Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) meluncurkan Beasiswa Reformasi Birokrasi Program Master Double Degree yang bekerja sama dengan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) dan lembaga pendanaan lainnya.
semarak.co -Aparatur sipil negara (ASN) yang mengikuti program ini, akan menempuh Pendidikan satu tahun di universitas dalam negeri, dan satu tahun di universitas luar negeri yang telah bermitra dengan Kementerian PANRB.
Dalam Program Master Double Degree ini, Kementerian PANRB menggandeng universitas terbaik dalam dan luar negeri. Untuk universitas dalam negeri, Kementerian PANRB menggandeng Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, dan Universitas Hasanuddin.
Sementara universitas luar negeri yang terlibat dalam program ini adalah Victoria University of Wellington-Selandia Baru, University of Melbourne-Australia, Ritsumeikan University-Jepang, dan Sungkyunkwan University-Korea Selatan.
Menteri PANRB Tjahjo Kumolo mengatakan bahwa program beasiswa reformasi birokrasi ini sejalan dengan salah satu sasaran prioritas nasional yang akan dilakukan presiden Joko Widodo dan wakil presiden Ma’ruf Amin yaitu pengembangan sumber daya manusia (SDM).
“Diharapkan tercipta SDM yang dinamis, terampil, menguasai IPTEK, serta mengundang talenta-talenta global untuk bekerja sama dengan kita,” ujar Menteri Tjahjo dalam acara Rapat Koordinasi PANRB di Jakarta, Kamis (12/3/2020) seperti dirilis Humas Kementerian PANRB melalui WA Group JURNALIS PANRB, Jumat (13/3/2020).
Program Master Double Degree ini memiliki tiga manfaat baik bagi pemerintah, rinci Tjahjo, universitas, dan mahasiswa. “Pemerintah akan mendapatkan agen-agen reformasi yang mengerti permasalahan dan konsep,” ungkapnya.
Sementara bagi universitas, akan meningkatkan reputasi dan kualitas unversitas karena kurikulum dan pengajar akan beradaptasi dengan sistem perkuliahan internasional. Sedangkan bagi mahasiswa, akan mendapatkan pemahaman yang komprehensif dan dapat diterapkan secara konkret di instasinya.
“Program beasiswa ini dikhususkan bagi ASN yang turut serta aktif dalam pelaksanaan reformasi birokrasi baik di internal instansi maupun level nasional, baik secara makro ataupun mikro,” ujarnya.
Hal ini dibuktikan melalui surat tugas sebagai Tim Perumus Kebijakan/Penggerak Reformasi Birokrasi. Program ini diharapkan akan menjadi titik awal untuk mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia yang mampu bersaing di kancah internasional.
Sekretaris Deputi bidang Reformasi Birokrasi Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian PANRB Didid Noordiatmoko menjelaskan, ASN yang ingin mengikuti program ini harus telah bekerja minimal dua tahun, dengan umur maksimal per 31 Desember di tahun bersangkutan yaitu 38 tahun.
Untuk mengikuti Program Master Double Degree ini, kata dia, ASN harus membuat makalah yang bertema Kontribusi Anda dalam Reformasi Birokrasi dan Gagasan Perbaikan RB ke depan. “Demikian diharapkan memang peserta memiliki gagasan perbaikan di instansinya terkait dengan pelaksanaan RB,” jelas Didid.
Persyaratan lainnya yang harus dipenuhi oleh pelamar adalah memperoleh izin dari instansi yang dibuktikan dengan surat rekomendasi dari unit yang membidangi sumber daya manusia bagi yang sedang bekerja.
Selanjutnya pelamar telah menyelesaikan studi program D4 atau S1 dengan beberapa ketentuan, tidak sedang menempuh program studi magister (ongoing ), atau telah memiliki ijazah magister atau nondegree setara magister baik di perguruan tinggi dalam negeri maupun luar negeri, serta memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) S1/D4 minimal 3,00.
Persyaratan yang tidak kalah penting adalah memiliki sertifikat resmi kemampuan Bahasa Inggris yang masih berlaku dan diterbitkan oleh ETS atau IELTS dengan skor minimal 6,5.
Melalui program master double degree ini, perguruan dalam dan luar negeri akan melakukan program studi secara bersama serta saling mengakui lulusannya. Lulusan dari program ini nantinya akan memperoleh gelar ganda dan memiliki kemampuan lebih dibandingkan dengan program reguler lainnya.
“ASN yang tergabung dalam program ini nantinya akan mengikuti pendidikan satu tahun di universitas dalam negeri dan satu tahun di luar negeri,” terangnya.
Terkait mekanisme pelaksanaan program, nantinya akan diadakan sosialisasi program kepada seluruh instasi pemerintah. “Kami mengharapkan bantuan dari sekjen maupun sesmen masing-masing kementerian untuk mensosialisasikan apabila ada pegawai yang ingin mengikuti program ini,” jelas Didid.
Selanjutnya, akan dilakukan pendaftaran dan seleksi untuk menjaring ASN yang akan menjadi mahasiswa. Terkait dengan pendidikan, peserta akan mengikuti perkuliahan satu tahun di universitas dalam negeri untuk mempelajari local content dan satu tahun di luar negeri untuk mempelajari paradigma global administrative reform.
Peluncuran Beasiswa Reformasi Birokrasi Program Double Degree ini dilakukan oleh Menteri PANRB Tjahjo Kumolo bersama dengan Kepala Badan Kepegawaian Negara Bima Haria Wibisana, Kepala Lembaga Administrasi Negara Adi Suryanto, Sekjen Kemendikbud Ainun Na’im, Sesmen PANRB Dwi Wahyu Atmaji.
Berikutnya Direktur Pengembangan Layanan Manajemen Risiko LPDP Agus Hartono, Direktur SDM UGM Ratminto, Direktur Aparatur Negara Bappenas Tatang Muttaqin, Wakil Rektor bidang SDM dan Aset UI M. Luthfi Zuhdi, Sekretaris Unhas Prof. Nasrullah, Ketua Tim Independen Reformasi Birokrasi Nasional Eko Prasojo, serta para deputi di Kementerian PANRB. (lin)
