Oleh Muslim Arbi *)
semarak.co-Bahlil sebutkan Joko Widodo raja Jawa. Meski dengan berseloroh. Tetapi patut diakui Joko Widodo saat ini bukan lagi sebagai Presiden dan Kepala Pemerintahan. Melainkan Joko Widodo saat ini melebihi dari seorang Presiden dan Kepala Pemerintahan dan Kepala Negara.
Kalau Joko Widodo masih sebagai kepala negara, kepala pemerintahan dan presiden maka dia pasti akan tunduk pada UUD1945, UU dan Konsitusi. Tetapi saat ini, Joko Widodo secara defacto dan de jure telah menempatkan dirinya sebagai raja. Ya Raja Jawa sebagaimana dikatakan Bahlil itu.
Raja Jawa ko mau dilawan? Si Raja ini semua titah, perintah, dan kemauannya harus dituruti. DPR, MPR bila perlu semua Partai dan semua Rakyat harus tunduk dan patuh tanpa syarat atas semua kemauan, kepentingan dan perintah sang raja.
Jika tidak tunduk pada kepentingan sang raja. Polisi, kejaksaan dan KPK akan digunakan menghabisi siapa saja yang melawan dan membantah kemauan dan kepentingan sang raja. Dengan demikian sang raja telah mengubah bentuk negara ini menjadi kerajaan dan diri nya secara defacto bahkan dejure sebagai raja di raja.
Segala kesalahan apa pun yang dilakukan sang raja hukum tidak dapat menjangkaunya. Hukum akan dibuat untuk tunduk pada kemauannya. Jika anak-anak: Gibran dan Kaesang mau dijadikan pejabat. Maka semua aturan dan UU Harus dirubah untuk meloloskan kemauannya putera – puteranya sebagai pejabat.
Sebagai wakil presiden maupun gubernur. Demikian juga mantunya, Bobby Nasution harus jadi Gubernur. Maka semua parpol dukung. Jadi sudah tepat. Apa yang dikatakan Bahlil itu. Jokowi memang raja Jawa!
Selamat dan Sukses buat Jokowi yang telah menjadikan dirinya raja di raja dan telah mengubah NKRI sebagai Negara Kerajaan Republik Indonesia. Dengan demikian segala titah dan perintah nya telah menjadi undang-undang. ()
Surabaya: 23 Agustus 2024
*) Direktur Gerakan Perubahan dan Koordinator Indonesia Bersatu
sumber: jakartasatu.com/Kamis, 22 Agu 2024, 20:00 di WAGroup Ajang Diskusi (postKamis22/8/2024/delihermanto)
