Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN (Mendukbangga) Wihaji menyatakan, BKKBN telah bertransformasi menjadi Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga).
Semarak.co – Hal tersebut disampaikan saatKonsolidasi Program Bangga Kencana bersama Tim Pendamping Keluarga (TPK) di Pontianak. Transformasi ini memperkuat peran pemerintah dalam mengelola isu kependudukan sekaligus pembangunan keluarga secara lebih terpadu.
“Dulu kita BKKBN. Sekarang bertransformasi menjadi Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Tugasnya hampir sama, tetapi sekarang ada tambahan yaitu mengurus kependudukan, khususnya pengendalian penduduk,” ujar Wihaji, dirilis humas melalui WAGroup Jurnalis Kemendukbangga/BKKBN, Minggu (8/3/2026).
Ia menjelaskan, Kemendukbangga/BKKBN kini menangani pembangunan keluarga secara menyeluruh sepanjang siklus kehidupan, mulai dari calon pengantin, ibu hamil, balita, hingga lansia. Pendekatan ini dilakukan agar kualitas keluarga Indonesia dapat dibangun secara berkelanjutan.
Menurutnya, pengendalian penduduk tidak berarti membatasi kelahiran, tapi mengatur agar lebih sehat dan terencana. Upaya ini jadi bagian pembangunan sumber daya manusia berkualitas sejak dari keluarga, melalui edukasi menghindari empat terlalu, yaitu terlalu muda, terlalu tua, terlalu dekat jarak kelahiran, dan terlalu banyak.
Wihaji juga mengajak Tim Pendamping Keluarga untuk menjadi contoh di masyarakat dalam menyosialisasikan berbagai kebijakan pembangunan keluarga. “Kita ini mengurus pembangunan keluarga. Unit yang paling kecil dan paling dasar di negara kita adalah keluarga. Kalau ingin memperbaiki negara, maka perbaikilah keluarganya,” ungkapnya.
Kemendukbangga/BKKBN bersama seluruh jajaran dan mitra kerja, termasuk Tim Pendamping Keluarga, berkomitmen untuk terus memperkuat pembangunan keluarga dan pengendalian penduduk demi terwujudnya keluarga Indonesia yang berkualitas serta mendukung pembangunan sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045.
Konsolidasi Bangga Kencana di Kalbar, Menteri Wihaji Perkuat Peran Tim Pendamping Keluarga
Mendukbangga/Kepala BKKBN Wihaji Konsolidasi Program Bangga Kencana bersama Tim Pendamping Keluarga (TPK) di Kalimantan Barat pada Sabtu (7/3/2026). Kegiatan ini menjadi momentum untuk memperkuat peran TPK dalam mendukung pelaksanaan berbagai program pembangunan keluarga di tingkat lapangan.
Wihaji menyampaikan bahwa Tim Pendamping Keluarga memiliki peran penting dalam mendampingi keluarga serta memastikan berbagai program pemerintah dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Kalimantan Barat sendiri merupakan salah satu provinsi dengan wilayah yang luas di Indonesia, dengan luas sekitar 147.307 km² yang mencakup 12 kabupaten dan 2 kota, serta terdiri dari 174 kecamatan dan 2.145 desa/kelurahan.
Untuk mendukung Program Bangga Kencana di wilayah tersebut, terdapat 253 Penyuluh Keluarga Berencana (PKB/PLKB) baik PNS maupun PPPK yang tersebar di 14 kabupaten/kota, serta didukung oleh 11.539 anggota Tim Pendamping Keluarga (TPK) yang terdiri dari bidan, kader pkk, dan kader KB.
“Tim Pendamping Keluarga memiliki peran strategis karena berada paling dekat dengan keluarga. Pendampingan yang dilakukan di lapangan sangat penting untuk memastikan program pemerintah benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujar Menteri Wihaji.
Ia juga menyampaikan bahwa TPK kini mendapatkan amanah tambahan dari Presiden untuk membantu proses pendistribusian program MBG 3B kepada kelompok sasaran, yaitu ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non PAUD.
“Ini adalah tugas baru dari Bapak Presiden yang diberikan kepada kita semua, termasuk Tim Pendamping Keluarga di seluruh Indonesia, untuk membantu mendistribusikan MBG 3B kepada ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non PAUD,” jelasnya.
Melalui konsolidasi ini, Menteri Wihaji berharap seluruh Tim Pendamping Keluarga dapat semakin memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah serta berbagai pihak terkait agar pelaksanaan program Bangga Kencana dapat berjalan optimal di tingkat daerah.
Ia menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan keluarga sangat bergantung pada kolaborasi berbagai pihak, termasuk para pendamping yang bekerja langsung di tengah masyarakat. (hms/smr)
