunting Cukup
Ada Tim Pendamping keluarga (TPPS) yang jumlahnya 600 ribu. Kepala BKKBN mengatakan mereka sudah dibekali transport dan pulsa melalui Dinas KB kabupaten dan kota. Jadi, modalitas SDM dan dana sudah disiapkan.
Kementerian Kesehatan (Kemenkes) juga sudah mentransfer ke puskesmas-puskesmas untuk dibelanjakan makanan tambahan untuk ibu hamil dan pengadaan Makanan Pendamping ASI (MPASI). “Tinggal bupati dan walikota mengingatkan puskesmas untuk membelajakan uangnya. Belum lagi ada Dana Desa dań CSR perusahaan yang bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya,” pungkasnya.
Penghargaan UNPSA
Inovasi percepatan penurunan stunting yang digeber Pemerintah Kota Semarang bersama mitra membuahkan hasil membanggakan. Walikota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu menyebut bahwa salah satu inovasi percepatan penurunan stunting menyabet penghargaan Internasional United National Publik Service Awards (UNPSA).
Penyerahan penghargaan berlangsung di Korea Selatan, pada 25-26 Juni 2024. “Inovasi Sanpiisan, Sayangi Dampingi Ibu Anak Kota Semarang, sebagai inovasi pencegahan kematian ibu dan anak yang Alhamdulillah, kemarin mendapatkan penghargaan dari PBB dalam ajang UN Public Services Forum,” ujarnya.
Mbak Ita, begitu ia disapa, dalam paparannya menyampaikan bahwa Pemerintah Kota Semarang telah berhasil menurunkan prevalensi stunting dari 1,06% pada 2023 menjadi 0,95% pada Mei 2024. Dalam rangka mendukung percepatan penurunan stunting, Pemerintah Kota Semarang menerbitkan Peraturan Wali Kota (Perwali) Nomor 45 Tahun 2023 tentang Percepatan Penurunan Stunting.
Melalui Perwali tersebut, Pemkot Semarang senantiasa mengedepankan kolaborasi terintegrasi lintas sektor. Baik dengan perangkat daerah, kecamatan, kelurahan, lembaga kemasyarakatan, CSR, hingga perguruan tinggi.
Mbak Ita menyebut Pemkot Semarang mempunyai banyak inovasi untuk mempercepat penurunan stunting, seperti Inovasi Sanpiisan. “Ini inovasi Sanpiisan adalah wujud kolaborasi penanganan dari remaja putri sampai ibu melahirkan dan perawatan anak yang dilahirkan,” jelasnya.
Selain itu, ada pula inovasi Rumah Pelita (penanganan stunting lintas sektor bagi baduta). Inovasi ini dalam bentuk layanan gratis bagi balita stunting melalui perbaikan pengasuhan dan pemberian tambahan makanan dengan konsep tempat penitipan anak.
Ada juga inovasi Kampanye Publik, yang bertujuan menguatkan partisipasi remaja dalam penyelesaian masalah stunting dan berkontribusi pada pelaksanaan program Melon Musk. Inovasi ini berupa media luar ruang (penempelan sticker) hasil lomba desain sticker yang berisi pesan stunting.
Sticker tersebut kemudian ditempel di mobil dinas Walikota dan pejabat Pemkot Semarang. Juga di bus BRT. Mbak Ita juga menyampaikan inovasi Buku Resep Menu Stunting, yaitu penyusunan buku resep sehat atasi stunting yang ditulis ulang olehnya dengan narasumber Presiden Kelima RI, Ibu Megawati Soekarno Putri. (smr)
