Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas melakukan konsolidasi dengan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Anwar Makarim di Kantor Kementerian PANRB, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (23/2/2024).
semarak.co-Dalam pertemuan ini dibahas isu-isu strategis terkait manajemen sumber daya manusia (SDM) aparatur, khususnya tenaga guru dan dosen. Arah kebijakan untuk pemenuhan aparatur sipil negara (ASN) tahun 2024 diprioritaskan salah satunya pada pemenuhan kebutuhan tenaga guru.
“Hari ini dengan Pak Nadiem membicarakan bagaimana pemenuhan ASN guru dan dosen. Kita juga bahas terkait karier guru dan dosen agar kedepannya jauh lebih menjanjikan, jelas, dan tidak rumit,” ujar Menteri PANRB Anas dalam sambutan.
Kementerian PANRB pun sudah menerima usulan formasi guru dari instansi daerah untuk pengadaan tahun ini. Sebagai upaya pemenuhan 1 juta guru yang diusulkan Kemendikbudristek selaku Instansi Pembina Guru, Kementerian PANRB telah menyusun beberapa breakthrough kebijakan seleksi guru nasional.
“Breakthrough ini telah berhasil meningkatkan tingkat keterisian formasi guru menjadi di atas 78 persen dari yang sebelumnya ada di kisaran 58 persen,” imbuh Menteri PANRB Anas dirilis humas usai acara melalui WAGroup JURNALIS PANRB, Jumat (23/2/2024).
Kesempatan sama Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim menuturkan, pemerintah terus berupaya untuk menyempurnakan tata kelola guru dan dosen melalui peningkatan kompetensi, distribusi, kesejahteraan, hingga pengembangan karier guru.
“Seperti yang dikatakan Pak Menpan tadi kita ulik berbagai masukan-masukan untuk mengelola ASN kita terutama guru dan dosen di Indonesia, termasuk bagaimana agar karier dan kesejahteraan mereka terjamin,” pungkas Nadiem.
Di bagian lain humas Kementerian PANRB merilis, skenario pemindahan aparatur sipil negara (ASN) ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara terus didetailkan baik dari aspek kelembagaan, tata kelola, dan sumber daya manusia (SDM) aparaturnya.
Menteri PANRB Anas mengungkapkan skenario pemindahan ASN ke IKN dilakukan secara bertahap sesuai dengan penapisan kelembagaan dan ketersediaan hunian bagi ASN. Dalam penerapan smart government yang mengutamakan sistem kerja fleksibilitas, kolaborasi, dan agile di IKN melalui dukungan digitalisasi sistem pemerintahan.
Sebagaimana arahan Presiden strategi perpindahan menuju IKN tidak hanya perpindahan fisik semata, tetapi juga perubahan paradigma tata kelola pemerintahan terpadu secara nasional menuju smart government.
“Hari ini saya menghadap Pak Seskab untuk membicarakan bagaimana skenario baik jangka pendek, menengah dan panjang terkait pemindahan ASN di IKN. Target awal yang dapat dicapai adalah pemindahan ASN untuk persiapan pelaksanaan upacara memperingati kemerdekaan RI di IKN, Agustus 2024,” ungkap Menteri Anas.
“Kemudian disusul dengan periode perpindahan pada November dan Desember 2024,” demikian Menteri Anas usai pertemuan dengan Sekretaris Kabinet Pramono Anung di Kantor Sekretariat Kabinet Medan Merdeka, Jakarta Pusat, Jumat (23/2/2024).
Menteri PANRB Anas menuturkan untuk pemindahan K/L ke IKN, pemerintah telah melakukan pendefinisian peran strategis K/L untuk mengidentifikasi seberapa penting peran K/L terhadap negara, daya saing, dan kemandirian ekonomi.
Selain itu dilakukan identifikasi peran dan fungsi K/L sebagai sistem dukungan pengambilan keputusan (decision support system) dan sebagai strategic enabler dan/atau sistem pertahanan dan keamanan.
ASN yang pindah ditetapkan kriteria kompetensi di antaranya harus menguasasi literasi (digital literacy), multitasking, menguasai substansi mengenai prinsip IKN, serta mampu menerapkan nilai-nilai BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif).
“IKN akan menerapkan pola kerja terpadu dengan fleksibilitas waktu dan lokasi mendukung sistem kerja kolaboratif dan agile. Karenanya perlu talenta-talenta yang adaptif, kolaboratif yang menguasai digitalisasi sehingga siap untuk mendorong akselerasi roda layanan pemerintahan di IKN,” imbuhnya.
Untuk kloter pertama pemindahan antara Juli-Agustus 2024, pihaknya mengusulkan terkait kemungkinan pegawai ASN untuk diberikan insentif berupa tunjangan pionir. Hal ini sebagai bentuk apresiasi bagi pegawai ASN, mengingat pada tahap awal pemindahan IKN belum tersedia dukungan-dukungan infrastruktur dan kebutuhan pokok selengkap di Jakarta.
Pada kesempatan tersebut, Pramono Anung menyampaikan jika pihaknya akan membahas persiapan pemindahan ASN ke IKN pada pekan depan. Persiapan pemindahan menurutnya perlu disiapkan secara matang, mengingat perpindahan tidak sekedar memindahkan secara fisik semata, melainkan juga perubahan pola kerja menuju smart government.
“Kita akan jadwalkan minggu depan, karena persiapan pemindahan IKN memang harus dipersiapkan secara baik. Mudah-mudahan pemindahan ASN, terutama yang dari Jakarta ke IKN, berjalan dengan baik dan lancar,” pungkas Pramono dirilis humas usai acara melalui WAGroup JURNALIS PANRB, Jumat (23/2/2024). (del/hms/smr)
