Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu menilai saat ini BUMN menjadi korban dari politik pencitraan yang dilakukan Joko Widodo. Hal itu tak lain karena BUMN yang kini banyak membiayai pembangunan infrastruktur memiliki utang yang besar.
Ia pun mencontohkan PT KAI yang menurutnya memiliki jumlah utang yang melebihi aset. Ditambah dengan pembangunan LRT Jadetabek yang harga keekonomian tiketnya Rp 45 ribu. Nominal tersebut, kata Said, membuat ia mempertanyakan kelayakan proyek tersebut.
“Pencitraan-pencitraan yang terjadi saat ini korbannya adalah BUMN, utang kereta api (PT KAI) itu sudah lebih besar dari asetnya. Anda bisa bayangkan itu (LRT) baru layak kalau tiketnya Rp 45 ribu, siapa yang mau naik itu (LRT)?” kata Said dalam diskusi di media center Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Jakarta Selatan, Jumat (8/02).
Hal itu, kata Said, terjadi lantaran pemerintah mengabaikan studi kelayakan dalam melakukan pembangunan. Semua dilakukan demi pencitraan politik. “Semua studi uji kelayakan diabaikan demi pencitraan politik,” katanya.
Jadi, lanjut dia, saya katakan pembangunan infrastruktur sampai sekarang adalah pembangunan infrastruktur sosial yang dibebankan kepada badan usaha untuk pencitraan politik dengan mengabaikan kelayakan,” katanya.
Said pun mengingatkan agar para pekerja BUMN hati-hati karena melakukan pekerjaan yang tidak layak. Sebab seharusnya pembangunan didasarkan kepada penugasan oleh pemerintah.
“Penugasan itu ada aturannya. Apabila tidak layak seluruh biaya ditanggung oleh pemerintah ditambah margin lain, selisih biayanya itu ditanggung pemerintah. Ini perintahnya tidak ada,” kata dia.
Untuk itu, Said berpesan agar apabila nantinya Prabowo-Sandi terpilih, tidak meniru apa yang dilakukan Jokowi. “Saya harap Prabowo-Sandi tidak mencontoh sekarang ini, mengutamakan pencitraan di balik ketidakbetulan,” paparnya.
Kedua, lanjut Said, fokuslah kepada energi sumber daya alam dan infrastruktur untuk kebutuhan rakyat, yang komersial biarkan hanya kebijakan saja. “Ketiga kurangin peresmian dan foto-foto,” tutup Said.
Di bagian lain Said Didu mengkritisi model pembangunan infrastruktur pemerintah. Selama empat tahun memerintah, ia menilai, presiden lebih memprioritaskan pembangunan infrastruktur komersial daripada membangun infrastruktur dasar untuk rakyat.
Selama ini, nilai dia, Jokowi sibuk membangun tol, kereta ringan atau light rapid transit (LRT), moda raya terpadu atau mass rapid transit (MRT), yang bertujuan kepentingan komersial. Sementara infrastruktur dasar untuk rakyat seperti rumah murah, gedung sekolah, puskesmas, tidak tersentuh
“Ada bangun jalan umum, tapi di perbatasan, tidak ada yang lewat. Sementara jalan lintas Sumatra tidak dibangun, padahal sangat dibutuhkan,” kata Said dalam diskusi ‘Visi Misi Indonesia Menang, Kebijakan Prabowo-Sandi untuk Energi, SDA dan Infrastruktur’ di Media Center Prabowo-Sandi, Jakarta, Jumat (8/02).
Pembangunan infrastruktur pemerintahan selama ini terkesan terburu-buru dan demi pencitraan politik. “Oleh karenanya, infrastruktur dibangun tanpa perencanaan yang baik,” ujarnya.
Mahalnya tarif Tol Trans Jawa, Said mengatakan, sebagai salah satu contoh kasus bahwa pembangunan infrastruktur tidak direncanakan dengan baik dan mengabaikan uji kelayakan. Belum lagi proyek LRT yang dianggap layak karena tiketnya mencapai Rp 45 ribu per trip. “Lalu siapa nanti yang pakai moda transportasi ini. Sopir-sopir dan pengusaha logistik sudah teriak karena tarif tol mahal, sekarang manfaat untuk rakyat apa?” kata Said.
Pada akhirnya, lanjut Said, beban pembangunan infrastruktur komersial yang mengabaikan uji kelayakan ini berada di pundak sejumlah BUMN. Utang sejumlah BUMN bidang konstruksi diketahui membengkak lantaraan proyek ambisius ini, sementara rakyat tidak merasakan dampak positif dari pembangunan.
“Orang-orang BUMN harus berhati-hati. Undang-Undang memandatkan BUMN tidak boleh mengerjakan sesuatu yang tidak layak. Infrastruktur yang dibangun sekarang adalah infrastuktur komersial yang dibebankan ke BUMN dengan mengabaikan kelayakan,” kata Said.
Ia pun menitip pesan kepada calon presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto, untuk fokus membangun perumahan murah, irigasi, dan energi. “Untuk urus jalan tol cukup bentuk tim saja. Tugas presiden bukan bangun jalan tol,” ucap Said.
Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) menyatakan tarif tol Trans Jawa terlalu tinggi. Tarif yang cukup besar tersebut dikeluhkan berdampak pada pembengkakan beban operasional pengangkutan barang logistik
“Mahalnya tarif tol menyebabkan jalan tol di sebagian wilayah di Indonesia tidak laku atau sepi peminat. Jalan tol yang untung di Indonesia hanya 3 ruas. Jangan lihat saat Lebaran. Ketiga jalan tol itu, hanya Cikampek-Cileunyi, Jagorawi, Jakarta sampai Tangerang,” jelasnya.
Seharusnya jalan tol juga membuat biaya logistik lebih murah dibandingkan jalan umum atau arteri. Biaya operasional yang seharusnya dikeluarkan lebih rendah karena memangkas jarak dan bahan bakar.
“Jalan tol adalah jalan alternatif berbayar dan menurut aturan bayaran jalan tol harus lebih murah daripada lewat jalan biasa. Maksudnya dari penghematan bensin dan jarak tempuh,” ujar Said Didu.
Yang terjadi saat ini, kata dia, adalah biaya yang harus dikeluarkan oleh pengguna jalan tol jauh lebih besar. Dia pun meminta agar investasi jalan tol diaudit agar tarif tol yang mahal bisa ditekan. “Kalau lebih mahal ada yang salah di jalan tol. Kenapa tol mahal daripada lewat Pantura berarti ada yang salah di investasi,” jelasnya.
Saran pada Prabowo
Said Didu menyarankan calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto tidak menjadikan pembangunan infrastruktur seperti jalan tol sebagai ‘dagangan politik’. Sebab, hal tersebut dinilai hanya akan membuat pembangunan di Indonesia semakin mahal seperti saat ini.
“Tidak boleh infrastruktur komersial jadi target politik karena semua akan naik, harga tanah akan naik, makanya harga tol kita per kilometer mahal sekali karena dijadikan target politik,” jelasnya.
Jika ingin mendorong pembangunan infrastruktur maka Prabowo-Sandi sebagai calon Presiden dan Wakil Presiden harus memasukkan pembangunan infrastruktur dasar sebagai program kerja. Sehingga masyarakat dapat merasakan manfaatnya.
“Kalau Prabowo-Sandi menang tolong diaudit karena bebani masyarakat. Kenapa sih ini terjadi, karena saya lihat yang boleh dijadikan target politik adalah infrastruktur dasar, bangun SD sekian,” jelasnya.
Dia menambahkan sepanjang pemerintahan Jokowi-JK pembangunan infrastruktur hanya difokuskan pada sektor komersial seperti jalan tol. Sementara infrastruktur dasar seperti gedung Sekolah Dasar (SD), jalan desa dan irigasi terlupakan.
“Infrastruktur itu sebenarnya ada tiga kategorinya. Pertama infrastruktur dasar, kedua infrastruktur ekonomi, ketiga infrastruktur komersial. Infrastruktur dasar itu jalan desa, irigasi, gedung SD, puskesmas. Infrastruktur komersial murni kayak tol, sekarang kita lihat yang diprioritaskan pemerintah itu infrastruktur komersial. Yang problem adalah ternyata infrastruktur komersial mengabaikan infrastruktur dasar, banyak yang terabaikan,” sambungnya.
Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Suhendra Ratu Prawiranegara mengatakan, tarif tol di Indonesia merupakan tarif tol termahal di Asia Tenggara.
Staf Khusus Menteri Pekerjaan Umum 2005-2009 ini merincikan, rata-rata tarif tol di Indonesia berkisar Rp 1.300 hingga Rp 1.500/km. Sementara di negara-negara tetangga, seperti Singapura Rp 778/km, Malaysia Rp 492/km, Thailand dalam kisaran Rp 440/km, Vietnam dalam kisaran Rp 1.200/km, dan Filipina Rp 1.050/km.
Wakil Presiden Jusuf Kalla menanggapi tarif tol di Indonesia disebut termahal se-Asia Tenggara. Menurut Wapres JK, tidak semua tarif tol di Indonesia itu mahal. “Tapi tidak semua mahal. Ke Bandung saya murah, Cipularang yang mahal itu yang baru-baru. Tarif tol memang mahal jika investasi baru dijalankan. Tergantung kapannya, kalau investasinya baru memang agak mahal,” lanjut JK. (mdc/kum/lin)
Sumber: merdeka.com
