Berbagai upaya terus dilakukan pemerintah melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) sebagai antisipasi untuk penanganan banjir di Jakarta dan kawasan sekitarnya. Salah satunya pembangunan Bendungan Ciawi, Jawa Barat dan Bendungan Sukamahi yang terus berlanjut.
semarak.co-Bendungan yang menjadi Proyek Strategis Nasional Nomor 152 ini merupakan bendungan kering yang dibangun dari rencana induk pengendalian banjir (flood control).
Kedua bendungan kering ini adalah upaya pemerintah dalam penyelesaian masalah banjir di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur (Jabodetabekpunjur). Upaya mempercepat pembangunan bendungan tidak terlepas dari proses pengadaan tanah yang merupakan tugas pokok dari Kementerian ATR/BPN.
Berdasarkan data yang didapat dari Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor, progres pengadaan tanah bendungan yang berada di dalam wilayah Kabupaten Bogor itu sudah berjalan baik dengan target 944 bidang tanah seluas 81,25 hektare untuk Bendungan Ciawi.
Sedangkan untuk Bendungan Sukamahi memiliki target sebanyak 641 bidang tanah seluas 46,70 hektare. Selain itu, realisasi Uang Ganti Rugi (UGR) untuk kedua bendungan juga sudah berjalan.
Realisasi UGR Bendungan Ciawi sudah mencapai 96,61% dengan total sejumlah 912 bidang tanah dan untuk Bendungan Sukamahi proses UGR sudah mencapai 94,53% dengan total 616 bidang tanah. Selain menyelenggarakan pengadaan tanahnya, Kementerian ATR/BPN juga akan melakukan pengendalian tata ruangnya guna mengendalikan banjir.
Menteri ATR/Kepala BPN, Sofyan A. Djalil mengatakan, ke depan akan dilakukan pembuatan sumur resapan di sepanjang jalan tol sebagai pengendalian banjir. Ia mengatakan bahwa sumur resapan tersebut akan menampung air sehingga tidak langsung dialirkan ke sungai.
“Sumur resapan ini akan dibuat di sepanjang jalan tol. Ini merupakan upaya pemerintah mengendalikan banjir,” kata Sofyan A. Djalil saat meninjau progres pembangunan Bendungan Ciawi dan Bendungan Sukamahi bersama Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri PUPR Basuki Hadimulyono di Bogor, Rabu (5/5/2021).
Menteri ATR/Kepala BPN, seperti dirilis humas melalui WAGRoup Forum Mitra ATR/BPN, Kamis (6/5/2021) menambahkan, sumur resapan tersebut nantinya akan berjarak 50 sampai 100 meter di sepanjang jalan tol.
Pada kunjungan itu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marvest), Luhut menyatakan dua bendungan tersebut dapat menampung lebih dari 6 juta kubik air, selain dapat menampung juga air dapat dikontrol sehingga air tidak langsung mengalir deras ke Jakarta.
“Daya tampung air di Jakarta hanya 2.000 debit air sedangkan ketika banjir ada 3.000 debit air yang masuk ke Jakarta, artinya ada 1.000 debit air yang jadi permasalahan dan harus segera diatasi. Kalau dua bendungan ini sudah jadi, akan mengurangi 12 persen potensi banjir di Jakarta,” kata Luhut dirilis humas ATR/BPN.
Luhut Binsar Pandjaitan juga mengatakan kerja sama antara Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta dan Pemerintah Pusat dalam hal pengendalian banjir melalui pembangunan dua bendungan itu sudah matang dan menjadi contoh kerena koordinasinya sangat bagus.
“Kita berharap Juli mendatang dua bendungan itu bisa selesai. Pekerjaan ini sangat masif yang dapat mengurangi banjir di Jakarta. Kita juga akan bekerja sama dengan Kodam untuk mendisiplinkan masyarakat kerena manfaat bendungan ini sangat baik,” ujarnya.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono yang juga hadir dalam kunjungan ini menjelaskan bahwa sebagai bendungan kering pengoperasiannya akan berbeda dengan bendungan lain.
“Kedua bendungan ini baru akan digenangi air pada musim hujan sehingga saat musim kemarau bendungan ini akan kering. Dry dam di Ciawi dan Sukamahi ini merupakan yang pertama dibangun di Indonesia dan kedua bendungan ini bukan hanya untuk keperluan irigasi maupun air baku tapi untuk meningkatkan kapasitas pengendalian banjir,” jelasnya.
Hadir juga Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Kepala Kantor Staf Kepresidenan, Moeldoko, Bupati Bogor, Ade Yasin, Direktur Jenderal PPTR Kementerian ATR/BPN Budi Situmorang, Kepala Kantor Wilayah Provinsi Jawa Barat, Yusuf Purnama. (smr)
