Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengungkapkan tenaga kerja asing (TKA) yang ada di Indonesia jumlahnya di bawah 100 ribu. Jadi Indonesia tidak perlu khawatir akan TKA itu. Sektor yang memiliki banyak pekerja asing pun beragam. Salah satunya adalah pertanian serta industri.
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) M. Hanif Dhakiri mengatakan, perbandingan pekerja asing dengan tenaga kerja Indonesia (TKI) juga harus dilakukan di negara lain. Negara Malaysia contohnya, kutip Hanif, TKI yang bekerja di sana mencapai jumlaj 5 juta orang.
“TKA kita di bawah 100 ribu. Jumlah TKA di Singapura seperlima dari penduduknya. Indonesia di bawah 100 ribu yang penduduknya 263 juta, kita kecil sekali jadi aman,” papar Hanif saat membuka rapat koordinasi nasional (Rakornas) Ketenagakerjaan di Hotel Bidakara, kawasn Gatot Soebroto, Jakarta Selatan, Selasa (8/1).
Sedangkan sektornya, rinci Hanif, macam-macam. Ada di pertanian, industri, manufaktur, jasa, macam-macam. “Itu 0,08 persennya, kok. Dibandingin dong sama negara lain, bandingin sama TKI kita. TKI kita di Malaysia saja 5 juta, orang Malaysia nggak ribut,” terangnya.
Harus ada keadilan menyangkut tenaga kerja asing yang masuk ke Indonesia, kata Hanif, sebab banyak juga TKI yang bekerja di luar negeri. “TKA di Indonesia di bawah 100 ribu dari berbagai negara, masa kita mau ribut, yang fair dong,” pintanya.
Lebih jauh Hanif menyebut, sebanyak 58 persen angkatan kerja di Indonesia hanya lulusan Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP). Persentase ini diperoleh dari akumulasi angkatan kerja secara menyeluruh saat ini.
Meskipun demikian, Hanif tidak menyebutkan dan menjelaskan seberan angkatan tenaga kerja dalam negeri yang hanya lulusan SD dan SMP. Dilihat dari persentasenya, angka tersebut masih terbilang tinggi. “Sekitar 58 persen dari angkatan kerja kita 130 juta masih didominasi lulusan SD dan SMP,” ungkapnya.
Masalah dan kondisi angkatan kerja Tanah Air saat ini menjadi tantangan lembaganya. Ia menuturkan, pihaknya akan meningkatkan kemampuan pekerja lewat beragam program, salah satunya program vokasi. “Salah satu yang penting adalah percepatan kompetensi untuk tenaga kerja melalui pelatihan vokasi,” tuturnya.
Dia menuturkan, program vokasi itu nantinya bukan hanya dilaksanakan oleh pemerintah melalui Kemenker. Program ini juga melibatkan pihak lain, baik swasta maupun masyarakat melalui komunitas. “Baik vokasi yang diselenggarakan oleh balai-balai latihan kerja pemerintah pusat maupun daerah, juga lembaga pelatihan swasta. Ini semua kita genjot,” tutupnya. (dtf/kpc/lin)
