Kebijakan Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono membuka kembali posko pengaduan warga di Balai Kota Jakarta menuai kritik. Pasalnya, Posko itu dihilangkan Gubernur DKI Anies Baswedan dengan digantikan aplikasi JAKI. Sehingga kebijakan itu dinilai sebagai kemunduran kota Jakarta yang metropolitan.
semarak.co-Itu terlihat dari banyaknya netizen yang memposting kritik maupun nyinyir terhadap kebijakan Heru yang diketahui sebagai mantan Wali Kota Jakarta Utara semasa Gubernur Basuki Tjahja Purnama (BTP) alias Ahok.
“Udha bagus pake Jaki, Aya Aya wae,” tulis pemilik akun @ridwanhr seperti dikutip Rabu (19/10/2022) yang dilansir id-times.com, Rabu (19/10/2022). Kemudian ada cuitan netizen lainnya yang menulis.
“Ketika JAKI platform digital pengaduan warga yang cepat, responsif dan telah dapat penghargaan dalam negeri, ASEAN dan Asia Pasifik sebagai “The Best in Future Digital Inovation” harus digantikan dengan meja-meja aduan di balaikota, di situlah gw pengen jadi Mahapatih Gajah Mada,” kata @ivanazhar1.
Selanjutnya ditimpali warganet lain. “Kasihan juga warga kepulauan seribu, buat ngadu ajanharus ke balai kota. Bodoh mana lagi yang harus ditutupi?” kata @HukumDan.
Seperti diketahui, pada Senin (17/10/2022), Heru mengatakan kalau dia akan membuka kembali posko pengaduan di Balai Kota dan warga dapat melapor ke posko itu pada pukul 08.00-09.00 WIB terkait permasalahan yang terjadi di wilayahnya.
Posko itu beroperasi pada Senin hingga Kamis. Pemprov DKI akan menyiapkan perwakilan untuk menerima aduan dari masyarakat. “Ketika datang dari jam 8-9, setelah itu membawa apa yang didiskusikan oleh masyarakat di sini dan nanti akan dibawa ke wilayahnya masing-masing dan didiskusikan,” katanya.
Posko pengaduan masyarakat di Balai Kota sempat digelar pada era kepemimpinan Joko Widodo, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, hingga Djarot Saiful Hidayat. Namun, posko pengaduan itu sempat hilang di era kepemimpinan Anies Baswedan karena diganti JAKI. (net/idt/smr)
