Opini: Oloan Mulia Siregar *
semarak.co -Selama Peraturan Harga Eceran Tertinggi (HET) Gula Pasir atau Gula Kristal Putih (GKP) ini Banci, maka selama itu pula konsumen Indonesia menderita karena dipermainkan pedagang yang pemburu rente. Karena HET ini juga sanksinya sifatnya hanya administratif saja.
Jadi, para pedagang besar umumnya berani terus memainkam harga jual komoditasnya dengan seenak udelnya. “Buat apa jual rugi kalau ada yang beli untung,” begitu mereka para pemain Gula Pasir itu berujar pada umumnya.
“Kita sebagai rakyat juga harus bisa bayangkan. Para pengusaha Gula Pasir dari Lampung, bulan lalu, yang sudah teken surat perjanjian siap kirim Gula Pasir 33,000 Ton ke Jakarta, pun kini menjadi misteri. Gak jelas!” imbuh mereka.
Memang dalam hukum dagang- si pedagang wajib untung, jadi bukan buntung seperti seruan HET itu, meskipun umumnya pabrik gula Indonesia ‘disusui’ Kemendag dengan memberikan importasi ribuan ton Raw Sugar (gula mentah) untuk diolah jadi Gula Rafinasi dan GKP di dalam negeri yang untungnya mungkin triliunan rupiah.
Nah pertanyaan rakyat muncul di tengah kesulitan dan super galau diserang kiri-kanan dan dari depan maha dahsyat kita diterjang wabah virus corona. “Lalu kita bertanya, kemana sih gula impor yang sudah diolah Pabrik Gula (PG) itu perginya. Siapa yang konsumsi dan daerah mana?
Mengapa hulunya di Kemendag, tapi juga tidak bisa mengontrol distribusinya secara merata dan berkeadilan kepada konsumen Jakarta, misalnya! Ada dimana masalahnya?
Untuk itulah, Gula Pasir pun jadi pahit. Sejatinya Menteri Perdagangan (Kemendag) RI Agus Suparmanto berani menghadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) seraya meminta petunjuk agar segera menetapkan satu (1) harga jual Gupa Pasir, supaya lebih berkeadilan.
Sistem satu harga GKP ini bukan tidak mungkin Bung! Presiden Joko Widodo sudah mencatatkan sejarah satu harga itu pada tahun yang lalu, kendati ia sempat dihadang oleh pihak-pihak yang berkepentingan.
Tetapi karena beliau teguh dan berani karena tujuannya membela rakyat-mulus itu program satu harga yakni terhadap Bahan Bakar Minyak (BBM) di seluruh Indonesia.
Bahwa usulan penulis sebagai berikut:
Pertama adalah berharap Jokowi membuat gebrakan jilid II 1 harga.
Namun kuncinya jika Mendag berani dan mau sebagai inisiator untul mengajukannya kepapa Kepala Negara! Apalagi saat ini menurut penulis momennya yang paling tepat untuk meminta satu harga itu.
Karena kita tengah dalam melaksanakan ibadah Puasa Ramadhan, bulan maha ampun dan menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) yakni Lebaran 1441 H.
Di mana, dalam beberapa tahun terakhir, Presiden Jokowi, Kemendag bersama K/L hingga Tim Satgas Pangan sukses menekan kenaikan harga- harga bahan pangan serta ketersediannya juga cukup banyak.
Kedua. Untuk mengulang sukses story tersebut, harus segera revisi Permendag Nomor 58 tahun 2018 ditetapkan Pembelian Gula di Pabrik sebsar Rp9.100/Kg, Harag HET tingka konsumen Rp12,500/Kg.
Karena faktanya di pasaran menurut data tim info pangan Jakarta, pada Selasa (28/4/2020) harga Gula Pasir ini sebesar Rp20.000/kg di Pasar Kelapa Gading, Jakut. Terendah Rp15.000/kg di Pasar Ciplak. Harga rata-rata di pasar DKI Jakarta Rp17.979/kg. Artinya sangat jauh yakni Rp7500/Kg di atas HET.
Nah, pertanyannya. Apakah Pak Mendag masih nyaman dengan harga ini ketika warga masyarakat yang isolasi menadiri di rumahnya akibat Covid-19 ini sudah menjerit-jerit karena Gula langka untuk bikin Kolak dan manisan menyedap rasa saat berbuka Puasa?
Dan ingat! Kalau pun Gula itu ada, pembeliannya di ritel modern dibatasi hanya 1Kg saja. Bagaimana itu cukup bikin manisan menu buka puasa mereka rakyat? Untuk itu mari kita perbaiki kesalahan ini mumpung masih banyak waktu untuk dicurahkan kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan negeri ini!
Ketiga: Namun jika tidak sudi memperbaiki beleid harga gula ini, penulis hanya bisa mengelus dada dan berucap “Allohumma Bissawab!”
*Penulis adalah wartawan senior pemilik media online
