Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri sekaligus Pimpinan BAZNAS (ex-officio) Agus Fatoni menilai BAZNAS memiliki peran strategis dalam mendukung program pemerintah, khususnya pada sektor pengentasan kemiskinan ekstrem dan pemberdayaan masyarakat di daerah.
Semarak.co – Agus Fatoni menegaskan bahwa BAZNAS merupakan mitra strategis pemerintah yang memiliki kemampuan menjangkau masyarakat yang membutuhkan melalui berbagai program yang terukur dan berdampak.
“BAZNAS bukan sekadar lembaga pengelola zakat, tetapi mitra strategis pemerintah yang mampu bergerak cepat menyentuh masyarakat yang paling membutuhkan melalui program kemanusiaan,” ujarnya, dirilis humas Baznas melalui WAGroup Baznas Media Center (BMC), Selasa malam (12/5/2026).
Ia menjelaskan sejumlah program yang telah berjalan, seperti bedah rumah, pemberdayaan UMKM, penanganan stunting, hingga layanan kesehatan gratis, yang dinilai perlu terus diperkuat melalui sinergi dengan pemerintah daerah.
Menurutnya, kolaborasi BAZNAS dan pemda menjadi kunci memastikan layanan masyarakat berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan. Agus mengapresiasi sejumlah daerah yang telah menunjukkan sinergi yang baik dengan BAZNAS, di antaranya Kolaka, Surabaya, dan Solo.
Ia menambahkan, pemerintah daerah dapat memperkuat peran BAZNAS melalui dukungan hibah yang berlandaskan prinsip money follow program dan money follow function, sehingga penganggaran dapat sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing tingkatan BAZNAS.
Lebih lanjut, Kemendagri mendorong pemerintah daerah untuk melakukan inovasi pembiayaan melalui skema creative financing guna memperkuat kapasitas fiskal daerah dan mendukung keberlanjutan program pembangunan.
Agus Fatoni memaparkan, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat dilakukan melalui intensifikasi sumber pendapatan yang sudah ada, serta ekstensifikasi dengan menggali potensi pajak dan retribusi baru yang belum optimal.
Selain penguatan fiskal, ia menekankan pentingnya peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan transformasi digital dalam modernisasi pengelolaan keuangan daerah.
“Dengan digitalisasi, pelayanan publik menjadi lebih murah, mudah diawasi, dan transparan, sehingga dapat meminimalisir risiko kebocoran anggaran maupun praktik korupsi,” jelasnya.
Ia menutup dengan menekankan pentingnya inovasi berkelanjutan dalam menghadirkan solusi atas berbagai tantangan pendanaan di daerah, agar program pembangunan dan layanan masyarakat dapat berjalan lebih efektif dan berdampak luas. (hms/smr)
