“Kami berharap di tahun ini, para Kepala Satuan Kerja (satker) di lingkungan Kemenperin dapat memberikan perhatian terhadap pelaksanaan program dan kegiatan prioritas serta melakukan monitoring dengan intens,” kata Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto pada acara Kick Off Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan Kementerian Perindustrian Tahun 2017 di Jakarta, Rabu (25/1).
Pada 2016, Kemenperin memperoleh alokasi pagu anggaran awal sebesar Rp3,2 triliun, namun mengalami pemotongan anggaran pada bulan Mei sebesar Rp369 miliar dan penghematan anggaran pada Agustus sebesar Rp854 miliar sehingga total pemotongan dan penghematan sebesar Rp1,2 triliun. Sementara itu, pagu anggaran Kemenperin tahun 2017 sebesar Rp2,9 triliun.
Menurut Airlangga, progres pencapaian realisasi anggaran akan menjadi tanggung jawab para Kepala Satuan Kerja, yang dipantau dan dievaluasi langsung oleh Menperin. “Dalam rangka membangun akuntabilitas kinerja Kemenperin yang tertib sesuai peraturan berlaku, pengelola anggaran harus dapat bertindak profesional, melaksanakan tepat waktu dan memberikan output yang bermanfaat,” tegasnya.
Oleh karena itu, lanjut Airlangga, pertemuan ini sangat penting untuk menyikapi arahan Presiden Joko Widodo dalam upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional, salah satunya yang perlu dilakukan adalah melalui percepatan belanja pemerintah. “Bapak Presiden menekankan bahwa masing-masing kementerian dan lembaga perlu mengambil langkah-langkah konkrit dalam melaksanakan percepatan belanja negara yang dimulai dari awal tahun anggaran,” paparnya.
Menperin menyampaikan, beberapa program prioritas yang perlu mendapatkan pembiayaan dari anggaran tahun 2017, antara lain peningkatan kompetensi sumber daya manusia (SDM) industri melalui pendidikan dan pelatihan vokasi. “Program link and match antara Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dengan industri ini guna memenuhi target sebanyak satu juta SDM yang tersertifikasi kompetensi pada tahun 2019. Program ini juga diselenggarakan dengan merevitalisasi 750 SMK yang ada,” tuturnya.
Kemudian, pendalaman struktur industri nasional melalui penguatan rantai nilai dengan menumbuh kembangkan industri hulu, antara, dan hilir yang saling terkait sekaligus dalam rangka peningkatan produksi untuk memenuhi pasar dalam negeri maupun global. “Kita juga perlu melihat value chain di tingkat ASEAN, yang bersifat melengkapi untuk mendukung daya saing industri dalam negeri,” ujarnya.
Kemenperin juga perlu memfasilitasi industri padat karya yang berorientasi ekspor malalui pemberian insentif fiskal maupun non-fiskal guna meraih devisa dan penyerapan tenaga kerja. “Selain itu, pengembangan industri kecil dan menengahberupa penguatan akses bahan baku, pasar, pembiayaan, dan peralatan. Bahkan, langkah ini perlu dibentuk task force,” imbuhnya.
Menperin menambahkan, pihaknya tengah mengembangkan platform digital bagi industri nasional dalam menghadapi era industry 4.0. “Ini adalah termasuk social innovation seperti smart village, smart city, energi efisiensi, dan mobil hemat energi, yang akan menggunakan data. Untuk itu, kita perlu penguatan Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas),” jelasnya.
Kemenperin pun akan mendorong pembangunan industri yang mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam dan penciptaan nilai tambah di dalam negeri. “Selain itu, kami melakukan pengembangan perwilayahan industri untuk mewujudkan Indonesia sentris dengan membangun industri di lokasi yang mendekati sumber daya alam, sekligus menciptakan pusat-pusat pertumbuhan industri di luar pulau Jawa,” terangnya.
Plt. Sekjen Kemenperin Haris Munandar menegaskan, seluruh satuan kerja di lingkungan Kemenperin akan menjadi penggerak pelaksanaan program pengembangan industri dalam negeri melalui membangun sinergi dengan para pelaku usaha dan instansi terkait lainnya dalam rangka mengakselerasi pertumbuhan industri nasional. “Langkah ini menjadi bagian dari upaya peningkatan ekonomi nasional serta terwujudnya pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia,” ujarnya. (wiyanto)