Tindakan Organisasi Papua Merdeka (OPM) sudah keterlaluan. Di saat ulang tahun OPM 1 Desember 2020, United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) mencalonkan Benny Wenda sebagai Presiden interim Papua Barat. Organisasi ULMWP mendeklarasikan pembentukan pemerintah sementara Republik Papua Barat.
semarak.co-Melalui Menko Polhukam Mahfud MD, pemerintah mengatakan Benny Wenda membentuk negara ilusi di Papua. Mahfud MD bicara soal makar terkait langkah Benny Wenda yang mengumumkan pemerintahan sementara di Papua Barat. Mahfud meminta Polri bergerak.
“Menghadapi kasus Wenda yang pertama, dia telah mengajak melakukan makar, bahkan juga tadi MPR menyebut sudah mempunyai niat dan sudah melakukan makar dan pemerintah menanggapi dengan meminta Polri melakukan penegakan hukum,” ujar Mahfud dalam konferensi pers di Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis (3/12/2020).
Makar itu, nilai Mahfud, kalau skalanya kecil cukup gakkum kriminil yang menangkap menggunakan pasal-pasal tentang kejahatan keamanan negara, kejahatan terhadap keamanan negara. “Tadi disebut Pasal 6 dan seterusnya sampai Pasal 129 KUHP. Jadi cukup gakkum. Ini tidak terlalu besar kalau soal ini. Mengapa?” sebut Mahfud.
Mahfud lalu menjabarkan soal negara ilusi yang dibentuk Benny Wenda di Papua. Dia menyebut Benny Wenda tak memenuhi syarat pembentukan sebuah negara. “Menurut kami, Benny Wenda ini membuat negara ilusi, negara yang tidak ada sebenarnya dalam faktanya,” ulas Mahfud dalam jumpa wartawan yang juga secara virtual.
Papua Barat itu apa? tanya Mahfud, karena negara itu syaratnya ada 3 dan ada 1 menurut Montevideo Convention syaratnya itu ada rakyat yang dia kuasai, ada wilayah yang dia kuasai, kemudian ada daerahnya, ada pemerintahnya.
Mahfud menyebut Benny Wenda tidak punya rakyat. Dia menegaskan Benny Wenda adalah pemberontak di Papua. “Dia kan ndak ada tuh, rakyatnya siapa? Dia memberontak, dia orang luar. Wilayahnya Papua kita riil yang menguasai,” sindirnya.
Dilanjutkan Mahfud, “Pemerintah dia siapa yang mengakui dia pemerintah? Orang Papua sendiri juga tidak mengakui. Di dalam syarat hukum internasional ndak ada, dia tidak memenuhi syarat Montevideo Convention.”
Mengutip indopos.co.id (2/12/2020 melaporkan, ULMWP menandai 1 Desember sebagai hari kemerdekaan Papua Barat. Tanggal itu merujuk pada deklarasi kemerdekaan Papua Barat dari pemerintahan kolonial Belanda pada tahun 1961.
Pembentukan pemerintahan sementara yang lepas dari Indonesia itu, diumumkan tepat pada perayaan hari lahirnya embrio negara Papua Barat, pada Selasa 1 Desember 2020.
Saat Benny Wenda mendeklarasikan bahwa Papua Merdeka pada hari itu, 1 Desember 2020, hal tersebut membuat Wakil Ketua Umun Partai Gerindra, Fadli Zon mengkritisi pemerintahan terutama pak Jokowi.
Hal tersebut diungkapkan pada akun media sosialnya, yang mana kritik tersebut khusus untuk Pemerintahan. “P@jokowi, @mohmahfudmd, Panglima TNI, Kapolri, Benny Wenda jelas-jelas sudah nantang RI. Kok masih sibuk urus HRS.” tulis Fadli Zon pada akun Twitternya,Rabu (2/12/2020).
Bahwasanya Fadli Zon menyebutkan bahwa pendeklarasian kemerdekaan Papua Barat merupakan suatu tantangan yang nyata bagi negara kesatuan Republik Indonesia. Yang dimana Papua adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di pulau Nugini bagian barat atau west New Guinea.
Bahkan Papua juga sering disebut sebagai Papua Barat karena Papua bisa merujuk kepada seluruh pulau Nugini termasuk belahan timur negara tetangga, east New Guinea atau Papua Nugini. Namun terlihat pada cuitan dari laman twitter @fadlizon pada Rabu, 2 Desember 2020 mengatakan, Papua sampai saat ini masih wilayah Indonesia.
Tidak hanya itu, Fadli Zon pun beranggapan bahwa Papua Barat secara nyata mengatakan tidak akan tunduk pada pemerintah, yang artinya bahwa itu adalah sebuah perlawanan yang nyata.
Namun mengapa Pemerintah masih saja menyibukkan diri dengan dengan urusan Habib Rizieq Shihab, yang padahal ada urusan yang lebih besar dan penting dari urusan HRS. Padahal itu harus diselesaikan segera, sebelum terjadi sebuah pemberontakan di dalam negeri sendiri.
Bahkan salah satu netizen mengatakan bahwa para panglima pada jaman dulu pantang ada separatis yang berkoar-koar di bumi nusantara. Yang kemudian pastinya Langsung berangkat ke medan tempur amankan walau sejengkal wilayah NKRI.
“Para panglima sekarang, orientasi nya kekayaan, cari2 sabetan, jilat2 atasan supaya naik jabatan hingga lupa tugas utamanya amankan NKRI.” ucap salah satu Warganet. (pos/smr)
