Peringatan Hari Lahir Pancasila jangan hanya dirayakan sebagai upacara tahunan. Nilai-nilai luhur dari ideologi itu harus hidup dalam pengabdian, termasuk bagi aparatur sipil negara (ASN) dalam menciptakan pelayanan tanpa membeda-bedakan.
Semarak.co – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini meminta ASN menciptakan kebijakan publik berlandaskan keadilan sosial memenuhi rasa keadilan publik, menjamin hak masyarakat terkecil, dan tidak membiarkan rakyat ditinggalkan.
“Jadikan Pancasila sebagai nilai yang hidup dalam setiap pengabdian dalam melayani negeri. Kita hadirkan kebijakan dan pelayanan publik yang adil, inklusif, serta memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” pesannya, kepada para ASN di Hari Lahir Pancasila, dirilis humas usai acara melalui WAGroup JURNALIS PANRB, Senin malam (1/6/2026).
Peringatan Hari Lahir Pancasila tahun ini mengusung tema Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia. Sebuah pernyataan tegas bahwa nilai-nilai luhur Pancasila tidak hanya relevan untuk menjaga keutuhan bangsa Indonesia, tetapi juga menjadi jawaban atas terciptanya perdamaian dunia.
Pancasila adalah ‘jangkar moral’ dalam menghadapi turbulensi global, mulai dari disrupsi teknologi hingga dinamika geopolitik. Pancasila adalah nilai-nilai luhur dan adat bangsa ini yang dirangkum serta dirumuskan Presiden Pertama RI, Sukarno, saat diasingkan Belanda ke Ende, Nusa Tenggara Timur.
Kemudian dibacakan pertama kali dalam pidatonya yang monumental, pada Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) pada tahun 1945.
Istilah Pancasila diperkenalkan pertama kali dalam pidato 1 Juni 1945 tersebut. Sejak saat itu, Pancasila menjadi dasar negara sekaligus pedoman hidup bangsa Indonesia dalam menjaga persatuan di tengah keberagaman.
Segala bentuk kebijakan serta seluruh proses pemerintahan, dipagari oleh nilai-nilai Pancasila agar bangsa ini tidak kehilangan jati dirinya. Nilai musyawarah dan mufakat, misalnya, tercermin dari keharusan pemerintah untuk menyertakan seluruh lapisan masyarakat saat merumuskan sebuah kebijakan.
Contohnya, dalam menyusun standar pelayanan, instansi pemerintah harus melibatkan berbagai elemen masyarakat. Mulai dari akademisi, lembaga swadaya masyarakat, serta kelompok rentan seperti penyandang disabilitas.
“Kita harus membuktikan bahwa semua yang kita abdikan adalah untuk masyarakat, pelayanan yang kita ciptakan bersifat inklusif tanpa membedakan apa pun,” tegas Rini.
Dari sisi lain, Wamen PANRB Purwadi Arianto menegaskan, Pancasila menjadi bintang penuntun yang telah membuktikan ketangguhannya. Saat dunia menghadapi ancaman fragmentasi, Indonesia tetap berdiri kokoh dengan segala keberagamannya.
Keberagaman 17.000 lebih pulau dengan bermacam adat, suku bangsa, bahasa, dan agama, bisa hidup berdampingan dalam satu ikatan kebangsaan. Kemajuan teknologi saat ini bisa menjerumuskan masyarakat ke arah yang negatif. Oleh karena itu, Purwadi mengajak masyarakat menjadikan Pancasila sebagai ideologi hidup. (hms/smr)
