Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas meluncurkan program Reformasi Birokrasi (RB) Tematik Penanggulangan Kemiskinan, di Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, Jumat (21/10/2022).
semarak.co-Program RB Tematik Penanggulangan Kemiskinan didesain untuk memperkuat tata kelola birokrasi guna mengakselerasi pengentasan kemiskinan. Terdapat 9 pemerintah daerah yang menjadi pilot project penerapan RB tematik penanggulangan kemiskinan pada tahap pertama, dan 23 pemda pada tahap kedua.
“Pengentasan kemiskinan adalah program prioritas Presiden Jokowi. Itulah kenapa kita bikin RB Tematik kemiskinan. Kementerian PANRB akan memperkuat tata kelola birokrasinya, jadi bukan pada program kemiskinannya karena kalau bicara program tentu tergantung karakteristik daerah,” ujar Anas dalam sambutannya.
Acara dihadiri Gubernur DI Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X, Rektor UGM Prof. Ova Emilia, Dewan Guru Besar UGM, Majelis Wali Amanat UGM, Senat Akademik dan Dekan Fakultas UGM, dan para kepala daerah yang menjadi pilot project.
Anas mengatakan, RB tematik penanggulangan kemiskinan akan mengintervensi dan memperbaiki aspek tata kelola pengentasan kemiskinan melalui perbaikan proses bisnis, perbaikan regulasi/kebijakan, hingga reformulasi program/kegiatan sehingga lebih tepat sasaran.
Jadi reformasi birokrasi tematik ini framework yang digunakan untuk mengurai dan menyelesaikan berbagai masalah (bottleneck) tata kelola. “Sehingga kita harapkan reformasi birokrasi itu bisa berdampak dan dirasakan masyarakat, bukan hanya soal prosedural administrative,” imbuh Menteri Anas.
Anas menjelaskan, terdapat sejumlah tantangan dalam pengentasan kemiskinan. Di antaranya terdapat target penurunan kemiskinan di level 7% pada 2024, dan target kemiskinan ekstrem 0% pada 2024.
“Penerapan RB tematik penanggulangan kemiskinan menjadi bagian dari upaya pemerintah mengakselerasi penurunan kemiskinan. Paralel dalam penerapan pilot project tahap pertama dan kedua, kita replikasikan ke daerah-daerah,” tutur mantan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
Kementerian PANRB telah sepakat untuk memutuskan nilai perolehan RB instansi pemerintah salah satunya akan bergantung pada program RB pengentasan kemiskinan. “Kita sedang siapkan, jadi nanti indeks reformasi birokrasi daerah itu akan dinilai fokusnya pada pengentasan kemiskinan.
Nanti itu ada kaitannya dengan tunjangan kinerja (tukin). Yang daerahnya keren tata kelola birokrasinya dalam pengentasan kemiskinan, tentu tukinnya bisa lebih lumayan dibanding daerah lainnya,” kata Menteri Anas dirilis humas PANRB usai acara melalui WAGroup JURNALIS PANRB, Jumat malam (21/10/2022).
Anas menambahkan, kunci kesuksesan penerapan RB tematik penanggulangan kemiskinan adalah komitmen bersama dan kemauan untuk berkolaborasi. “Semua daerah pilot project menyiapkan rencana aksi pelaksanaan reformasi birokrasi tematik penanggulangan kemiskinan dengan seluruh pihak terkait. Tata kelola birokrasinya langsung menjebol hambatan dalam penanggulangan kemiskinan,” papar Anas.
Rektor UGM Prof. Ova Emilia berharap, birokrasi bukan sekadar instrumen teknis atau mesin pelaksana mekanis namun menjadi cerminan dari sebuah penataan cara berpikir dan habitus bertindak. Maka di titik ini birokrasi memberikan roh dalam keberlangsungan sistem tata kelola pemerintahan, termasuk soal pengentasan kemiskinan.
Dari sisi filosofis, Gubernur D.I Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X menegaskan bahwa kemiskinan perlu dilihat tidak hanya dari sudut pandang ekonomi semata. “Tetapi harus dimoderasi melalui pendidikan karakter, dengan meng-update nilai-nilai gemi, nastiti, ngati-ngati selaras dengan konteks kekinian, melalui intervensi literasi keuangan. Inilah yang dimaksud dengan konsep transformasi dari nilai filosofis ke nilai praksis,” ungkap Sri Sultan.
Di bagian lain, Pemerintah Indonesia mengambil langkah serius guna mengentaskan kemiskinan ekstrem hingga 0 persen pada 2024, salah satunya lewat reformasi birokrasi berdampak yang fokus pada pengentasan kemiskinan.
Sekretaris Eksekutif Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional (KPRBN) Eko Prasojo menjelaskan, selama ini, program pengentasan kemiskinan dianggap belum menjangkau target yang tepat karena minimnya kolaborasi dan tingginya ego sektoral.
Reformasi Birokrasi (RB) belum mampu mencapai target yang diharapkan, karena selama ini RB hanya fokus pada pemenuhan dokumen dan kertas. “Praktik RB yang ada selama ini membuatnya tidak punya orientasi pada pemanfaatan untuk kesejahteraan masyarakat, untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat, dan seterusnya,” ujar Eko.
Guru Besar Universitas Indonesia (UI) ini mengapresiasi langkah Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) yang memutuskan nilai perolehan RB instansi pemerintah salah satunya akan bergantung pada program RB pengentasan kemiskinan.
“Ini adalah langkah yang baik karena sebelumnya program pengentasan kemiskinan ini belum pernah ada secara serius dimasukkan ke dalam program pembangunan pusat, provinsi, kabupaten, dan kota yang berkesinambungan,” kata Eko saat jadi narasumber Talkshow Reformasi Birokrasi Tematik Penanggulangan Kemiskinan, di UGM, Jumat (21/10/2022).
Pada sesi talkshow tersebut salah satu daerah yang menjadi pilot project penerapan RB tematik penanggulangan kemiskinan tahap pertama, Kabupaten Banyuwangi, berbagi upaya yang dilakukan daerahnya guna menekan angka kemiskinan ekstrem.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Banyuwangi Suyanto Waspo Tondo Wicaksono menyebut keberhasilan menurunkan angka kemiskinan ala Banyuwangi dilakukan lewat praktik kolaborasi anggaran serta cross-cutting sumber daya manusia (SDM) dan kinerja.
Kolaborasi anggaran serta cross-cutting SDM dan kinerja adalah salah satu langkah meruntuhkan ego sektoral dan memperkuat kolaborasi. “Dengan cara ini, kami berhasil mengurangi beban pengeluaran, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan memperoleh ketepatan data kemiskinan untuk menentukan intervensi yang tepat,” ujarnya.
Praktik baik penanggulangan kemiskinan juga dipaparkan oleh Wali Kota Pariaman Genius Umar. Orang nomor satu di The Sunset City of Indonesia ini menggunakan strategi mengurangi beban pengeluaran, meningkatkan kemampuan pendapatan, mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro kecil, serta meningkatkan sinergi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.
“Pariaman juga menghidupkan semangat gotong-royong lewat work from field (WFF) yang nol anggaran, beberapa kegiatannya mencakup pembukaan akses jalur jalan baru atau kegiatan bersih pantai, sungai, pasar, dan objek wisata,” imbuhnya.
Menutup sesi talkshow, Kepala Pusat Studi Pedesaan dan Kawasan Universitas Gadjah Mada Bambang Hudayana membagikan pandangannya tentang inovasi penanggulangan kemiskinan yang berkaca dari masalah di akar rumput.
Dijelaskan, pendekatan kemiskinan Indonesia selama ini telah menggunakan pendekatan pro-poor, pro-job, dan pro-growth, namun ada gap yang belum terjawab dari pendekatan ini. Pro-poor merupakan cara pemerintah memberikan proteksi dan afirmasi lewat bantuan sosial, jaminan sosial, subsidi barang kebutuhan pokok, dan peningkatan pelayanan publik untuk kaum miskin.
Pro-job adalah upaya penciptaan lapangan kerja untuk kaum miskin. Sementara, pro-growth adalah penciptaan pertumbuhan ekonomi yang mampu memperluas kesempatan kerja di sektor formal. Hampir semua presiden cenderung mengedepankan pendekatan pro-poor daripada pro-job dan pro-growth.
“Sebenarnya program pro-poor inovatif sangat relevan untuk mengikis angka kemiskinan, tetapi ke depan agar kaum miskin bisa mandiri program pro-poor yang sifatnya state driven perlu dikurangi. Sebaliknya, program pro-job yang bersifat partisipatoris perlu ditingkatkan,” ujarnya.
Bambang optimis RB tematik penanggulangan kemiskinan dapat mencapai output yang diinginkan jika program pro-job partisipatoris diarahkan untuk memperkuat ekonomi desa dan membuka lapangan kerja yang berbasis pada aset lokal.
Tidak ketinggalan, dana desa yang besar bisa diarahkan untuk memperkuat inovasi orang desa dalam mengembangkan ekonomi daripada sekadar untuk pembangunan infrastruktur. (don/rum/smr)
