Giliran Inggris ikut menjatuhkan sanksi, walau ini terhadap perusahaan besar Myanmar Economic Corporation (MEC) karena memiliki hubungan erat dengan junta militer yang melakukan kudeta pemerintahan Aung Suu Kyi, pada Rabu (31/3/2021).
semarak.co-Menteri Luar Negeri Inggris Dominic Raab mengatakan, MEC disanksi karena terlibat pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang serius dengan menyediakan dana bagi junta Myanmar, serta hubungannya dengan tokoh militer senior.
“Militer Myanmar telah tenggelam ke titik terendah baru dengan pembunuhan sewenang-wenang terhadap orang-orang tidak bersalah, termasuk anak-anak,” kata Raab seperti dilansir CNN Indonesia | Kamis, 01/04/2021 19:59 WIB.
Ditambahkan Raab, “Tindakan terbaru Inggris menargetkan salah satu aliran pendanaan utama militer Myanmar dan menambah beban yang diterima mereka atas pelanggaran HAM yang mereka lakukan.”
Kekerasan di Myanmar terus memburuk sejak kudeta militer menggulingkan pemerintahan sipil di bawah Penasihat Negara Aung San Suu Kyi, pada 1 Februari 2021 lalu.
Menurut lembaga Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik (AAPP), setidaknya 538 warga sipil tewas akibat bentrokan aparat dan demonstran anti-junta militer sejak kudeta terjadi. Sabtu akhir pekan (27/3/2021), lalu menjadi hari paling berdarah sejauh ini lantaran sebanyak 141 orang dilaporkan tewas dalam sehari.
Amerika Serikat (AS) yang selama ini menyerukan komunitas internasional untuk beramai-ramai menekan junta militer Myanmar menyambut baik sanksi baru Inggris tersebut. “Pemimpin kudeta harus menghentikan semua kekerasan terhadap rakyat Myanmar dan memulihkan demokrasi,” kata Menlu AS, Antony Blinken, dikutip Reuters.
Sebelumnya diberitakan, para penentang kudeta militer Myanmar menyambut baik sanksi yang diberikan Inggris dan Kanada kepada militer. Mereka meminta negara lain melakukan hal sama.
“Kami mendesak negara-negara lain untuk memiliki tanggapan yang terkoordinasi dan bersatu. Kami akan menunggu pengumuman sanksi Uni Eropa pada tanggal 22,” kata pemimpin dan aktivis pemuda, Thinzar Shunlei Yi, melalui Twitter seperti dikutip dari Reuters, Jumat, 19 Februari 2021 yang dilansir tempo.co.
Selain itu, Jepang mengatakan telah setuju dengan India, Amerika Serikat dan Australia tentang perlunya demokrasi dipulihkan dengan cepat setelah pengambilalihan tentara 1 Februari di mana pemimpin terpilih Aung San Suu Kyi ditahan. Hal ini memberikan tekanan tambahan tekanan diplomatik bagi militer.
Junta Myanmar belum bereaksi terhadap sanksi baru tersebut. Pada hari Selasa, seorang juru bicara militer mengatakan pada konferensi pers bahwa sanksi telah diperkirakan. Pemimpin Junta Min Aung Hlaing sudah mendapat sanksi dari negara-negara Barat menyusul tindakan keras 2017 terhadap minoritas Muslim Rohingya.
“Memberi sanksi kepada para pemimpin militer sebagian besar bersifat simbolis, tetapi tindakan untuk memberikan sanksi kepada perusahaan militer akan jauh lebih efektif,” kata Mark Farmaner, direktur kelompok Kampanye Burma Inggris dalam reaksi terhadap sanksi tersebut.
Tentara merebut kembali kekuasaan Myanmar setelah menuduh kecurangan dalam pemilu 8 November yang dimenangkan oleh partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) Suu Kyi. Kudeta ini menghentikan transisi ke demokrasi yang telah dimulai pada 2011. (net/smr/tpc/cnn)
