Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini mengatakan kolaborasi dengan berbagai pihak perlu terus dijalankan untuk akselerasi mewujudkan pemerintahan digital.
Semarak.co – Prioritas pemerintahan digital yang saat ini dilaksanakan di Indonesia diharapkan dapat berperan sebagai pengungkit pembangunan.
“Hari ini kami bertemu tim Tony Blair Institute (TBI). Kami membahas bagaimana pemerintahan digital nantinya dapat membantu pengentasan kemiskinan serta pembahasan transformasi digital pemerintah,” ujarnya, dirilis humas usai acara melalui WAGroup JURNALIS PANRB, Sabtu (15/3/2025).
Pada pertemuan tersebut Rini menyampaikan beberapa isu yang menjadi fokus prioritas pemerintahan digital dalam pembangunan saat ini. Adapun strategi pemerintah melalui digitalisasi dalam pembangunan, di antaranya penurunan kemiskinan melalui dukungan pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Selain itu, penerimaan negara yang berkaitan dengan sistem perpajakan, layanan digital untuk perizinan berusaha, serta administrasi pemerintahan melalui pengembangan layanan digital.
“Strategi ini diharapkan mendorong birokrasi pemerintahan yang lebih efektif dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan,” kata Rini.
Rini menjelaskan, pihaknya menerapkan strategi prioritas melalui penerapan shared outcomes untuk meningkatkan efektivitas, rekonstruksi dan sinergi antar program.
“Terdapat dua shared outcomes yang menjadi fokus yaitu Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKP), dan transformasi digital pemerintah,” ungkapnya.
Rini berharap kerja sama dengan TBI dapat berlanjut dan berperan dalam akselerasi transformasi digital di sektor pemerintahan dengan perhatian pada beberapa hal.
Diantaranya yaitu penguatan kolaborasi dan pendampingan strategis melalui pengembangan praktik terbaik global dalam adopsi platform digital pemerintah yang berkelanjutan (INA Pas, INA Ku, dan INA Gov).
TBI juga dapat melakukan sinergi dengan lintas pemangku kepentingan serta memfasilitasi akses dan kolaborasi dengan mitra pembangunan. Termasuk peluang pendanaan dari lembaga donor global seperti World Bank, ADB, dan UNDP.
“Saya berharap bersama TBI dapat menyusun peta jalan dan visi kolaborasi yang berkelanjutan, mencakup indikator keberhasilan transformasi digital guna memastikan dampak jangka panjang dalam meningkatkan kualitas layanan publik dan tata kelola berbasis teknologi,” tambah Rini.
Country Director TBI Shuhaela Haqim mengaku siap melanjutkan kolaborasi bersama Kementerian PANRB. TBI dan pemerintah Indonesia sudah melakukan kerjasama dalam bidang pemerintahan digital sejak tahun 2023.
“Tentunya TBI mendukung sepenuhnya upaya yang dilakukan Kementerian PANR bersama instansi terkait dalam rangka mewujudkan pemerintahan digital di Indonesia,” kata Shuhaela. (hms/smr)
