Kementerian Transmigrasi (Kementrans) menyalurkan 1.700 paket sembako kepada transmigran di Kawasan Transmigrasi Barelang, Kepulauan Riau. Bantuan bingkisan dari presiden itu sebagai bentuk kepedulian negara terhadap kesejahteraan masyarakat transmigran.
Semarak.co – Kawasan Transmigrasi Barelang resmi ditetapkan sebagai kawasan transmigrasi sejak 19 September 2025 melalui Keputusan Mentrans Nomor 125 Tahun 2025. Penetapan ini menjadi titik awal pembangunan dan pengembangan Barelang menuju Kawasan Ekonomi Transmigrasi Terintegrasi (KETT).
Menteri Transmigrasi, M Iftitah Sulaiman Suryanagara menyampaikan apresiasi kepada 227 kepala keluarga (KK) transmigran yang telah berpindah dan menerima sertipikat hak atas tanah.
“Kepastian hukum atas tanah menjadi fokus utama program transmigrasi, sejalan dengan komitmen pemerintah untuk tidak meninggalkan beban persoalan agraria di masa lalu,” ujarnya, dirilis humas usai acara melalui WAGroup ForWaTrans, Kamis (1/1/2026).
Selain kepastian hak atas tanah, Kementrans juga menaruh perhatian besar pada pembangunan sumber daya manusia. Melalui Program Transmigrasi Patriot, telah diturunkan Tim Ekspedisi Patriot dari kampus terbaik untuk riset, kajian, dan pendampingan, termasuk di Kawasan Transmigrasi Barelang.
“Kementerian Transmigrasi akan menjembatani para transmigran dengan dunia usaha maupun kampus. Dunia kampus sudah dimulai tahun ini. Hasilnya kita sudah dapatkan 400 output yang akan kami kelola untuk nanti kami lakukan langkah-langkah konkret pengembangannya,” kata Iftitah.
Mulai 2026, pemerintah juga akan melaksanakan Beasiswa Patriot, para penerima beasiswa akan menempuh pendidikan tinggi langsung dari kawasan transmigrasi, salah satunya di Tanjung Banun.
Saat ini, Kementrans tengah membangun Kompleks Mess Patriot yang dilengkapi fasilitas pendukung, antara lain, Modular Box (2 tower), kolam renang standar olimpiade, gedung serba guna.
Kementrans berharap bantuan ini memberi manfaat nyata. Pemerintah menegaskan, kepedulian terhadap warga transmigran tidak berhenti pada bantuan sosial, tetapi akan dilanjutkan melalui pelatihan, pemberdayaan ekonomi, serta penyediaan infrastruktur pendukung secara berkelanjutan. (hms/smr)
