Pemerintah melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) akan membangun tiga pusat data di Jakarta, Batam, dan Kalimantan Timur (Kaltim) sejalan program Satu Data Indonesia. Khusus di Kaltim, pusat data akan berada di kawasan ibu kota negara baru.
semarak.co-Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan pusat data ini akan segera dibangun dengan target pengoperasian pada 2024 untuk pusat data yang ada di Jakarta. Namun, sejauh ini belum ada penjelasan mengenai proyek pembangunan tersebut, seperti akan dikerjakan oleh siapa, berapa anggarannya, dan lainnya.
“Kami akan percepat bangun pusat data pemerintah atau data center yang tempatnya sudah diputuskan,” ungkap Menteri Suharso saat konferensi pers virtual di Jakarta, Selasa (6/7/2021) seperti dilansir CNN Indonesia | Rabu, 07/07/2021 07:45 WIB.
Sementara untuk pusat data yang ada di Kalimantan Timur, Staf Ahli Menteri PPN Bidang Pemerataan dan Kewilayahan Kementerian PPN/Bappenas Oktorialdi mengatakan, pusat data ini akan dibangun secara pararel bersamaan dengan pembangunan kawasan ibu kota negara baru.
Harapannya, ketika kawasan sudah bisa beroperasi, maka pusat data ini juga bisa berjalan. “Ini pararel kita bangun karena pembangunan ibu kota itu ada semua sektor yang dikerjakan. Mulai dari fisik sampai macam-macam. Jadi itu secara berbarengan, tidak mesti tunggu ibu kota baru dibangun dulu,” kata Okto, sapaan akrabnya.
Untuk proses pembangunan pusat data di Kalimantan Timur, Okto mengungkapkan belum tahu juga rincian proyeknya. Sebab, rencana ini berada di bawah Kementerian Komunikasi dan Informasi yang baru saja disampaikan ke Kepala Bappenas selaku Dewan Pengarah Satu Data Indonesia.
Satu Peta Selain berencana membangun pusat data, Suharso mengatakan program Satu Data Indonesia juga akan diteruskan dengan proyek Satu Peta. Tujuannya, program ini akan menjadi landasan pemetaan target-target pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengendalian.
Nantinya, kata dia, Satu Peta akan disinergikan dengan Satu Data, sehingga target pembangunan menggunakan basis data dan capaian yang sudah terekam secara terstruktur dan terintegrasi oleh pemerintah. Dengan Satu Peta ini, nantinya berbagai proyek pembangunan bisa terlihat hanya dalam satu sistem.
“Jadi kita bukan hanya dengan peta-peta google yang bisa kita lihat, tapi kita bisa tahu titiknya (proyek) di mana, kilometernya, titik koordinatnya kita tahu semua sehingga itu terbuka,” jelas Suharso.
Lebih lanjut, Suharso mengatakan hasil rapat Dewan Pengarah Satu Data Indonesia juga menelurkan beberapa keputusan. Pertama, tata kelola big data terpadu pemerintah. “Kami menyepakati pembentukan task force di level teknis untuk selanjutnya memperhatikan standar data di setiap macam bantuan pemerintah dan integrasinya, termasuk DTKS,” tuturnya.
DTKS ini, terang Okto, akan kita established dengan basis datanya NIK dan Kemensos nanti akan jadi eksekutor, lalu datanya diupdate terus. Kedua, Bappenas, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Dalam Negeri akan mengonsolidasikan integrasi keuangan pusat dan daerah.
Ketiga, NIK akan jadi referensi tunggal data kependudukan di Indonesia, sementara NPWP jadi basis tunggal untuk pencatatan usaha. “Nanti semua kementerian/lembaga pakai referensi ini. NPWP jadi basis data untuk usaha, termasuk bantuan subsidi misal ada bantuan untuk UMKM,” jelasnya.
Keempat, pemerintah akan mempercepat pemberdayaan statistik dan geospasial melalui Badan Pusat Statistik (BPS) dan Badan Informasi Geospasial (BIG). (net/cnn/smr)
