Menteri Pariwisata (Menpar) Widiyanti Putri Wardhana mendorong seluruh aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Kemenpar untuk memperkuat komitmen antikorupsi sebagai fondasi tata kelola pemerintahan yang bersih dan terpercaya.
Semarak.co – Widiyanti pada peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) di Gedung Sapta Pesona, Jakarta Pusat, menegaskan tema Hakordia yaitu “Satukan Aksi Basmi Korupsi”, bukan sekadar ajakan, tetapi komitmen moral memperkuat pencegahan dan keteladanan.
“Tema ini adalah penegasan bahwa perjuangan melawan korupsi harus dimulai dari diri kita sendiri, melalui keteladanan dan sistem yang akuntabel. Ini merupakan komitmen bersama untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih,” kata Widiyanti, dirilis humas usai acara melalui WAGroup Siaran Kemenpar2, Sabtu (13/12/2025).
Widiyanti mengimbau ASN memperkuat mitigasi risiko korupsi, termasuk melalui digitalisasi sistem pengawasan agar tata kelola semakin transparan dan minim celah penyimpangan, penguatan peran APIP, serta percepatan reformasi birokrasi melalui budaya kerja yang terbuka dan berorientasi pelayanan publik.
Ia juga menekankan pentingnya penguatan sinergi lintas lembaga seperti KPK, BPK, BPKP, Kejaksaan Agung, dan Polri untuk membangun ekosistem pengawasan. Selain itu, edukasi antikorupsi berkelanjutan dinilai perlu diperluas agar nilai integritas menjadi praktik kerja sehari-hari di Kemenpar.
“Gerakan antikorupsi dimulai dari diri kita sendiri. Jadikan integritas sebagai budaya. Jangan menerima atau memberi gratifikasi, biasakan transparansi, dan berani melaporkan setiap dugaan pelanggaran,” kata Widiyanti.
Sesmenpar Bayu Aji menambahkan Hakordia tidak boleh dipandang sebagai seremoni tahunan, melainkan momentum untuk kembali meneguhkan komitmen kolektif guna melawan korupsi dalam segala bentuknya.
“Korupsi adalah ancaman nyata bagi kesejahteraan rakyat dan kualitas layanan publik. Melalui peringatan ini, kita menumbuhkan kembali budaya antikorupsi, memperkuat integritas, dan menciptakan lingkungan kerja yang bersih serta bebas dari penyimpangan,” ucap Bayu.
Peringatan Hakordia menghadirkan sesi diskusi bersama Kepala Satuan Tugas Kampanye Direktorat Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi KPK, Dotty Rahmatiasih, serta Pakar Hukum Pidana Universitas Indonesia, Ganjar Laksmana Bonaprapta.
Dotty menjelaskan KPK terus memperkuat perilaku antikorupsi melalui pengembangan kurikulum pendidikan antikorupsi yang diintegrasikan ke berbagai jenjang pendidikan, baik formal maupun non-formal. Ia juga menyoroti pencegahan korupsi di sektor tata kelola pemerintahan, termasuk dalam proses perizinan destinasi wisata.
“Kami mendorong penutupan celah penyimpangan di birokrasi. Jika pencegahan tidak efektif, penindakan akan dilakukan, dan kami memastikan perbaikan tata kelola dilakukan pada institusi terkait,” kata Dotty. (hms/smr)
