Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun mengungkapkan soal dugaan terhadap tiga tokoh yang memuncaki elektabilitas calon presiden (capres), Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto akan tunduk pada oligarki.
semarak.co-Hal itu diungkapkan Refly Harun melalui tayangan di channel YouTube pribadinya. Dalam tayangan itu, Refly mengatakan sistem politik Indonesia dibangun oleh oligarki. Refly menegaskan bahwa pengaruh oligarki terkait sulitnya memiliki pilihan yang mewah.
“Sometimes kita tidak bisa punya pilihan yang mewah. Karena sistem politik kita dibangun oleh oligarki,” ungkap Refly dikutip NewsWorthy wartaekonomi.co.id dari tayangan di channel YouTube pribadi miliknya, Kamis (29/12).
Siapapun yang berusaha masuk ke lingkaran kekuasaan terpaksa harus bernegosiasi dengan oligarki. “Karena itu, siapapun yang masuk dalam lingkaran itu akan menjadi ada kecenderungan akan menjadi orang yang terpaksa harus bernegosiasi dengan oligarki,” papar Refly Harun yang lulusan Universitas Gadjah Mada (UGM).
Kendati demikian, ada satu hal menurut Refly Harun yang bisa menunjukkan seseorang tunduk pada oligarki atau tidak, yaitu melalui rekam jejak ketika memimpin. “Track record akan membuktikan apakah ketika Anda memerintah, Anda takluk pada oligarki atau justru oligarki yang menyesuaikan diri kepada Anda,” pungkasnya.
Di bagian lain Refly Harun membeberkan soal dirinya yang keberatan pada bakal calon presiden atau capres yang akan maju di Pilpres 2024, yakni Ganjar Pranowo. Hal itu ditanggapi Refly Harun melalui tayangan di channel YouTube pribadi miliknya.
Dalam tayangan itu, Refly menegaskan bahwa hal itu bukan semata-mata lantaran ketidaksukaannya dengan pribadi Ganjar Pranowo. Refly Harun pun menyinggung pula gosip yang beredar terkait pribadi Ganjar. Namun, bukan karena hal itu ia merasa keberatan sama Ganjar.
“Keberatan saya sama Ganjar bukan pada sosok pribadinya,” terang Refly Harun dikutip NewsWorthy dari tayangan di channel YouTube pribadi miliknya, dikutip Kamis (29/12) seperti kemudian dilansir onlineindo.tv 12/29/2022 06:11:00 PM dari NW wartaekonomi.
Dilanjutkan Refly, “Sosok pribadinya mudah-mudahan tidak ada masalah walaupun saya mendengar juga gossip-gosip yang nggak enak soal hubungan-hubungan private dengan katakanlah tokoh-tokoh politik juga, internal PDIP misalnya.”
Menurut Refly Harun, dirinya merasa keberatan dengan Ganjar Pranowo yang gubernur Jawa Tengah untuk turut Pilpres 2024 karena diendorse kekuasaan. “Yang jadi sorotan adalah ketika dia diendorse oleh Presiden Jokowi sebagai putra mahkota. Nah itu persoalannya. Persoalannya di sana, ketika diendorse kekuasaan,” ungkap Refly.
Refly menilai bahwa rezim saat ini ingin memperpanjang kekuasannya dengan menjadikan Ganjar sebagai boneka oligarki. Bahkan, Refly Harun menduga rezim saat ini sudah mengantongi belasan ribu triliun untuk menjadikan bonekanya bisa berkuasa. “Dan rezim yang berlanjut ini konon, dugaan saya sudah menyiapkan di kantong kiri atau kanan, belasan ribu triliun,” pungkasnya.
Di bagian lain Presiden Joko Widodo (Jokowi) disebut tak suka atau tidak memberi dukungan pada NasDem karena mengusung Anies Baswedan setelah dideklarasikan Partai NasDem sebagai capres di Pemilihan Presiden (Pilpres) pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Hal tersebut seperti disampaikan pengamat politik Universistas Islam Negeri (UIN) atau dulu IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta di Ciputat Tangerang Selatan, Adi Prayitno. Menurut Adi, Presiden Jokowi menunjukkan gelagat tidak biasa setelah partai NasDem besutan Surya Paloh mendeklarasikan Anies Baswedan.
“Banyak melontarkan sindiran-sindiran diduga mengarah pada manuver NasDem tersebut. Setelah NasDem mengusung Anies sebagai capres, Jokowi jelas-jelas menunjukkan gestur yang kurang nyaman. Sindiran-sindiran keras juga sering disampaikan di berbagai kesempatan,” kata Adi, Selasa (27/12/2022), seperti dikutip dari Kompas.com.
Anies Baswedan memang datang dari kelompok opisisi. Anies dinilai sebagai sosok yang kontra dengan pemerintahan. “Bagi saya, kunci utamanya ini adalah karena NasDem mengusung Anies Baswedan sebagai kandidat capres,” lanjut Adi dilansir msn.com Kamis (29/12/2022), 11.09 WIB dari tribun-timur.com.
Sebagai seorang presiden, nilai Adi, Jokowi tentu berharap penggantinya mampu meneruskan kebijakan yang saat ini dia jalankan. Misalnya saja melanjutkan pembangunan infrastruktur di seluruh Indonesia. Namun jika presiden 2024 yang terpilih berasal dari kelompok oposisi, bisa jadi program-program seperti pembangunan ibu kota negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur terhenti.
“Ini nggak ketemu karena Jokowi pasti bicara tentang kontinuitas program. Bahwa siapa pun yang jadi presiden di 2024 adalah orang-orangnya Jokowi yang bisa memastikan semua legacy Jokowi itu dilanjutkan,” katanya.
Bahkan usai Anies dideklarasikan sebagai capres, muncul isu reshuffle Kabinet Indonesia Maju. Partai pengusung Jokowi, PDIP bahkan terang-terangan meminta presiden mengevaluasi dua menteri NasDem. “Jadi bagi saya reshuffle ini murni persoalan politik karena NasDem mengusung Anies yang jelas-jelas selama ini tokoh oposisi berseberangan dengan pemerintah,” tutur Adi.
Ganjar Pranowo dan Airlangga
Analis sekaligus pengamat politik Hendri Satrio baru-baru ini memberikan komentarnya terkait beberapa hasil survei elektabilitas beberapa tokoh yang digadang-gadang bakal maju ke bursa pencalonan pemilihan Presiden 2024. Salah satunya adalah fenomena mencuatnya nama Gubernur Jawa Tengah (Jaten) Ganjar Pranowo.
Menurut Hendri Satrio, hasil survei tidak langsung menjadi penentu dalam pencalonan Ganjar Pranowo oleh PDIP. Menurutnya, hal ini juga tak jauh beda dengan sikap Golkar dalam menentukan siapa bakal calon Presiden 2024 yang akan diusungnya.
“Belum tentu, selama ini Ibu Mega kalau mendukung calon tidak pernah berdasarkan hasil survei, tapi berdasarkan keinginan atau penilaian ideologi,” kata Hendri Satrio yang akrab disapa Hensat itu di Jakarta, Selasa (27/12/2022).
Sebagaimana diketahui sebelumnya, Charta Politika Indonesia merilis hasil survei terkait capres 2024. Dalam survei tersebut, pemilih PDIP, Golkar, dan PPP dominan mendukung Ganjar Pranowo sebagai presiden. Sebanyak 68,3 persen pemilih PDIP mendukung Ganjar.
Disusul pemilih Golkar 37,3 persen dan pemilih PPP 27,8 persen juga mendukung mantan anggota DPR RI itu. Hensat, pendiri Lembaga Survei KedaiKOPI itu juga menyoroti Partai Golkar yang sudah mencalonkan Ketum Airlangga Hartarto dalam Pemilu 2024.
Sebagai Ketua Umum, Airlangga dinilai bisa mengambil keputusan terkait posisi capres di Golkar. “Golkar kan inginnya ketum yang maju Airlangga Hartarto. Karena dia ketum, dia bisa memutuskan. Apakah akan dikasih ke Ganjar Pranowo? Ya saya tidak tahu,” ucapnya.
Dalam penilaian Hensat, Partai Golkar solid dalam mendukung Airlangga Hartarto sebagai capres. “Solid kok. Jadi, kecil kemungkinan Golkar akan mencalonkan Ganjar. Dan, Ketika Golkar jadi mengajukan Ganjar dalam Pilpres 2024, maka akan berhadapan dengan PDIP,” katanya.
“Kan kalau Airlangga kasih ke Ganjar Pranowo, kan berarti menantang Ibu Mega. Memang mau Golkar berurusan dengan PDIP? Mau Airlangga berurusan sama Ibu Mega? Saya rasa tidak,” tandasnya. (net/jrm/tbc/smr)
