Pemerintah berkomitmen menurunkan angka kematian ibu dan anak di Indonesia dengan meluncurkan Kerangka Kerja Nasional Penurunan Kematian Ibu dan Anak Tahun 2026–2030 di Kantor Bappenas, Jakarta, Kamis (23/7).
Semarak.co – Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas Teni Widuriyanti menyatakan, kerangka kerja ini disusun untuk menerjemahkan prioritas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, serta target Sustainable Development Goals (SDGs) 2030.
“Dokumen ini memuat sasaran, arah kebijakan, strategi, indikator, dan kerangka aksi yang diperlukan untuk mempercepat penurunan kematian ibu dan anak secara nasional,” ujarnya, dirilis humas usai acara melalui WAGroup Media Bappenas, Jumat (24/7/2026).
Tercatat, angka kematian ibu (AKI) menurun dari 189 (data Survei Penduduk 2020) menjadi 144 (data SUPAS 2025). Meski demikian, Indonesia masih menghadapi tantangan berupa disparitas capaian dan kapasitas sistem kesehatan antarwilayah.
Hal tersebut mencerminkan belum meratanya akses dan kualitas layanan kesehatan, serta masih ada beberapa faktor sosial yang memengaruhi kesehatan ibu dan anak. Untuk itu, diperlukan penguatan koordinasi lintas sektor serta pendekatan yang disesuaikan dengan kondisi dan kapasitas tiap wilayah.
Pada tahun 2029, Indonesia harus mencapai target penurunan AKI menjadi 77 per 100.000 kelahiran hidup dan penurunan angka kematian bayi (AKB) menjadi 9,96 per 1.000 kelahiran hidup.
“Kematian ibu dan anak bukan hanya indikator kesehatan masyarakat, tetapi juga indikator pembangunan suatu negara yang harus dijaga dengan baik. Peningkatan kesehatan ibu dan anak menjadi prioritas nasional di dalam RPJMN 2025–2029 dan pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs),” jelasnya.
Muara dari investasi pada kesehatan ibu dan anak adalah meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang tercermin dari peningkatan indeks modal manusia atau human capital index, yaitu besarnya potensi kontribusi SDM dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.
Teni Widuriyanti menambahkan, dokumen kerangka kerja ini disusun oleh Kementerian PPN/Bappenas dan didukung Kementerian Kesehatan serta kementerian lain.
Selanjutnya, akan dilakukan diseminasi regional dan pilot project di 10 provinsi di Indonesia, meliputi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Maluku Utara, Papua, Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua Selatan, Sulawesi Tengah, dan Nusa Tenggara Timur. (hms/smr)
