Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas kunjungi Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel). Di tengah kunjungan, Menteri Anas menyempatkan untuk meninjau sejumlah layanan publik yang ada di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Gowa.
semarak.co-Menteri Anas meminta agar pelayanan publik yang diberikan dapat bermanfaat dan berdampak langsung kepada masyarakat. Karena yang penting itu dampaknya, kata dia, jadi Presiden memberikan arahan bagaimana birokrasi berdampak dan tidak berbelit.
“Mungkin kedepan perlu dievaluasi apakah disini masih berbelit. Mestinya disini, masyarakat langsung datang, selesai, jadi tidak ada urusan lain lagi,” ungkap Menteri Anas usai meninjau MPP Kabupaten Gowa, Jumat (19/7/2024).
Penyelenggaraan MPP merupakan salah satu strategi pemerintah dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan, karena pengintegrasian semua layanan baik instansi vertikal, BUMN, BUMD dan Swasta maupun instansi daerah bertujuan memberikan pelayanan yang cepat, mudah, terjangkau, aman dan nyaman bagai masyarakat.
Karena itu, Menteri Anas berharap kepala daerah dapat melakukan survei secara rutin untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan. “Harapan saya ini pak bupati terus melakukan cross check dari pelayanan ini sehingga nanti kualitasnya bisa terus terjaga,” ujarnya.
Menteri Anas juga menekankan bahwa yang utama dari MPP bukanlah bangunan fisik namun lebih pada bagaimana MPP dapat mengintegrasikan layanan. “Inti dari mal pelayanan publik itu sebenernya mengintegrasikan layanan secara fisik. Jadi integrasi layanan secara fisik dari berbagai dinas ini dijadikan satu di tempat ini,” jelasnya.
Menteri Anas juga menyampaikan bahwa dalam pelayanan publik juga perlu dilakukan digitalisasi. Saat ini Presiden Joko Widodo memberikan arahan untuk dapat menyediakan layanan publik secara daring. MPP pun kini bertransformasi menjadi MPP Digital.
Menurutnya, melalui MPP Digital, masyarakat dapat lebih mudah mengakses layanan publik tanpa harus melakukan proses tatap muka. “Saya kira ini bagus. tentu siapapun kedepan yang akan melanjutkan pak bupati saya kira tinggal menjaga ini.
Sehingga kalau bisa nanti pelayanan-pelayanan bisa disatukan semua di sini sehingga rakyat menjadi mudah. MPP Kabupaten Gowa sendiri memiliki 147 jenis layanan dari 36 instansi. MPP ini menjadi MPP ke 191 se Indonesia dan menjadi MPP ke 14 di Provinsi Sulawesi Selatan.
Seperti dirilis humas PANRB usai acara melalui WAGroup JURNALIS PANRB, Jumat (19/7/2024) disebutkan bahwa MPP Kabupaten Gowa diresmikan secara bersama dengan 14 MPP lainnya dari berbagai wilayah di Indonesia pada 7 Maret 2024.
Di bagian lain dirilis humas PANRB sebelumnya, Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas bertemu sekaligus mengajar para Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Menteri Anas bicara soal pentingnya penggunaan digitalisasi dalam menjalankan roda pemerintahan, dan juga perihal pelaksaan reformasi birokrasi.
“Bapak Presiden RI sudah banyak meresmikan jalan tol fisik, dan ini saatnya kita membangun jalan ‘Jalan Tol Pelayanan Publik’ melalui digitalisasi, menyempurnakan pembangunan infrastruktur yang telah dilakukan oleh Bapak Presiden,” jelasnya saat Sapa ASN Sulawesi Selatan di Makassar, Jumat (19/7/2024).
Disampaikan jika tantangan layanan digital saat ini membutuhkan perubahan dari kondisi yang rumit, kompleks, dan panjang, menjadi lebih simpel, mudah, cepat, dan transparan. Ke depan, masyarakat hanya perlu sekali login dan mengisi data untuk dapat mengakses berbagai layanan dalam satu portal, dengan data pribadi yang aman dan tanpa perlu fotokopi KTP.
Saat ini pun Indonesia telah memiliki Govtech INA Digital di bawah naungan Perum Peruri yang merupakan adaptasi dari success story Govtech dari negara TOP 20 EGDI. Diyakini bersama INA Digital sebagai menjadi mitra strategis pemerintah Indonesia dapat mewujudkan pelayanan publik berbasis citizen-centric yang semakin holistik dan komprehensif.
“Dengan demikian, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah akan meningkat, kualitas hidup masyarakat akan meningkat, dan mendatangkan berbagai dampak positif lainnya,” cetus Menteri Anas dirilis humas usai acara melalui WAGroup JURNALIS PANRB, Jumat (19/4/2024).
Dalam jangka pendek, pada tahun 2024, GovTech akan mengembangkan sembilan layanan prioritas secara terpadu, juga integritas layanan-layanan lain yang sudah siap untuk dikonsolidasikan. Dihadapan para ASN Prov Sulsel, dikatakan, birokrasi merupakan engine yang menentukan keberhasilan suatu negara.
Oleh karena itu, baik tidaknya mesin birokrasi akan menentukan sejauh mana ketercapaian target-target pembangunan. Semakin baik birokrasinya, semakin cepat pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, dan penuntasan berbagai permasalahan lain yang kita hadapi.
Dalam capaian reformasi birokrasi, Menteri Anas mendorong agar jajaran pemerintah di lingkup Sulawesi Selatan dapat meningkatkan akuntabilitas kinerjanya. Indeks RB Pemprov Sulsel berada jauh diatas Nilai rata-rata RB Pemprov secara nasional.
Namun, untuk nilai SAKIP Pemprov Sulsel masih berada dibawah Nilai Rata-Rata SAKIP Pemprov secara nasional. “Indeks RB Pemprov Sulsel terus meningkat dalam 3 tahun terakhir, puncaknya pada tahun 2023 indeks RB Pemprov Sulsel mencapai predikat BB. Sedangkan nilai SAKIP Pemprov Sulsel tahun 2023 predikat B,” ucapnya.
Lebih lanjut juga disampaikan bahwa pemerintah terus memperkuat birokrasi dengan merekrut 22.723 talenta digital dan 794 auditor, bertujuan meningkatkan efisiensi, transparansi, dan pelayanan publik melalui teknologi dan pengawasan yang lebih ketat.
Provinsi Sulawesi Selatan terus berkomitmen untuk meningkatkan kualitas layanan publik melalui penerapan Mal Pelayanan Publik (MPP) Digital. Saat ini, beberapa kabupaten dan kota telah menerapkan MPP Digital, yakni Kabupaten Soppeng, Kabupaten Bantaeng, Kota Palopo, dan Kabupaten Gowa.
Beberapa kabupaten dan kota lainnya juga telah mengajukan peminatan untuk menerapkan MPP Digital, yakni Kabupaten Barru, Kabupaten Bone, Kabupaten Luwu, Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Toraja Utara, Kota Parepare.
Pada sektor layanan pengaduan pelayanan publik, data Lapor! Tahun 2023 menunjukan total laporan untuk wilayah Provinsi Sulawesi Selatan sebanyak 56 laporan, dengan persentase tindak lanjut sebesar 98 persen. 3 topik laporan terbanyak se-Sulawesi Selatan antara lain: Hak pekerja, infrastruktur jalan, dan izin pertambangan.
Pj. Gubernur Sulawesi Selatan Zudan Arif Fakrulloh menyampaikan Provinsi Sulawesi Selatan terus berkomitmen untuk meningkatkan kualitas layanan publik melalui penerapan Mal Pelayanan Publik (MPP) Digital. Dengan demian masyarakat merasakan kemudahan dalam mengurus pelayanan. “Kami berharap seluruh upaya kami dapat memberikan dampak nyata pada masyarakat.” tandasnya. (hms/smr)
