Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menekankan pentingnya inovasi kebijakan berbasis data dan bukti yang berkualitas sebagai langkah mitigasi risiko di masa depan dan memastikan kebijakan yang dibentuk sesuai dengan tantangan dan situasi yang terjadi.
semarak.co-Hal tersebut disampaikan Menteri Bappenas Suharso dalam acara IsDB’s 47th Annual Meeting Next Frontier in Evidence-Based Policies: Charting a Path Forward di Sharm el-Sheikh, Kairo, Mesir, Kamis (2/6/2022). Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk menciptakan kebijakan ekonomi berbasis pengetahuan yang memungkinkan terjadinya kolaborasi antara pemerintah dan universitas, think tank dan institusi pendidikan tinggi lainnya.
“Terbukti bahwa negara dengan ekonomi berbasis pengetahuan lebih tahan menghadapi isu-isu yang muncul seperti pandemi Covid-19,” jelas Menteri Bappenas Suharso dirilis humas Bappenas usai acara melalui WAGroup Bappenas Media, Jumat (3/6/2022).
Pandemi Covid-19 memberikan tekanan pada aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan yang tercermin pada daya beli masyarakat yang menurun dengan loss of income sebesar Rp374,4 triliun akibat penurunan jam kerja sektor industri dan pariwisata, risiko kekurangan gizi meningkat akibat ketahanan pangan di tingkat rumah tangga menurun.
Lalu terbatasnya pelayanan untuk ibu hamil dan imunisasi selama pandemi, perubahan sistem pembelajaran yang sangat bergantung pada dukungan sarana dan teknologi, serta meningkatnya limbah medis dan bahan berbahaya beracun.
Namun, ekonomi Indonesia tercatat tumbuh positif sejak kuartal kedua 2021, dan tumbuh 5 persen (yoy) pada dua kuartal terakhir. Sinergi kebijakan yang baik antara fiskal, moneter, keuangan, dan sektor riil mendukung percepatan pemulihan ekonomi Indonesia.
Stimulus fiskal difokuskan pada bidang kesehatan, perlindungan sosial, bantuan UMKM, dan insentif usaha. Hal tersebut juga tidak terlepas dari penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia melalui tiga kunci sukses yaitu percepatan program vaksinasi, penerapan protokol kesehatan yang ketat, dan mengoptimalkan sistem pelacakan kasus.
Pemerintah Indonesia juga menggagas sejumlah program perlindungan sosial yang bertujuan untuk mengurangi dampak ekonomi dari Covid-19. “Program perlindungan sosial di Indonesia dimulai dari perbaikan data perlindungan sosial melalui integrasi data penerima manfaat, implementasi layanan standar tunggal, hingga pelaksanaan program bantuan jaminan sosial dan jaminan kehilangan pekerjaan,” ujar Menteri Suharso.
Sementara itu, ketegangan geopolitik antara Rusia dan Ukraina berpotensi menekan pertumbuhan global, termasuk pertumbuhan ekonomi Indonesia. “Untuk itu, reformasi struktural yang inovatif di sektor-sektor prioritas dan penciptaan lapangan kerja yang inovatif menjadi kunci untuk mengurangi risiko ketegangan global. Program ini bertujuan untuk menciptakan lapangan kerja untuk 2,6 hingga 3,1 juta orang pada 2022,” ujarnya.
Menutup sambutannya, Menteri Suharso menyampaikan urgensi dari pembuatan kebijakan berbasis riset dan bukti, yaitu inovasi kebijakan yang berkualitas dibutuhkan untuk mengatasi tantangan masa depan, memitigasi risiko masa depan, dan memastikan kebijakan relevan; riset penting dalam pembuatan inovasi kebijakan yang berkualitas.
Pemerintah Indonesia juga berkomitmen untuk membuat kebijakan ekonomi yang berbasis pengetahuan; menciptakan budaya pembuatan kebijakan yang berbasis bukti yang berkelanjutan untuk menghasilkan solusi yang inovatif. “Tidak ada waktu yang lebih tepat daripada saat ini untuk mengambil bagian dalam proses pembuatan kebijakan berbasis bukti yang berkualitas tinggi di negara kita,” pungkasnya.
Di bagian lain Indonesia menempatkan industri sebagai salah satu sektor utama dalam perekonomian yang mampu menciptakan nilai tambah dan lapangan kerja, terutama sebagai langkah mitigasi pandemi Covid-19.
Deputi Bidang Ekonomi Kementerian PPN/Bappenas Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, perekonomian Indonesia harus didorong untuk bergeser, yang selama ini hanya mengandalkan sektor ekstraktif, menuju kegiatan ekonomi yang bisa menciptakan nilai tambah dan berbasis pada ilmu dan pengetahuan.
Hal itu disampaikan Amalia dalam Indonesia Development Forum (IDF) IDEA Series: Innovate, Jumat (3/6/2022) di Kuta, Bali, sebagai implementasi Peta Jalan Ekonomi Kerthi Bali: Menuju Bali Era Baru Hijau, Tangguh, dan Sejahtera yang diluncurkan Presiden Joko Widodo (Jokowi), Desember 2021.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali I Wayan Wiasthana Ika Putra menambahkan, sebagai provinsi yang menjadi contoh pemulihan dan transformasi ekonomi pasca pandemi Covid-19, Bali tengah membidik diversifikasi ekonomi, mengembangkan sektor industri berbasis keunggulan lokal untuk melengkapi sektor pariwisata yang terdampak pandemi.
“Bali memang selamanya akan menjadi daerah pariwisata, tapi tidak boleh kita tergantung selamanya oleh pariwisata. Oleh karena itu, sektor lain, di pertanian dan Industri Kecil Menengah, harus kita perkuat terus,” ujar Wayan dirilis humas Bappenas melalui WAGroup Bappenas Media, Jumat malam (3/6/2022).
Di 2021, sambung Amalia, sektor pertanian, kehutanan dan perikanan berkontribusi sebesar 15,71% dari PDRB Bali, sedangkan sektor industri pengolahan berkontribusi sebesar 6,7%.
Dengan partisipasi aktif melalui pemerintah pusat, diwakili Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Perindustrian, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, pemerintah daerah, provinsi dan kabupaten, pelaku industri, dan asosiasi di IDF kali ini, bisa kita rumuskan solusi nyata meningkatkan kontribusi pengolahan, dan perekonomian Bali menembus tujuh persen pada 2045.
Dalam diskusi yang dipandu Direktur Industri, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif Kementerian PPN/Bappenas Teguh Sambodo dan ditutup Direktur Perencanaan Makro dan Analisis Statistik Kementerian PPN/Bappenas Eka Chandra Buana tersebut, PT Bali Chocolate dan Sunsri House Jewelry, sebagai perwakilan industri, menyampaikan tantangan dan target masa depan industri pertanian dan industri pengolahan di Bali.
Ke depan, harap dia, Indonesia mendorong industrialisasi berkelanjutan yang mampu menyerap tenaga kerja, efisien dan produktif, menciptakan nilai tambah sumber daya alam secara optimal, mendorong penguasaan keahlian, dan berdaya saing di pasar internasional. (smr)
