Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo didampingi Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian PU Mohammad Zainal Fatah dan Staf Ahli Menteri PU Bidang Keterpaduan Pembangunan Maulidya Indah Junica menghadiri Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Kesehatan, Ketahanan Bencana, dan Kota/Desa Ramah Anak, Disabilitas dan Manula.
semarak.co-Hadir dalam rapat audiensi Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyambut Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno di Gedung Kementerian Koordinator IPK, Jakarta, Selasa (14/11/2025).
Menko IPK AHY mengatakan, audiensi yang dihadiri sejumlah Kementerian/Lembaga (K/L) di bawah koordinator Kemenko IPK dan Kemenko PMK ini membahas mengenai peran penting infrastruktur dalam mendukung program-program Kemenko PMK.
Program ini utamanya terkait dengan mitigasi bencana, dan penyediaan infrastruktur yang ramah perempuan, anak, lansia hingga disabilitas. Indonesia merupakan negara yang rentan terhadap bencana alam, sehingga semua butuh langkah cepat, dan bagaimana melakukan langkah preventif.
“Infrastruktur harus menjawab kebutuhan tersebut, baik melalui rehabilitasi dan rekonstruksi, serta infrastruktur yang semakin resilience terhadap dampak yang disebabkan oleh bencana,” kata Menko AHY dalam keterangan pers bersama.
Kedua, isunya bagaimana kita bisa meningkatkan kualitas hidup, dengan membantu Kementerian Kesehatan dalam mencegah stunting, atau penyakit menular akibat lingkungan yang tidak sehat. Infrastruktur punya peran penting dalam mendukung masyarakat hidup sehat yaitu antara lain dari aspek sanitasi dan air bersih.
“Ke depannya akan disediakan ruang terbuka hijau yang ramah bagi perempuan, anak, lansia dan disabilitas, sehingga kualitas kehidupan dapat menjadi lebih baik,” demikian Menko AHY menambahkan dirilis humas usai acara melalui WAGrup MITRA KEMENTERIAN PU, Rabu 15/1/2025)
Menko Pratikno juga menegaskan pentingnya koordinasi antar sektor. Mulai dari Pemerintah Pusat hingga Pemerintah Daerah, supaya agenda pembangunan SDM Unggul dapat menjadi prioritas bersama. “Kami sadar apa yang ditugaskan dalam pembentukan SDM Unggul sangat membutuhkan kontribusi infrastruktur,” ujarnya.
“Kami mohon agar dalam beberapa agenda pembangunan SDM Unggul, mendapat dukungan dari Kemenko IPK, mulai dari sanitasi, air bersih, dan tempat berkumpul masyarakat yang menjadi agenda bersama,” demikian Menko Pratikno menambahkan.
Kemudian terkait kebencanaan, kita juga harus bersama-sama berupaya untuk mengurangi risiko bencana. Namun selain itu kesadaran masyarakat juga sangat penting. Karena itu diperlukan juga dukungan dari Pemerintah Daerah untuk mengedukasi masyarakat di daerahnya. Masalah ini harus kita tangani bersama-sama,” ujar Menko Pratikno.
Menteri PU Dody mengatakan, hingga saat ini KemenPU telah melaksanakan pembangunan infrastruktur yang fokus pada penyediaan air minum dan sanitasi, hingga infrastruktur tahan bencana. Isu-isu utama tersebut telah disampaikan dalam audiensi dan sebagian besar sudah kita kerjakan dan sudah masuk dalam TA 2025.
Kami mohon dukungan agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan lancar. Terkait isu sanitasi, KemenPU telah mengajukan Inpres Air Minum dan Sanitasi yang saat ini sedang dalam proses. “Kami juga memiliki program sarana prasarana sanitasi berbasis masyarakat atau Sanimas kata Menteri Dody.
Untuk usulan titik-titik lokasinya sudah ada, namun saat ini masih dalam proses review oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP,”demikian Menteri Dody menambahkan. Terkait isu ketahanan terhadap bencana.
Kementerian PU juga telah menerapkan standar bangunan tahan bencana terhadap infrastruktur yang tengah dibangun. Di samping itu, KemenPU juga terus melakukan sosialisasi terkait standar struktur bangunan yang tahan bencana kepada masyarakat.
Kembali Menko PMK Pratikno mengatakan, untuk infrastruktur tahan bencana, sebenarnya pihaknya telah melakukan sosialisasi SNI 1726 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perencanaan Ketahanan Gempa untuk Struktur Bangunan Gedung dan Non gedung.
“Untuk infrastruktur bukan dibangun oleh Kementerian PU yang belum menerapkan standar tersebut. Kami akan terus mensosialisasikan dan perbaiki serta terus berkoordinasi dengan BNPB, terkait mana yang bisa kami dukung dan kami prioritaskan,” tutup Menko Pratikno. (hms/ken/smr)
