Laju revolusi industri 4.0 yang juga diikuti dengan kualitas birokrasi unggul tak bisa dibantah. Di era ini, percepatan pelayanan adalah hal yang dibutuhkan masyarakat seiring kemampuan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mumpuni dan menguasai teknologi.
Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Setiawan Wangsaatmaja menuturkan, untuk menjawab segala tantangan itu, dibutuhkan manajemen talenta nasional yang mengakomodir kemampuan ASN di seluruh Indonesia.
“Dengan manajemen talenta ini, setiap kemampuan individu ASN sudah bisa terlihat dan terekam sejak mereka mendaftar menjadi CPNS,” ujar Setiawan dalam acara Forum Group Discussion (FGD) Manajemen Talenta dengan tema Perspektif Lintas Sektoral dalam Penyusunan Kebijakan Manajemen Talenta Nasional, di Jakarta, Senin (22/4).
Nanti akan terlihat, lanjut Setiawan, kemampuan masing-masing individu sejak mereka mengikuti tes CPNS. Ini adalah bagaimana kita mengelola talenta terbaik di Indonesia. “Percepatan dibutuhkan di semua lini pemerintahan. Mulai dari administrasi, hingga bermuara pada pelayanan publik yang prima,” ujarnya.
Birokrasi 4.0 ini, rinci dia, meliputi percepatan pelayanan, efisiensi pelayanan, akurasi pelayanan, dan fleksibilitas kerja. Khusus poin terakhir, Setiawan menekankan fleksibilitas kerja adalah hal yang penting dalam penyelenggaraan negara.
“Di Jakarta, seseorang bisa menghabiskan waktu empat jam dalam sehari di perjalanan. Pekerjaan yang berbasis teknologi memungkinkan beberapa urusan bisa diselesaikan tanpa harus berada di kantor. Empat jam ini bisa kita manfaatkan untuk bekerja di mana saja, tak harus di kantor. Beberapa negara maju sudah menerapkan hal ini,” ulasnya.
Cerita lain tentang revolusi 4.0 ini diceritakan oleh Deputi Bidang Kajian dan Pengelolaan Program Prioritas Kantor Staf Presiden (KSP), Yanuar Nugroho. Dikatakan, ada satu perusahaan elektronik yang menciptakan lemari es yang terhubung dengan WiFi, kartu kredit pemilik, dan supermarket favorit pemiliknya. Pada lemari es modern itu, sang pemilik harus mencantumkan minimal bahan makanan yang ada di dalamnya.
Sebagai contoh, minimal ada 300 gram bayam, dua kilogram daging, atau 10 butir telur. Jika suatu saat stok bahan makanan itu berkurang, akan langsung terdeteksi dan akan ada petugas supermarket yang mengantar bahan makanan yang dibutuhkan ke rumah si pemilik lemari es tersebut. “Ini bukan lagi mengenai besar kecil, bukan lagi mengenai siapa yang punya siapa tidak punya. Tapi tentang kecepatan,” ujar Yanuar.
Mau tak mau, pemerintah sebagai pelayan masyarakat harus beradaptasi dengan revolusi seperti contoh-contoh tersebut. Sebelum adanya revolusi 4.0, dunia telah menghadapi revolusi industri pertama yang ditandai penemuan mesin uap dan sejumlah revolusi lain yang mengikutinya. “Sekarang kita masuk ke zaman baru. Zaman ini adalah tentang kecepatan,” imbuh Yanuar.
Yanuar mengatakan, jika tak bisa mengikuti revolusi 4.0, maka pemerintah akan kehilangan relevansinya. Salah satu hal yang menyebabkan manajemen talenta di era modern ini belum optimal adalah pelaksanaan UU ASN mengenai manajemen talenta yang juga masih belum optimal. Selain itu, implementasi Grand Design Smart ASN juga masih perlu perbaikan dan akselerasi.
Terkait hal tersebut, jelas Yanuar, Presiden RI memberi beberapa arahan, yakni melakukan pelatihan dan redistribusi ASN untuk memperluas akses layanan publik sampai ke pelosok negeri. Kemudian, untuk memperbaiki peringkat indeks efektifitas pemerintah. “Kita juga memperkuat rekrutmen ASN serta seleksi terbuka untuk Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT). Tak boleh lagi ada jual beli jabatan,” tegasnya.
Dalam FGD tersebut, hadir juga Staf Ahli bidang Budaya Kerja Teguh Widjinarko, Asisten Deputi Bidang Standarisasi Jabatan dan Pengembangan Karir Aba Subagja, serta Asisten Deputi Pembinaan Integritas dan Disiplin SDM Aparatur Bambang Sumarsono.
Turut hadir menjadi narasumber dalam acara ini yakni Plt. Direktur Aparatur Negara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Wisnu Utomo, Kepala BKD DKI Jakarta Chaidir, Kepala BPSDM Provinsi Jawa Tengah M. Arief Irwanto, dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Benyamin Davnie. (lin)
