Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menyatakan, pihaknya bersama Kementerian Sosial (Kemensos) mentargetkan sebanyak 53 Sekolah Rakyat (SR) selesai pada Juni 2025 agar dapat digunakan pada Tahun Ajaran 2025-2026.
Semarak.co – Dody mengatakan Kementerian PU secara intensif telah melakukan koordinasi dengan Kementerian Sosial serta kementerian/lembaga terkait guna mempercepat pelaksanaan program Sekolah Rakyat.
“Langkah ini juga diiringi survei usulan lokasi Sekolah Rakyat untuk identifikasi kebutuhan di lapangan dan kesiapan lokasi sekaligus pemenuhan kelengkapan Readiness Criteria,” ujarnya, dirilis humas melalui WAGroup MITRA KEMENTERIAN PU, Senin petang (14/4/2025).
Menurut Dody, dukungan survei calon lokasi SR dilaksanakan bertahap sesuai ketersediaan bangunan eksisting maupun lahan. Untuk tahap 1 sebanyak 53 lokasi saat ini telah selesai survei dan dalam tahap perencanaan DED yang ditargetkan selesai pada minggu kedua April.
“Kalau bangun PU selalu pakai teknologi besar, makanya ada renovasi yang nanti kita sesuaikan dengan inovasi-Inovasi Kementerian PU, tidak hanya menambah toilet atau ruang kelas, tetapi juga harus memperhatikan tahan gempa,” kata Dody.
Saat ini, Kementerian PU telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Sekolah Rakyat yang bertugas melakukan pendampingan dalam perencanaan hingga pelaksanaan pembangunan/renovasi Sekolah Rakyat. “Selanjutnya, kami mengharapkan Kementerian Sosial dapat memetakan keberlanjutan sistem sekolah terhadap aset terbangun oleh Kementerian PU,” kata Menteri Dody.
Mensesneg Prasetyo Hadi mengatakan, untuk pengadaan Sekolah Rakyat, tahun ini ditargetkan sebanyak 200 unit. Sebanyak 53 Sekolah Rakyat selesai pada Juni 2025 dan sisanya 147 unit ditargetkan selesai akhir tahun.
“Targetnya untuk tahun ini sebanyak 200 sekolah. Tetapi yang 53 sekolah pada posisi sudah siap untuk tahun ini, hanya perbaikan-perbaikan karena memanfaatkan bangunan eksisting. Selanjutnya sisanya 147 sekolah kita harus membangun dari baru,”kata Mensesneg Prasetyo.
Sementara Mensos Syaifullah Yusuf alias Gus Ipul mengatakan lokasi Sekolah Rakyat tersebar di berbagai wilayah di Indonesia, mulai dari Sumatra, Jawa, Bali dan Nusa Tenggara, Kalimantan, Maluku, hingga Papua.
Selain itu, dua perguruan tinggi, yaitu Universitas Brawijaya Malang dan Universitas Negeri Surabaya (UNESA) telah menyatakan komitmen mereka dalam mendukung penyelenggaraan program ini.
“Luas Sekolah Rakyat yang dibutuhkan sesuai arahan Presiden adalah 5 – 10 hektar yang meliputi ruang kelas untuk SD, SMP dan SMA beserta seluruh fasilitasnya. Adapun desain prototipe disusun oleh Kementerian PU,” kata Syaifullah Yusuf. (hms/smr)
