Jalin Kerja sama Korea Kembali, Kementerian PANRB Fokus Pengembangan untuk Percepatan SPBE

Menteri PANRB Tjahjo Kumolo (kanan) dan Menteri Dalam Negeri dan Keamanan (Minister of The Interior and Safety/MOIS) Republik Korea yang diwakili oleh Duta Besar Republik Korea untuk Indonesia Park Tae Sung. Foto: humas PANRB

Indonesia melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) – Korea kembali mengadakan kerja sama e-government atau sistem pemerintahan berbasis elektonik (SPBE) melalui Digital Government Cooperation Center (DGCC) tahun 2021.

semarak.co-DGCC memiliki peran strategis untuk mendorong keberhasilan pelaksanaan semua kegiatan kerja sama untuk dapat berbagi pengalaman dan pengetahuan serta untuk mendiskusikan langkah-langkah implementasi SPBE.

Bacaan Lainnya

Menteri PANRB Tjahjo Kumolo mengatakan, ini diperlukan untuk menata kembali penyelenggaraan SPBE kita yang selama ini telah terlanjur berjalan secara parsial dan tidak terintegrasi, serta mengembalikan arah dan kebijakan penyelenggaraan SPBE ke arah dan semangat yang sama.

Kerja sama Indonesia-Korea dilakukan dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara Menteri PANRB Tjahjo Kumolo dengan Menteri Dalam Negeri dan Keamanan (Minister of The Interior and Safety/MOIS) Republik Korea yang diwakili oleh Duta Besar Republik Korea untuk Indonesia Park Tae Sung.

Pada kerja sama yang ditandatangani kedua pihak di Gedung Kantor Kementerian PANRB, Kebayoran, Jakarta Selatan, Selasa (25/5/2021) kali ini, Indonesia akan berfokus pada percepatan pelaksanaan Peta Rencana, Arsitektur dan Manajemen SPBE, Teknologi 4.0 serta Pengembangan Digital Talent.

Lebih lanjut, kerja sama ini juga diharapkan dapat menjadi jembatan yang tepat untuk mengantarkan transformasi digital pada pemerintahan untuk mendukung SPBE dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, transparan, dan akuntabel.

“Sejumlah upaya terus dilakukan Kementerian PANRB dalam percepatan penerapan SPBE yang terpadu di setiap instansi pemerintah,” ujar Menteri Tjahjo dalam acara Penandatanganan MoU terkait Pengembangan dan Operasi Pusat Kerja Sama Pemerintahan Digital, di Kantor Kementerian PANRB, Selasa (25/5/2021).

Salah satu upayanya yakni dengan menggandeng pemerintah Korea dalam penerapan SPBE berupa MOIS-DGCC sebagaimana kerja sama yang telah dilakukan sebelumnya sejak tahun 2015 hingga 2019. Menteri Tjahjo turut mengapresiasi terjalinnya kerja sama dan kolaborasi yang dibangun oleh negara Indonesia dan Korea.

“Saya juga mengucapkan terima kasih atas terselenggaranya kerja sama antara Indonesia dan Korea, khususnya Minister of Interior and Safety, Duta Besar Republik Korea beserta jajarannya atas kerja sama dan kolaborasi yang sangat baik sehingga kerja sama ini dapat terlaksana Kembali,” ungkapnya seperti dirilis humas.

Penerapan e-government sebagai salah satu program prioritas reformasi birokrasi merupakan upaya nyata dari Kementerian PANRB untuk mendukung misi Presiden Joko Widodo yakni pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya.

Selain itu, Presiden Joko Widodo juga memberikan arahan terkait lima langkah percepatan transformasi digital. Di antaranya dengan mempersiapkan roadmap transformasi digital di sektor-sektor strategis, menyiapkan kebutuhan SDM talenta digital, dan menyiapkan secepat-cepatnya hal-hal yang berkaitan dengan dengan regulasi, skema pendanaan, dan pembiayaan.

Duta Besar Republik Korea untuk Indonesia Park Tae Sung menjelaskan tiga peran penting DGCC dalam reformasi birokrasi kedepannya. “Pertama, DGCC akan menjadi kontributor dalam menyusun strategi dan kebijakan digital government dengan menambahkan teknologi digital seperti AI, big data, smart technology, dan mobile,” terang Tae Sung dalam rilis humas melalui WAGroup JURNALIS PANRB, Rabu (26/5/2021)

Kedua, DGCC akan berperan sebagai mesin utama dalam menjalin hubungan kerja sama dengan kedua negara dalam berbagi pengalaman dan konsultasi terkait reformasi birokrasi.

Ketiga, DGCC akan membantu mendorong reformasi birokrasi dengan menjawab tuntutan masyarakat dalam birokrasi yang bersifat daring, anti korupsi, dan efisien. Dengan begitu, capaian kebijakan e-government ini dapat disebarluaskan kepada kementerian lain, lembaga negara, serta pemerintah daerah.

United Nations (UN) e-Government Survey 2020 telah menempatkan Indonesia pada peringkat 88 atas pengembangan dan pelaksanaan e-government. Hasil di tahun 2020, menunjukkan kenaikan 19 peringkat dibandingkan tahun 2018 yang berada di urutan 107.

Turut hadir dalam acara tersebut Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian PANRB Rini Widyantini, Sekretaris Kementerian PANRB Dwi Wahyu Atmaji, Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian PANRB Erwan Agus Purwanto, Stah Ahli serta Staf Khusus Menteri PANRB.

Sejumlah upaya terus dilakukan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) untuk mempercepat implementasi Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE).

Dengan kembali menggandeng Pemerintah Republik Korea, Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian PANRB Rini Widyantini mengatakan kerja sama yang dibangun kali ini akan berfokus pada percepatan pelaksanaan peta rencana, arsitektur dan manajemen SPBE, teknologi 4.0 serta pengembangan digital talent.

Kerja sama Indonesia-Korea tahun 2021 ini diawali dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara Menteri PANRB Tjahjo Kumolo dengan Menteri Dalam Negeri dan Keamanan (Minister of The Interior and Safety / MOIS) Republik Korea yang diwakili oleh Duta Besar Republik Korea untuk Indonesia Park Tae Sung.

“Diharapkan kerja sama ini dapat mendukung kami untuk membuat kebijakan yang tepat untuk SPBE Indonesia. Kami juga telah menyesuaikan program kerja penyelenggaraan SPBE Nasional dengan program kerja Digital Government Cooperation Center (DGCC) sehingga dalam pelaksanaannya nanti akan selaras dan saling mendukung satu sama lain,” katanya.

Kerja sama antara Kementerian PANRB dengan MOIS  diwujudkan dengan membangun Electronic Government Cooperation Center (e-GCC) di tahun 2016 sebagai pusat kerja sama, serta sebagai media yang memfasilitasi antara kedua belah pihak di bidang SPBE.

Hadirnya e-GCC telah memainkan peranan penting dalam mendorong perkembangan SPBE Indonesia melalui proyek kerja sama, berbagi pengalaman dan pengetahuan, serta konsultasi mengenai kebijakan terkait dan langkah-langkah teknis menuju arah yang benar dalam menerapkan SPBE.

Hal tersebut dapat terlihat pada pelaksanaan evaluasi SPBE yang dilakukan tahun 2018, 2019, dan 2020 yang menghasilkan Indeks SPBE Nasional berada pada nilai 2,26 dari skala 5 dengan predikat Cukup.

Selanjutnya, pelaksanaan United Nations E-Government Survey 2020 yang menghasilkan prestasi yang cukup membanggakan dimana Indonesia berhasil mencapai peringkat 88 dari 193 negara, atas kinerjanya dalam pengembangan dan pelaksanaan SPBE. Posisi tersebut naik 19 peringkat dari urutan 107 di tahun 2018 dan urutan 116 di tahun 2016.

“Pencapaian yang luar biasa pada tahun sebelumnya tersebut tidak lepas dari peran e-GCC yang membantu pemerintah Indonesia untuk membangun SPBE,” ungkapnya masih dirilis yang sama.

Rini juga menyampaikan e-GCC telah menyelesaikan proyek kerja sama yang mencakup perumusan peta jalan SPBE dan mendorong terbitnya Peraturan Presiden No. 95/2018 tentang SPBE. Beberapa poin pada Peraturan Presiden ini terinspirasi dari Undang-Undang e-Government Korea.

Selain itu, e-GCC telah menemukan cara untuk mengelola sumber daya Teknologi Informasi (TI) dengan mengadopsi Arsitektur SPBE Nasional (National e-Government Enterprise Architecture) dan menginisiasi pembangunan Portal Arsitektur SPBE Nasional.

“Tahun ini, kami akan berfokus pada mengembangkan Arsitektur SPBE Nasional termasuk portal Arsitektur SPBE Nasional untuk mengelola sumber daya TI secara efektif.,” ujar Rini Widyantini.

Berdasarkan pencapaian tersebut pihaknya kembali menjalin kerjasama hingga tahun 2023 dengan nama Digital Government Cooperation Center (DGCC). Melalui DGCC diharapkan dapat mempercepat manajemen sumber daya TI dan memberikan dampak pada peningkatan status SPBE di Indonesia. (byu/clr/smr)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *