Mantan Sekretaris Kementerian (Sesmen) BUMN Muhammad Said Didu mendukung pernyataan Politikus Partai Ummat MS Kaban yang meminta China menggunakan ijazah asli Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk jadi jaminan utang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung (KCJB).
semarak.co-Said Didu yang kini lebih dikenal sebagai pegiat media sosial (medsos) mengaku sependapat dengan usulan tersebut. Hal itu disampaikan Said Didu melalui cuitan di akun Twitter pribadinya, pada Jumat 14 April 2023. “Ide bagus,” ujar Said Didu seperti dikutip dari WE NewsWorthy dilansir faktakini.info, Sabtu, 15 April 2023 dari gelora.co.
Terbaru Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) Abdul Muhaimin Iskandar mendukung pernyataan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan terkait kebijakan terbaru investasi Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB).
Luhut diketahui menolak permintaan China yang bersikeras ingin Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia menjadi penjamin pinjaman utang proyek KCJB. Pemerintah harus memastikan bahwa proyek KCJB benar-benar business to business (B2B) sehingga seharusnya tidak membebani APBN.
“Saya kira bagus keputusan Menko Marves Luhut menolak permintaan China jadikan APBN sebagai penjamin utang KCJB. Risikonya terlalu besar kalau sampai APBN kita tersandera,” kata Muhaimin melalui keterangan persnya di Jakarta, Senin (17/4/2023) dilansir kompas.com melalui laman berita msn.com.
Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin menegaskan, “perlu dipastikan bahwa proyek KCJB seharusnya B2B, saya kira cuku lah dana PMN atau Penyertaan Modal Negara disuntikkan, jangan lagi bebani APBN lagi sebagai penjamin utang.”
Jika APBN digunakan sebagai penjamin utang proyek KCJB, beban fiskal akan terbebani. Negara membutuhkan puluhan tahun untuk membayar beban utang proyek ini. “Padahal kita tahu masih banyak diperlukan investasi, proyek-proyek besar di daerah-daerah yang saat ini masih berjalan,” imbuh Cak Imin, sapaan akrab Muhaimin Iskandar.
Jadi pada intinya, pesan Cak Imin, hindari betul APBN kita jadi jaminan utang. Sebagai informasi, sebelumnya China Development Bank (CDB) disebutkan meminta adanya jaminan melalui APBN untuk memberikan pinjaman yang digunakan untuk membayar cost overrun (pembengkakan biaya) KCJB.
Diketahui sebelumnya, Menko Marves Luhut menolaknya. “Masih ada masalah psikologis, kemarin China mau dari APBN, tetapi kita jelaskan kalau dari APBN itu prosedurnya jadi Panjang. Makanya mereka juga sedang pikir-pikir. Kami dorong melalui PT PII karena ini struktur yang baru dibuat pemerintah Indonesia sejak 2018,” ujar Luhut, Senin (10/4/2023).
Kisruh proyek pembangunan KCJB di mana China meminta agar APBN jadi jaminan pembayaran utang pembiayaan memicu kekhawatiran publik. Pengamat Kebijakan Publik Jerry Massie menilai, proyek yang digagas Presiden Joko Widodo (Jokowi) sejak 2016 ini berpotensi jadi masalah hukum.
Pasalnya, pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan gagal melakukan negosiasi bunga utang. Karena angka yang didapat justru lebih besar dari komitmen awal. Dari 2% menjadi 3,4%.
Menurut Jerry, akar permasalahan dari kenaikan bunga utang pembiayaan proyek KCJB yang berujung permintaan China agar APBN jadi jaminan ada di Luhut dan Jokowi. “Ganti rugi untuk suku bunga utang per tahunnya saja Rp 2 triliun. Potensi merugikan negara,” ujar Jerry kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (17/4/2023) dilansir repelita.net, 4/17/2023 03:14:00 PM dari sumber artikel asli: rmol.
Direktur Political and Public Policy Studies (P3S) ini mendorong agar figur yang punya kans kuat menggantikan Jokowi pada 2024 bisa melakukan tuntutan hukum terkait persoalan proyek KCJB. “Saya sarankan untuk presiden 2024 agar membawa kasus KCJB ini ke pengadilan karena ini sangat berbahaya bagi bangsa,” tutup Jerry.
Jokowi dan Luhut Jerumuskan Indonesia
Mengutip gentapos.com, April 12, 2023, Presiden Jokowi dan Menko Marves Luhut dianggap menjerumuskan Indonesia masuk jebakan utang China. Itu seperti disampaikan Direktur Gerakan Perubahan Muslim Arbi untuk menanggapi kegagalan Menko Marves Luhut negosiasi China agar suku bunga pinjaman untuk proyek KCJB jadi 2%.
“Karena gagal, suku bunga pinjaman tetap 3,4%. Luhut gagal nego China turunkan bunga pinjaman kereta cepat. Luhut dan Jokowi harus tanggung jawab! Mengapa? Dari awal proyek ini sudah tidak disetujui Menhub Ignasius Jonan, yang akhirnya ditendang,” tegas Muslim, kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (12/4/2023).
Dia melihat, proyek KCJB merupakan proyek ugal-ugalan, tanpa studi dan perencanaan matang. Apalagi Jokowi dan Luhut tidak mau terima kritikan dari para pakar, akademisi, dan aktivis, saat perencanaan proyek itu.
“Jokowi dan Luhut telah menjerumuskan negara masuk dalam jebakan utang China atau China debt trap, sebagaimana dialami negara-negara Afrika dan Asia lainnya. Saya heran pemerintah yang tidak memilih Jepang terkait proyek KCJB,” kecam Muslim dari artikel asli: rmol.
Padahal, kata dia, Jepang memberi suku bunga rendah dan memberikan waktu lebih singkat dibanding China. “Sedangkan proyek itu sekarang mangkrak. Tambah jadi beban utang dan beban negara. Kegagalan Luhut nego turunkan bunga kereta cepat, bukti kegagalan Jokowi dan Luhut dalam proyek KCJB. Proyek ini bentuk pengkhianatan keuangan negara. Negara di bawah Jokowi dan Luhut di bawah tekanan China,” pungkas. (net/fak/msn/kpc/pel/gen/smr)
sumber: semua link berita dilansir melalui WAGroup BUSINESS EDUCATION CLUB
