Anggota DPRD DKI Jakarta PKS dan NasDem Dorong Kenaikan Dana Operasional RT-RW

Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta dari Fraksi NasDem Ahmad Lukman Jupiter (tengah) bersama pengurus DPW PKS DKI Jakarta yang juga Ketua RW 04 Kebon Melati Zakaria M. Alif (kanan) dalam diskusi Front Page Communication diselenggarakan Kantor Berita Politik RMOL di Kopi Timur, Jalan Pondok Kelapa, Jakarta Timur, Kamis (2/3/2023). Foto: internet

Menjelang pemilihan umum (Pemilu) 2024 muncul wacana kenaikan dana operasional (OP) Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) di DKI Jakarta. Apalagi keberadaan RT dan RW sangatlah penting dalam kehidupan bermasyarakat. Namun selama ini kinerja RT dan RW dipandang belum mendapatkan apresiasi yang layak.

semarak.co-Berdasarkan Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 1674 Tahun 2018, uang operasional (OP) RT ditetapkan Rp2 juta dan OP RW Rp2,5 juta per bulan. Usulan kenaikan OP ini mencuat setelah Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono menyampaikan dana RT, RW, LMK, dasa wisma, hingga kader juru pemantau jentik (Jumantik) tidak naik-naik.

Bacaan Lainnya

Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta dari Fraksi NasDem Ahmad Lukman Jupiter mendorong agar adanya peningkatan dana operasional (OP). Hal ini diungkapkan Jupiter dalam diskusi Front Page Communication bersama Kantor Berita Politik RMOL di Kopi Timur, Jalan Pondok Kelapa, Jakarta Timur, Kamis (2/3/2023).

Adapun tema yang akan diangkat dalam diskusi ini adalah Angin Segar Gaji RT di Jakarta Naik Jelang Pemilu 2024 dengan menghadirkan narasumber lainnya, pengurus DPW PKS DKI Jakarta yang juga Ketua RW 04 Kebon Melati Zakaria M. Alif.

“Seandainya kita hari ini jadi partai pemenang, besok aturan dana operasional RT-RW kita rubah, Namun karena hari ini keterbatasan kursi di DPRD, kita perlu bersama-sama. Sekarang inflasi sudah tinggi sehingga segala sesuatunya itu harus disesuaikan juga,” ujar Jupiter dilansir rmoldkijakarta.id/KAMIS, 2 MARET 2023 | 16:01 WIB.

Jupiter mengaku sudah mengusulkan kenaikan OP RT-RW sejak 2019. Namun di 2020, pandemi Covid-19 mewabah yang membuat usulan ini tertunda. “RT-RW kerjanya harus diapresiasi karena dalam hal kerja mereka tidak kenal waktu. Banyak persoalan terjadi langsung ditangani RT-RW,” kata Jupiter

Jupiter pun membantah jika desakan kenaikan OP RT-RW jelang pemilu 2024 bermuatan politik. “Kalau ini kepentingan partai, tentu menjelang pemilu kami grasak-grusuk. Tapi sejak 2019, sejak baru dilantik, kami perjuangkan. Ini semata-mata bentuk empati dari saya ke RT-RW agar bekerja lebih baik lagi. Bekerja dari hati,” pungkasnya.

Pembicara diskusi lainnya, pengurus DPW PKS DKI Jakarta Zakaria M. Alif. Zakaria menyebut wacana ini merupakan angin segar. “Masyarakat sudah cerdas, mau wacana kenaikan dana operasional datang pas pemilu, tapi apresiasi ini harus jalan terus,” kata Zakaria yang juga Ketua RW 04 Kebon Melati, Jakarta Timur.

Sosok yang akrab disapa Bang Zak ini mengusulkan, nomenklatur dana operasional bisa diubah menjadi uang kehormatan. Uang kehormatan ini merupakan uang tunjangan bulanan yang diharapkan dapat menjadi semangat RT-RW dalam mengabdi di masyarakat.

“Mungkin dana operasional RT-RW itu nanti bisa diganti dengan sebutan dana kehormatan dan untuk merubah ini memang perlu Perda buat penguatan yang prosesnya ada di Bapemperda,” kata Bangk Zak. (net/rmo/smr)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *