Dalam upaya memaksimalkan potensi ekonomi halal Indonesia, Indonesia Halal Lifestyle Center (IHLC) menggandeng konsultan nilai etika Islam bertaraf Internasional, DinarStandard untuk meluncurkan strategi ekonomi halal yang menjadikan Indonesia sebagai pemain besar di kancah global.
Potensi ekonomi halal Indonesia dapat mendorong Produk Domestik Bruto (PDB) per tahun menjadi USD 3,8 miliar. Ekonomi halal juga berpotensi menarik USD 1 miliar untuk investasi asing secara langsung. Ini berarti dapat membuka 127 ribu lapangan kerja yang baru per tahunnya.
Chairman IHLC Sapta Nirwandar mengatakan, saat ini Indonesia hanya mewakili 3,3% produk halal dunia. Padahal potensi untuk meningkatkan produk halal mencapai USD3,8 miliar per tahun. IHLC menggandeng konsultan DinarStandard, perusahaan dunia yang terkemuka dalam bidang penasehat nilai etika Islam, lanjut Sapta, untuk tujuan siap mendorong konsep Indonesia Halal Economy and Strategy Roadmap.
Strategi tersebut merupakan laporan pada roadmap atau Peta Jalan Ekonomi Halal dan Strategi Indonesia yang menjadi panduan untuk mendorong kegiatan ekspor Indonesia, FDI (Foreign Direct Investment) dan pembukaan lapangan kerja.
“Laporan ini memperkuat posisi dasar Indonesia sebagai mesin ekonomi halal dunia. Kami akan melakukan sosialisasi kepada seluruh stakeholder ekonomi halal sehingga dampaknya lebih signifikan,” ujar Sapta dalam sambutan acara launching ILHC di kawasan Soedirman, Jakarta Pusat, Jumat (21/12).
Dalam laporan perdana ini, lanjut Sapta, Indonesia memiliki potensi pasar domestik ekonomi halal terbesar di dunia yang dimotori populasi muslim terbesar berjumlah 219 juta jiwa pada 2017. Kekuatan lainnya adalah belanja domestik pada produk dan jasa ekonomi halal mencapai USD218,8 miliar pada tahun 2017.
Angka ini diproyeksikan, rinci dia, akan terus bertumbuh dengan 5,3% CAGR (Compounded Average Growth Ratio/Rasio Pertumbuhan Rata-Rata Gabungan) mencapai USD330,5 miliar pada 2025. Sebagai tambahan, laporan ini juga menyoroti Indonesia sebagai pengekspor produk ekonomi halal terbesar diantara negara-negara yang memiliki mayoritas penduduk muslim dengan nilai USD7,6 miliar pada 2017.
Produk Halal
“Posisi kita masih lemah dalam kemampuan ekspor produk halal dan negara sedang membutuhkan ekspor yang besar saat ini untuk neraca perdagangan yang lebih positif. Laporan tersebut menyebutkan, peluang yang terbuka untuk meraih pertumbuhan secara signifikan. Mengingat saat ini Indonesia hanya mewakili 3,3% ekonomi halal dunia dari sisi kegiatan ekspor yang mencapai USD249 miliar pada 2017,” papar Sapta dalam sambutannya.
Kerangka kerja pengembangan ekonomi halal nasional dimanfaatkan untuk mengidentifikasi secara fokus peluang peluang untuk mendorong pertumbuhan ekspor dan substitusi impor dengan tujuan memperkuat faktor-faktor penentu dalam dukungan pemerintah, daya saing operasional dan pembiayaan Islam dan keterlibatan investasi-investasi.
IHLC merasa bangga dapat memberikan panduan yang dapat dilaksanakan oleh industri-industri Indonesia untuk mendorong pertumbuhan mereka melalui ekonomi halal yang saat ini bertumbuh pesat. Pihaknya sudah menghubungkannya dengan target pertumbuhan ekonomi Indonesia secara keseluruhan.
Setidaknya lima dari 22 sektor inti yang disoroti dalam rencana Indonesia jangka panjang adalah ekonomi halal yang berkaitan dengan sektor-sektor yang memberikankontribusi 0,5%-1% pertumbuhan PDB
“Setelah Pemilihan Presiden yang akan segera berlangsung, terlepas siapapun pemenangnya, laporan ini akan memberikan wawasan sebagai salah satu pemegang peranan kunci dalam penyusunan rencana-rencana pertumbuhan ekonomi nasional,” ujarnya.
CEO DinarStandard Rafiuddin Shikoh, berkata saat ini negara-negara yang secara aktif menggerakkan pertumbuhan ekonomi halal seperti Malaysia, Uni Emirat Arab, Thailand melakukannya dengan baik. Meskipun PDB-nya lebih kecil dan memiliki populasi muslim yang jauh lebih rendah dibanding Indonesia.
Indonesia memiliki potensi ekonomi yang besar tetapi belum dapat menangani proposisi ekonomi halal dengan jelas. “Sekarang waktunya bagi Indonesia untuk memperbaiki ketidakseimbangan ini dan mengambil posisi kepemimpinannya dalam peluang bisnis global yang tumbuh dengan cepat dan belum digarap secara baik,” jelas Rafiuddin dalam kesempatan sama. (snc/lin)
