Anggota Komisi VI DPR RI Darmadi Durianto mempertanyakan pernyataan Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog) soal cadangan beras di luar negeri. Apalagi pernyataan tersebut seperti bertolakbelakang dengan data milik Badan Pusat Statistik (BPS).
semarak.co-Diketahui Direktur Utama Bulog Budi Waseso baru-baru ini menyatakan bahwa pihaknya memiliki stok atau cadangan beras di luar negeri sebesar 500 ribu ton. Pernyataan ini menyiratkan kemungkinan Bulog akan melakukan impor beras. Sontak ini menimbulkan beragam pertanyaan dari sejumlah kalangan termasuk kalangan DPR.
“Pernyataan tersebut seperti sinyal bahwa Bulog kemungkinan akan mengambil langkah impor beras guna menutupi defisit cadangan beras milik pemerintah,” kecam Darmadi kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (19/11/2022) dilansir msn.com dari tribunnews.com, Sabtu malam (19/11/2022).
Berdasarkan data BPS, kutip Darmadi, menunjukkan bahwa perkiraan produksi beras sepanjang Oktober hingga Desember 2022 bisa mencapai 5,9 juta ton. Bahkan atau jika perkiraan produksi terealisasi, total produksi beras kita untuk tahun ini bisa mencapai 32,07 juta ton.
“Jadi di mana relevansinya impor itu jika data yang ada justru menyatakan ketersediaan cukup terjaga bahkan berlimpah? Jujur saja kalau memang mau impor, Kalau mau impor jelaskan alasan logisnya seperti apa. Bulog harus berani menjelaskan secara detail dengan disertai alasan yang logis,” sindir Darmadi, Bendahara Megawati Institute.
Agar tidak menimbulkan multiinterpretasi, Darmadi meminta Dirut Bulog Budi Waseso memberikan penjelasan secara gamblang kepada publik terkait maksud memiliki cadangan beras di luar negeri tersebut.
“Mestinya Dirut Bulog jelaskan yang dimaksud punya cadangan beras di Luar negeri itu seperti apa. Apakah beras itu milik kita terus disimpan di gudang milik negara lain, apakah skema penyimpanan melalui skema kontrak yang jelas dan bisa dipertanggungjawabkan atau seperti apa, bunyi kontraknya seperti apa? Jangan absurd gitu semestinya,” umpatnya.
Darmadi juga mengingatkan agar Bulog selaku lembaga yang ditugasi pemerintah untuk memastikan ketersediaan pangan bagi rakyat dalam hal ini beras punya komitmen kuat terhadap apa yang sudah digariskan pemerintah.
“Jelas presiden Jokowi dalam beberapa kesempatan menyatakan bahwa beras kita aman setidaknya sampai akhir tahun bahkan beliau bangga kita tidak impor selama tiga tahun terakhir ini. Kalau ternyata Bulog malah mau impor justru terkesan seperti mengkoreksi ucapan presiden Jokowi,” jelasnya.
Dilanjutkan Darmadi lagi, “Jangan merusak kebanggaan pak Jokowi! Padahal sedari awal Bulog didesain sebagai lembaga atau kepanjangan tangan pemerintah untuk mengawal dan memastikan stok beras terjaga untuk rakyat. Kalau pada praktiknya seperti ini kerap impor tentu ada yang keliru terkait tata kelola Bulog selama ini,” cetusnya.
Darmadi kembali menegaskan, urusan pangan merupakan urusan yang sangat vital yang di dalamnya perlu ada komitmen dan kreatifitas yang mumpuni dari stakeholder terkait. “Mengutip apa yang dikatakan founding father kita Bung Karno bahwa bicara pangan berarti bicara hidup matinya suatu bangsa, pesan Bung Karno sangat jelas bahwa pangan memiliki peran vital dalam kehidupan bangsa dan negara ini,” ujarnya.
Disambung dia lagi, “Bagaimana mau memahami konsep Berdiri di Atas Kaki Sendiri (Berdikari) yang digelorakan Bung Karno. Saya menyarankan agar Bulog sebelum mengambil keputusan impor beras untuk melakukan kalkulasi secara matang. Kaji dulu secara mendalam jangan serampangan dan gagap hadapi kondisi yang ada.”
Semua opsi masih bisa ditempuh sepanjang Bulog mau melakukannya kecuali opsi impor yang tidak menggambarkan spirit swasembada pangan itu. “Negeri ini Gemah Ripah Loh Jinawi masa urusan beras masih impor. Malu kita kalau terus begini,” demikian Darmadi melanjutkan. (net/tbc/smr)
