Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif (Menekraf/Kabaekraf) Teuku Riefky Harsya turut merumuskan langkah pemberantasan pembajakan film bersama dengan Badan Perfilman Indonesia (BPI) yang dihadiri asosiasi-asosiasi di bawah naungan BPI dalam Focus Group Discussion (FGD) di The Hub kawasan Epicentrum, Jakarta Selatan, Selasa (21/1/2025).
semarak.co-Dengan mengusung tema FGD Anti Piracy, BPI menyampaikan keresahannya terhadap pembajakan film nasional yang dinilai sangat merugikan, bukan hanya untuk pelaku industri film, tetapi juga bisa merugikan negara.
Menekraf Riefky menyampaikan, Kementerian Ekonomi Kreatif (Kemenekraf) siap melakukan langkah nyata untuk membantu, mendukung, mendampingi dan merekomendasi apa yang disampaikan dalam FGD Anti Piracy sekaligus menindaklanjutinya.
“Yang pasti kita butuh kolaborasi yang erat dengan BPI dengan 65 anggota asosiasinya dalam menghadapi pembajakan film nasional untuk langkah konkretnya. Kami butuh dari FGD hari ini untuk mengarahkan ke mana Kemenekraf harus melangkah terlebih dulu,” ujar Menekraf Riefky dirilis humas usai acara melalui WAGroup Kemenekraf SiaranPers, Selasa (21/1/2025).
“Ke kepolisiankah atau ke Komdigi? Artinya kami siap mendukung langkah konkret yang menjadi masukan dari komunitas,” demikian Menekraf Riefky menambahkan yang saat itu didampingi Deputi bidang Kreativitas Media Agustini Rahayu
Menurut data riset yang dilakukan Asosiasi Video Streaming Indonesia (AVISI), bahwa sebanyak 70% warganet di Indonesia memilih untuk menonton film nasional secara illegal. Hal ini juga yang membuat pendapatan dari industri film nasional hanya mencapai angka Rp28 triliun.
Ketua AVISI Hermawan Sutanto menyampaikan, kekhawatirannya yang dipaparkan dalam bentuk data riset pada FGD Anti Piracy. Di mana data tersebut menunjukkan bahwa 80% warganet Indonesia paham betul jika ada banyak hal yang merugikan ketika mereka memilih menonton film secara bajakan.
“Ini PR berat, makanya kami berterima kasih Kemenekraf, pemerintah yang hari ini mengadakan FGD sehingga memberikan sinyal yang sangat positif bahwa pelaku industri menjadi salah satu prioritas dari pemerintah,” ungkap Hermawan dihadapan Menekraf Riefky.
Kembali Menekraf Riefky menekankan, ekosistem perfilman nasional menjadi prioritas dan sudah ada dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 5 tahun ke depan. “Saya berharap ke depannya kita akan duduk sama-sama lagi untuk menentukan langkah konkrit apa yang akan kita ambil,” pungkasnya. (hms/ken/smr)