Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mencatat hingga 27 Mei 2020, terdapat 3.066.567 pekerja dirumahkan atau terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat damapk pandemi wabah virus corona jenis baru penyebab Covid-19.
semarak.co– Dari data tersebut, 1.757.464 pekerja telah diverifikasi yang berarti sudah diketahui nama dan alamatnya. Sisanya, 1.274.459 pekerja masih dalam proses pembersihan data. Kalau data di Kementerian Ketenagakerjaan jumlahnya tidak sedikit, 3 juta lebih yang terdaftar.
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan, bisa saja angkanya lebih dari itu karena banyak yang belum melaporkan ke Kemnaker atau ke Dinas Ketenagakerjaan di provinsi atau di kabupaten/kota.
Dari 1.757.464 pekerja terdampak Covid-19 yang sudah terverifikasi, rinci Ida, sebanyak 380.221 pekerja merupakan pekerja sektor formal terkena PHK. Sisanya, 1.058.284 pekerja sektor formal dirumahkan dan 318.959 pekerja informal termasuk UMKM yang terdampak.
Untuk itu, lanjut Ida, Kemnaker terus berupaya mengoptimalkan program padat karya sebagai salah satu program penanganan pekerja yang terdampak pandemi Covid-19. Selain menyasar pekerja, program tersebut juga memberi bantuan bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan.
“Program padat karya adalah bagian dari program reguler setiap tahun. Tapi, dalam masa pandemi program itu mengalami fokus ulang menjadi program padat karya penyemprotan disinfektan yang kini rutin dilakukan setiap Jumat,” ujar Ida ketika memimpin kegiatan program padat karya penyemprotan disinfektan di Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Jumat (12/6/2020) seperti dirilis Humas Kemnaker.
Kegiatan padat karya penyemprotan disinfektan melibatkan kurang lebih 70 orang, dengan masing-masing orang yang bertugas mendapat insentif sebesar Rp 500.000 dari Kemnaker.
“Tiap kegiatan melibatkan 70 pekerja yang dilakukan secara bergilir sesuai dengan protokol kesehatan. Jadi, ini sebenarnya memberdayakan teman-teman yang di PHK dan dirumahkan, dengan diberi kesempatan untuk mendapatkan pendapatan,” kata dia.
Juru Bicara Pemerintah untuk Percepatan Penanganan Covid-19 Achmad Yurianto mengatakan, sampai Jumat (12/6//2020), pukul 12.00 WIB, pasien yang dinyatakan sembuh dari Covid-19 bertambah sebanyak 577 menjadi total 13.213 orang.
“Ini adalah bukti bahwa memang sekarang prosentase kesembuhan jauh lebih tinggi dibanding dengan kematian,” kata Yurianto dalam konferensi pers Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di Graha BNPB, Jakarta, Jumat (12/6/2020).
Ia mengatakan berdasarkan data akumulasi sampai saat ini, kutip Yurianto, 35,8 persen berhasil sembuh dari COVID-19. Sedangkan angka kematian tercatat sekitar 5,67 persen.
Menurut data yang dihimpun sampai Jumat (12/6/2020) pukul 12.00 WIB, kasus terkonfirmasi positif baru tercatat bertambah sebanyak 1.111 menjadi 36.406. Atau meningkat dibanding sehari sebelumnya Kamis (11//6/2020), sebanyak 979 kasus. Sementara itu, korban meninggal tercatat bertambah 48 orang menjadi 2.048.
Jika dilihat dari persebarannya, angka tersebut didominasi oleh penambahan 318 kasus sembuh dengan 72 orang sembuh di Jawa Timur. Kemudian DKI Jakarta mencatat 93 kasus baru dan 120 sembuh.
Kemudian di Sumatera Utara 88 kasus baru dan belum ada laporan sembuh, Sulawesi Utara 65 kasus baru dan juga belum ada kasus sembuh, sedangkan Kalimantan mencatat 60 kasus baru dengan 15 orang sembuh.
Kemudian, Yurianto juga mengatakan ada 14 provinsi dengan kenaikan kasus di bawah 10 bahkan 6 provinsi melaporkan tidak ada kenaikan sama sekali. Beberapa provinsi dengan kasus yang lebih banyak sembuh dibanding kasus positifnya, Sulawesi Selatan yang hari ini melaporkan 58 kasus baru dengan 73 sembuh.
Selanjutnya Jawa Tengah 44 kasus baru dengan 50 orang sembuh, kemudian Sumatera Selatan 33 kasus baru dan 38 kasus sembuh, Nusa Tenggara Barat 23 kasus dengan 72 kasus sembuh, Jawa Barat 19 kasus baru dan 41 sembuh, Sumatera Barat 10 kasus baru dengan 15 sembuh dan Kalimantan Timur dengan 8 kasus baru dan 11 orang sembuh.
Lebih lanjut, Yurianto mengatakan jumlah orang yang berstatus pasien dalam pengawasan (PDP) saat ini adalah 13.923 dan orang dalam pemantauan (ODP) sebanyak 37.538 orang.
Hingga saat ini, kasus Covid-19 sudah tercatat di semua provinsi atau 34 provinsi di Indonesia. Secara khusus, sudah ada 424 kabupaten/kota yang terdampak Covid-19 dari 34 provinsi. Pemerintah juga mengungkapkan, ada 37.538 orang yang kini berstatus orang dalam pemantauan (ODP).
Kemudian, ada 13.923 orang yang berstatus pasien dalam pengawasan (PDP).Pemerintah mengaku berupaya meningkatkan pemeriksaan dan tes terkait Covid-19.
Saat ini ada 110 laboratorium yang digunakan untuk pemeriksaan real time PCR. Selain itu, ada 80 laboratorium yang digunakan dengan metode tes cepat molekuler (TCM).
Sejauh ini, total ada 478.953 spesimen yang diperiksa dari 302.147 orang yang diambil sampelnya. Adapun jumlah ini meningkat berkat adanya 15.333 pemeriksaan spesimen dalam sehari.
Dari 478.953 spesimen, ada 468.907 spesimen yang diperiksa menggunakan metode real time PCR dan 10.046 dengan metode TCM. Kemudian, dari 302.147 orang yang diperiksa, ada 36.406 orang yang hasilnya positif virus corona dan 265.741 orang yang hasilnya negatif.
Kemudian, menurut data yang diperbarui sampai dengan 12 Juni 2020 pukul 12.00 WIB, spesimen yang telah diperiksa, baik dengan menggunakan pemeriksaan realtime PCR (polymerase chain reaction) dan tes cepat molekuler (TCM), adalah sebanyak 15.333 menjadi total 478.953 orang.
Sementara itu, 34 provinsi seluruh di Indonesia, kata dia, sudah mencatatkan kasus positif COVID-19 dengan 424 kota/kabupaten yang terkena dampak wabah COVID-19 tersebut.
Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan Achmad Yurianto menerangkan bahwa protokol kesehatan di berbagai sektor beserta simulasinya akan dibuat oleh masing-masing kementerian-lembaga yang bersangkutan juga termasuk pemerintah daerah.
Yurianto saat dihubungi di Jakarta, Jumat, mengatakan Kementerian Kesehatan hanya akan memberikan standar acuan teknis secara umum tentang protokol kesehatan untuk pencegahan dan penularan virus corona jenis baru.
“Kementerian Kesehatan hanya memberikan acuan teknis, selanjutnya mengenai protokol kesehatan di bidang pendidikan, keagamaan, dan lainnya diserahkan ke kementerian-lembaga bersangkutan,” kata Yuri.
Sementara untuk simulasi protokol kesehatan pencegahan COVID-19 juga akan dilakukan sebagaimana simulasi kegawatdaruratan lainnya seperti kebakaran, gempa bumi, dan tsunami.
Namun, Yurianto menekankan bahwa pelaksanaan simulasi mengenai protokol kesehatan akan dilakukan secara mandiri oleh masing-masing wilayah.
Begitu juga halnya dengan sosialisasi dan edukasi pencegahan penularan virus corona di tingkat daerah dilakukan dengan menggerakkan Puskesmas maupun organisasi masyarakat yang sudah ada.
Sebelumnya Kementerian Kesehatan telah menerbitkan protokol kesehatan di tempat kerja, untuk aparat keamanan, dan pada sektor jasa dan perdagangan sebagai pedoman pelaksanaan era normal baru.
Namun, sejumlah pedoman protokol kesehatan tersebut kemudian diserahkan pada kementerian-lembaga di bidangnya masing-masing.
Pemerintah menyatakan bahwa penularan virus corona masih terjadi di Indonesia, sehingga kasus Covid-19 terus bertambah hingga saat ini. Berdasarkan data pemerintah hingga Jumat (12/6/2020) pukul 12.00 WIB, ada penambahan 1.111 kasus baru Covid-19 dalam 24 jam terakhir. (net/lin)
