Perdana Menteri Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani menolak tuduhan Doha membiayai pejuang Hamas. Dia juga menegaskan bahwa negaranya tidak akan menanggung kerusakan di Jalur Gaza yang disebabkan oleh serangan Israel.
Semarak.co – Berbicara dalam wawancara dengan komentator Amerika Serikat Tucker Carlson di Forum Doha 2025, Sheikh Mohammed mengatakan bahwa keterlibatan Qatar dengan Hamas dimulai lebih dari satu dekade lalu atas permintaan Washington DC.
“Awal hubungan dengan Hamas dimulai lebih dari 10 tahun yang lalu atas permintaan Amerika Serikat,” ujarnya. “Kantor Hamas di Doha hanya digunakan untuk komunikasi dan memfasilitasi gencatan senjata dan bantuan ke Gaza,” ujarnya, seperti dilansir sindonews.com dari Anadolu, Senin (8/12/2025).
Sheikh Mohammed al Thani, yang juga menjabat Menteri Luar Negeri Qatar, mengatakan klaim bahwa negaranya mendanai Hamas tidak berdasar dan mengabaikan struktur pengawasan berlapis yang mengatur transfer bantuan.
“Saat ini, ketika mereka mengklaim ini adalah pendanaan Qatar untuk Hamas, itu tidak berdasar,” tepisnya. “Semua bantuan kami sampai ke Gaza, sampai ke rakyat, dan melalui proses yang sangat transparan yang sepenuhnya disadari oleh Amerika Serikat.”
Ia mengatakan, pemerintahan Israel dan lembaga keamanan secara berturut-turut menyetujui dan mengoordinasikan pengiriman bantuan ke Gaza. Diplomat tersebut mengatakan serangan politik yang menargetkan Qatar memutarbalikkan perannya sebagai mediator yang berusaha meringankan penderitaan kemanusiaan dan menjadi perantara gencatan senjata.
“Kami telah menyaksikan banyak upaya yang berlangsung selama bertahun-tahun berdasarkan disinformasi dan penyebaran kebohongan serta informasi palsu tentang Qatar untuk merusak hubungan antara Qatar dan Amerika Serikat,” katanya.
Dia menekankan bahwa Qatar akan melanjutkan dukungan kemanusiaan untuk rakyat Palestina akan tetapi tidak akan membayar untuk membangun kembali kerusakan yang disebabkan oleh operasi militer Israel.
“Kami akan terus mendukung rakyat Palestina dan melakukan apa pun untuk meringankan penderitaan mereka, tetapi kami bukanlah pihak yang akan menulis cek untuk membangun kembali apa yang dihancurkan pihak lain,” katanya.
“Pada dasarnya itulah posisi kami. Namun, kami juga tidak akan membiarkan rakyat Palestina mengemudi; mereka tidak dibantu, atau tidak didanai,” imbuhnya. Gencatan senjata Israel-Hamas yang dimediasi Turki, Mesir dan Qatar serta AS, mulai berlaku pada 10 Oktober.
Gencatan senjata Israel-Gaza Palestina tersebut menghentikan perang brutal Israel selama dua tahun yang telah menewaskan lebih dari 70.000 orang, sebagian besar perempuan dan anak-anak dan melukai hampir 171.000 lainnya. (net/sn/an/kim/smr)
