Kementerian Koperasi (Kemenkop) bersama Direktorat Jendral Pajak (DJP) berkomitmen membangun ekosistem data koperasi yang terintegrasi, valid, dan dapat dipertukarkan. Hal ini dilakukan melalui penandatanganan kerja sama (PKS) tentang Pertukaran dan Pemanfaatan Data dan/atau Informasi Untuk Mendukung Pembangunan Ekonomi.
Semarak.co – Deputi Bidang Kelembagaan dan Digitalisasi Koperasi Kemenkop Henra Saragih mengatakan, Melalui kerja sama ini diharapkan terwujudnya sinkronisasi dan interoperabilitas data antarinstansi, peningkatan kualitas layanan publik di bidang koperasi dukungan terhadap perumusan kebijakan berbasis data (evidence-based policy).
“Hingga akselerasi dan literasi digitalisasi kelembagaan koperasi secara nasional. Tentunya, dengan tetap menjunjung tinggi prinsip tata kelola data, keamanan informasi, serta perlindungan data pribadi,” tegas Henra dalam sambutan usai tanda tangan di Jakarta, Sabtu (20/12/2025).
Koperasi sebagai entitas bisnis perlu mendorong praktek bisnis dengan mitra usaha, perbankan, dan lembaga keuangan, yang mensyaratkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang diterbitkan DJP sebagai uji kelayakan administrasi, kelayakan identitas resmi dalam penegasan subjek pajak badan hukum.
Dalam rangka mendorong pemenuhan kepemilikan NPWP, maka hambatan legal standing koperasi dalam menjalankan kegiatan usaha dapat teratasi melalui kepemilikan NPWP yang merupakan identitas resmi perpajakan bagi koperasi sebagai badan hukum koperasi.
“Kepemilikan NPWP menjadi bentuk kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dan menegaskan posisi koperasi sebagai subjek pajak badan,” imbuh Henra dirilis humas Kemenkop usai acara melalui pesan elektronik redaksi semarak.co, Minggu (21/12/2025).
Diharapkan dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama dengan DJP tentang Pertukaran dan Pemanfaatan Data dan/atau Informasi untuk mendukung Pembangunan Ekonomi ini dapat menunjang pertumbuhan dan pembangunan ekonomi.
Salah satu bentuk kerja sama yang telah disepakati yaitu pertukaran dan pemanfaatan data dan informasi dalam rangka administrasi NPWP, sehingga diharapkan dapat mendukung sekitar 80 ribu Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dalam memperoleh NPWP.
Kegiatan ini ke depan didorong dengan penyebarluasan literasi dan edukasi terkait pendaftaran koperasi sebagai subjek pajak dengan mengedepankan pemahaman terhadap pengembangan usaha dan eskalasi usaha Kopdes Merah Putih dapat disinergikan dengan Unit dari Direktorat Jenderal Perpajakan, Kementerian Keuangan.
Melalui PKS ini diharapkan data NPWP Kopdes Merah Putih dapat terintegrasi dengan aplikasi platform Simkopdes Kementerian Koperasi, sehingga kemudahan pelayanan publik terhadap data NPWP dapat menjadi supporting pemerintah terhadap pembangunan ekonomi secara keseluruhan.
Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Bimo Wijayanto mengatakan bahwa pihaknya mendukung Inpres 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Bimo berharap melalui penandatanganan perjanjian kerja sama ini bisa memberikan kemudahan dalam mendorong integrasi sistem perpajakan dengan basis data kelembagaan koperasi secara lebih luas.
“Ini sebagai landasan awal pengembangan model integrasi NPWP Badan bagi koperasi yang utamanya percepatan implementasi integrasi sistem pendaftaran NPWP bagi Kopdes Merah Putih,” ujar Bimo dipenutup rilis humas Kemenkop.
Dirilis humas Kemenkop sebelumnya, Sabtu (20/12/2025), Kementerian Koperasi (Kemenkop) bersinergi PT Pertamina melalui anak usahanya, PT Pertamina New & Renewable Energy (NRE) meluncurkan percontohan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Pulau Sembur di Kelurahan Galang Baru, Kota Batam.
Peluncuran ini sebagai terobosan baru penguatan ekonomi rakyat berbasis koperasi. Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono mengatakan, peluncuran percontohan PLTS berkapasitas 100 GW (Gigawatt) merupakan langkah awal yang bersejarah bagi masyarakat Pulau Sembur.
PLTS Pulau Sembur diharapkan mampu mendukung unit usaha Kopdes Galang Baru, yang secara langsung mendukung kegiatan produksi dan pengolahan hasil perikanan masyarakat. Sejak Indonesia merdeka, warga Pulau Sembur belum pernah menikmati listrik yang layak.
“Hari ini, PLTS koperasi kita mulai untuk memperkuat produktivitas nelayan tangkap dan budi daya,” ujar Menkop Ferry saat peluncuran PLTS Kopdes Merah Putih di Pulau Sembur Laut, Kelurahan Galang Baru, Kota Batam, Sabtu (20/12/2025).
Hadir Wakil Gubernur Kepulauan Riau Nyanyang Haris Pratama, Komisaris Utama PT Pertamina Mochamad Iriawan, Direktur Utama PT Pertamina Simon Aloysius, Anggota Komisi I DPR-RI Endidat Wijaya, Ketua DPRD-RI Kota Batam Iman Sutiawan.
Juga Sekretaris Kementerian Koperasi Ahmad Zabadi. Percontohan ini, lanjut Haris, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat ekonomi hijau, kemandirian desa, dan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui peran aktif koperasi.
“Energi dari PLTS Pulau Sembur akan dimanfaatkan untuk mendukung pabrik es dan cold storage, sehingga menurunkan biaya operasional, menjaga kualitas hasil tangkapan, serta meningkatkan nilai tambah produk perikanan,” ucap Haris dirilis humas Kemenkop usai acara melalui pesan elektronik redaksi semarak.co, Sabtu (20/12/2025).
Menkop Ferry mengatakan, tak hanya menggandeng Pertamina, Kemenkop juga menggandeng Kementerian ESDM serta berbagai instansi terkait, seperti Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, untuk menyediakan solusi energi terbarukan yang andal di desa-desa tersebut.
Pertamina NRE menjadi pionir dalam menyediakan energi terbarukan yang dapat langsung dioperasikan di desa-desa tersebut. “Dengan dukungan dana dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB), pembangunan energi terbarukan di 5.000 desa akan terus dipercepat bersama Pertamina,” katanya.
Ferry menegaskan, PLTS di Kepulauan Sembur Laut dijadikan model percontohan yang diharapkan dapat direplikasi di daerah-daerah terpencil lain di Indonesia. Dengan energi yang andal, kolaborasi ini diharapkan bisa mendorong pengembangan usaha dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
Menkop Ferry menegaskan, Kemenkop mendapat amanah dari Presiden Prabowo Subianto untuk menjadikan 80.000 desa terpencil di Indonesia memiliki akses listrik dan badan hukum yang kuat sebagai bagian dari program pembangunan hingga tahun 2025.
Saat ini, sudah terbentuk 82.000 badan hukum desa, dengan sekitar 41.000 lokasi yang siap dibangun infrastrukturnya. Dari jumlah tersebut, 21.000 desa telah mulai dibangun melalui kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk Nusantara Nasional Indonesia.
Kesempatan sama, Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri mengatakan, kolaborasi dengan Kemenkop ini juga bertujuan mendorong kemandirian ekonomi masyarakat desa, khususnya yang bergantung pada sektor perikanan.
“Dengan listrik yang tersedia, koperasi desa diharapkan dapat mengembangkan fasilitas cold storage dan produksi es untuk meningkatkan nilai tambah produk hasil tangkapan nelayan,” ungkap Simon dirilis humas Kemenkop yang sama.
Sebagai bagian dari program, bantuan langsung diberikan kepada 200 kepala keluarga (KK), di mana sekitar 90 % di antaranya adalah nelayan. Dengan adanya cold storage dan mesin pembuat es yang tahan lebih dari 8 jam
Dia mengatakan, dengan listrik yang dihasilkan, waktu operasional listrik di rumah dapat bertahan 12 hingga 24 jam, jauh lebih lama dibandingkan penggunaan genset (diesel) yang hanya mampu menyuplai listrik selama 6 jam.
“Biaya listrik dari PLTS ini juga jauh lebih efisien, hanya sekitar sepertiga dari harga yang selama ini dibayarkan untuk penggunaan diesel. Hal ini tentu meringankan beban pengeluaran masyarakat,” katanya.
Program ini memprioritaskan desa-desa yang belum terhubung listrik, dengan target 10.000 desa dari total 80.000 desa terpencil di Indonesia yang masih belum mendapatkan akses listrik. Selain itu, desa yang dipilih juga sudah memiliki aktivitas perekonomian yang berjalan, sehingga listrik dapat mendukung pengembangan ekonomi lokal.
Komisaris Utama Pertamina Mochamad Iriawan mengapresiasi langkah Pertamina bersama Kemenkop dalam mendukung pengembangan Kopdes Merah Putih dengan menyediakan listrik melalui pembangunan. “Masih ada 5 ribu titik yang akan di bangun oleh Pertamina. Saya mohon doanya agar hal tersebut bisa terlaksana,” tuturnya. (hms/smr)
