Ekonom senior Faisal Basri menyatakan, tidak ada urgensi atau kedaruratan yang membuat pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dari Jakarta ke Passer Penajam Kalimantan Timur (Kaltim) mesti segera dilakukan. Ketimbang melakukan pemindahan IKN, pemerintah lebih baik menyelesaikan permasalahan yang ada saat ini.
semarak.co-Faisal mengatakan, pertumbuhan ekonomi terus menunjukkan kecenderungan melambat. Pendapatan nasional per kapita merosot dan kembali turun kelas dari negara berpendapatan menengah-atas menjadi negara berpendapatan menengah-bawah.
Kecepatan pemulihan ekonomi relatif lambat dibanding negara tetangga. Transformasi ekonomi tersendat karena ekspor masih didominasi komoditas primer seperti CPO, batubara dan smelter nikel. Peranan industri manufaktur terus merosot dan turun sebelum mencapai titik optimal (gejala deindustrialisasi).
Pekerja informal lebih besar dari pekerja formal. Selain itu, penduduk insecure, yakni penduduk miskin ekstrem, miskin, nyaris miskin dan rentan miskin, masih lebih dari separuh jumlah penduduk. Faisal juga menyoroti tidak adanya perencanaan terintegrasi antara perencanaan proyek dengan perencanaan keuangan.
“Apakah pemindahan Ibu Kota sudah sedemikian daruratnya? Tidak!” ujar Faisal dalam diskusi Pusat Kajian dan Analisa Data dikutip Minggu, (30/1) dilansir eramuslim.com – Senin, 26 Jumadil Akhir 1443 H / 31 Januari 2022 10:40 WIB.
Direktur Eksekutif INDEF Tauhid Ahmad memproyeksikan, secara umum pertumbuhan ekonomi daerah tujuan pemindahan IKN akan meningkat 0,02%. Namun jika dilihat secara nasional secara jangka panjang tidak terlalu berpengaruh karena IKN dianggap hanya sebagai pusat pemerintahan yang basisnya konsumsi masyarakat yang tinggal di IKN dan bukan dari kontribusi sektor produktif.
“Ini yang menyebabkan dalam jangka panjang secara ekonomi tidak punya pengaruh, bahkan tidak ada gunanya kalau kita lihat dari simulasi yang kami lakukan, meskipun mungkin ada tambahan investasi riil sebesar 0,21% tapi dari sisi ekspor menurun, bahkan impor jauh lebih tinggi,” ujar Tauhid.
Sementara itu, terang Tauhid, kajian mendalam atas dokumen resmi pemerintah mengungkap sejumlah nama politisi nasional dan lokal yang diduga kuat akan mendapat keuntungan dari pemindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan Timur.
Kajian yang dilakukan selama lebih dari tiga bulan ini dilakukan koalisi masyarakat sipil yakni JATAM Nasional, JATAM Kalimantan Timur, WALHI Nasional, Walhi Kalimantan Timur, Trend Asia, Forest Watch Indonesia, Pokja 30, dan Pokja Pesisir dan Nelayan, yang dipublikasikan pada Desember 2019.
Program Director Trend Asia Ahmad Ashov Birry mengatakan, jika dilihat dari ring satu dan ring dua IKN, terdapat konsesi yang didominasi Sukanto Tanoto dan Hashim Djojohadikusumo. Lalu diikuti pengusaha-pengusaha lainnya yang terkait 158 konsesi tambang, sawit hingga hutan.
“Yang kami gunakan kerangka teorinya, poin pentingnya adalah konflik kepentingan,” ujar Ashov dalam diskusi bertajuk Ibu kota baru untuk siapa Narasi Institute, Jumat (28/1).
Hashim Djojohadikusumo juga tercatat sebagai Komisaris Utama PT International Timber Corporation Indonesia Kartika Utama yang diberikan IUPHHK-HA seluas 173.395 hektar dan tepat berada di ring dua IKN. Seperti diketahui, Hashim adalah adik kandung Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.
Lalu, ada Rheza Herwindo, anak dari Setya Novanto (mantan Ketua Umum Partai Golkar, terpidana korupsi e-KTP). Namanya tercatat di dalam tiga perusahaan tambang batu bara yakni PT Eka Dwi Panca, PT Mutiara Panca Pesona, dan PT Panca Arta Mulia Serasi.
Perusahaan – perusahaan milik keluarga Setya Novanto ini ditemukan berada di ring dua lokasi IKN. Selain itu, ada nama Luhut Binsar Panjaitan yang merupakan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.
Pemilik perusahaan tambang batu bara ini terhubung melalui perusahaan PT Toba Group yang anak grup nya antara lain PT Adimitra Baratama Nusantara, PT Trisensa Mineral Utama, PT Kutai Energi, PT Indomining dan kebun sawit PT Perkebunan Kaltim Utama I yang seluruhnya berada di ring tiga IKN.
Perusahaan – perusahaan milik Luhut ini meninggalkan 50 lubang tambang yang menganga dan diduga akan mendapat keuntungan pemutihan dosa dari kewajiban reklamasi. Dalam rapat dengan Komisi XI DPR RI, Rabu, 19 Januari 2022, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebutkan sebagian dana Pemulihan Ekonomi Negara (PEN), akan dialokasikan untuk membantu pembangunan IKN Nusantara.
Kembali Ekonom Senior dari Universitas Indonesia (UI) Faisal Basri menilai bahwa penggunaan dana PEN ini merupakan kejahatan yang luar biasa. Pasalnya, pandemi covid-19 masih belum selesai sepenuhnya, dan ekonomi rakyat dan negara juga masih harus dipulihkan terlebih dahulu.
“Ingat sekarang ini kita masih kondisinya darurat, ada Perppu Nomor 1 Tahun 2020 yang telah diundangkan jadi UU Nomor 2 Tahun 2020, karena ada keadaan darurat maka diberikan keleluasaan penuh untuk pemerintah pusat untuk mengalokasikan anggaran dari mana pun demi untuk COVID,” ujar Faisal dalam forum diskusi ICW yang dikutip dari kumparan.com Jumat, 21 Januari 2022 dilansir eramuslim.com.
Ditambahkan Faisal Basri, “Nah sekarang sudah demi untuk COVID mau disisihkan untuk ibu kota baru, waduh ini kejahatan luar biasa. Sudah dikasih keleluasaan tapi disalahgunakan. Tidak ada alasan sama sekali untuk mengalihkan anggaran dari COVID ke ibu kota baru.”
Ia juga menilai, bahwa seharusnya pemerintah malah menambah anggaran pemulihan ekonomi dari anggaran-anggaran lainnya, bukan malah memangkasnya. “Justru yang harusnya ada anggaran yang sudah dialokasikan untuk ibu kota baru nanti dulu, semua kita konsentrasi untuk COVID-19, imbuh Faisal.
Dilanjutkan Faisal, “Sekarang kasus sudah bertambah sehari 2 ribu. Jadi kita harus siap-siap menghadapi gelombang ketiga. Rakyat makin banyak yang sengsara. Ancaman Omicron dan gelombang ketiga, harusnya dapat lebih diantisipasi lagi dan menyisihkan sebagian anggaran sebagai tabungan untuk menghadapi kemungkinan terburuknya.”
“Harus ditabung yang ada untuk antisipasi demi menyelamatkan rakyat. Nah dari perspektif ekonomi, pemulihan ekonomi kita paling lambat, negara lain 2021 itu sudah pulih, dalam artian pertumbuhan ekonomi sudah melampaui sebelum covid-19. Indonesia masih jauh,” demikian Faisal menuturkan.
Faisal juga mengatakan bahwa pemilihan lokasi masih gamang, karena jika yang dimaksudkan adalah untuk pemerataan, pemilihan tersebut tidak sesuai. “Di Indonesia dibangun di kawasan yang dikuasai para oligarki, dan ingat loh Kalimantan Timur bukanlah provinsi di Kalimantan yang paling miskin, justru dia yang paling kaya,” ujarnya.
Kalau tujuannya pemerataan harusnya di Kalimantan Tengah, terang dia, lebih bersih. Di Kaltim memang ada namanya nanti smart city, green city, tapi di sekelilingnya kotor semua. Dikelilingi oleh properti atau bisnisnya oligarki,” tutupnya.
Proyek ambisius pemindahan ibukota ke Kaltim diminta tidak dipaksakan pemerintah. Apalagi, kini disorot dunia dan dianggap berjalan berantakan. Sorotan dunia menjadi peringatan kepada pemerintah untuk berhati-hati. Apalagi memaksakan IKN Nusantara bisa digunakan pada tahun 2024 sebagaimana ambisi Presiden Jokowi.
Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PKS Mardani Ali Sera secara khusus menyinggung artikel Bloomberg bertajuk Ambitious plans to build Indonesia a brand new capital city are falling apart. “Tinjau ulang dan jangan maksa 2024,” pinta Mardani kepada Kantor Berita Politik RMOL beberapa saat lalu di Jakarta, Kamis (8/12) kemudian dilansir eramuslim.com – Kamis, 13 Jumadil Awwal 1444 H / 8 Desember 2022 10:57 WIB.
Mardani mengatakan, pihaknya sejak awal sudah memperingatkan risiko proyek IKN jika tetap dipaksakan ketika Indonesia masih terkatung-katung akibat Covid-19. Namun sayangnya, hingga kini pemerintah justru menggelontorkan duit ribuan triliun untuk IKN. “Sejak awal diingatkan ini proyek berisiko. Waktunya tidak tepat. Khususnya dukungan anggaran negara,” sesal Ketua DPP PKS ini.
Lebih lanjut, Mardani meminta pemerintah untuk menjadikan pelajaran atas data Bloomberg yang menyebut proyek IKN berantakan tersebut. Pemerintah, kata dia, harus memikirkan apa yang paling bermanfaat bagi rakyatnya. “Ini jadi pelajaran bagi semua pemimpin untuk mengerem ambisi membuat proyek-proyek mega tapi tidak diperlukan oleh rakyat,” tandasnya. (net/era/rmo/ini/tbc/smr)
sumber: erasmuslim.com di WAGroup INDONESIA ADIL MAKMUR (postJumat9/12/2022/O)
