Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) akan melakukan pendataan untuk membuat indeks pembangunan keluarga. Untuk melakukan pendataan secara nasional sekitar 63 juta keluarga membutuhkan dana sekitar Rp611 miliar.
Kepala BKKBN Hasto Wardoyo menyampaikan hal tersebut usai melakukan sosialisasi, pembinaan, dan penguatan program kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) bersama mitra kerja bagi tenaga lini lapangan eks-Keresidenan Kedu.
“BKKBN sudah menyampaikan ke Bappenas dan Bappenas menyetujui dan menugaskan kami untuk membuat indeks baru, namanya indeks pembangunan keluarga sehingga ‘family planning’ menjadi fokus pembangunan,” kata Hasto di Magelang, Kamis (7/11/2019).
Pendataan yang akan dilakukan pada 2020 tersebut, katanya, dananya baru disetujui Rp246 miliar dan dijanjikan sisanya akan dipenuhi pada APBN perubahan tahun 2020. “Karena saya baru datang (menjabat Kepala BKKBN baru empat bulan, red.), begitu minta dana banyak belum langsung terakomodir, mudah-mudahan perubahan tahun 2020 dipenuhi,” katanya.
Dalam pendataan nantinya, rinci Hasto, mencantumkan nama keluarga, ikut program KB atau tidak, jumlah anak, dan sebagainya. Di masyarakat ada juga orang kawin siri, lanjut dia, kita agak repot karena dalam catatan nikah tidak ada tetapi di rumah itu ada, ini juga perlu kita datangi.
“Itu pentingnya pendataan. Manfaat pendataan itu punya indeks pembangunan keluarga, sekarang adanya indeks pembangunan manusia,” katanya. (net/lin)
sumber: indopos.co.id
