Kementerian Koperasi (Kemenkop) menegaskan komitmennya mendorong koperasi pondok pesantren (kopontren) agar tidak hanya bergerak di sektor perdagangan, tetapi mulai mengembangkan bisnis di sektor produktif.
Semarak.co – Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono menyatakan, Kopontren diharapkan dapat menjadi inisiator bagi pembentukan holding koperasi dengan menyatukan kekuatan dan potensi yang dimilikinya agar mampu menyelesaikan masalah-masalah ekonomi umat.
“Kebijakan umum di Kementerian Koperasi sekarang sejalan dengan keinginan para founding fathers kita. Koperasi itu (termasuk Kopontren) bisa masuk ke sektor produksi, distribusi, industri, dan perkreditan,” ujarnya, di Yogyakarta, dirilis humas usai acara melalui pesan elektronik Redaksi semarak.co, Kamis sore (27/11/2025).
Menurutnya, saat ini kemajuan Kopontren sudah menunjukkan perkembangan yang luar biasa. Beberapa koperasi bahkan memiliki aset triliunan rupiah, mampu menembus pasar modern, hingga melakukan ekspor ke luar negeri.
Ia mencontohkan sejumlah Kopontren yang telah terbukti sukses menjalankan unit usaha produktif, seperti Koperasi Ponpes Al-Ittifaq di Bandung dan Koperasi Pesantren Sidogiri dan lainnya.
Kemajuan Kopontren tersebut tidak lepas dari peran serta dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) yang konsisten melakukan pendampingan dan memberikan dukungan pembiayaan.
Meskipun saat ini potensi pengembangan Kopontren untuk menjalankan usaha produktif sangat besar, masih ada sejumlah pekerjaan rumah. Data Kemenkop menunjukkan dari 2.347 Kopontren aktif, baru 668 koperasi atau sekitar 28,5 % yang melaporkan Rapat Anggota Tahunan (RAT).
“Ini menjadi catatan kita bersama untuk bagaimana kita melakukan pembenahan agar koperasi pesantren memiliki pondasi kelembagaan yang sehat sebelum masuk tahap ekspansi usaha,” ujarnya.
Menkop optimisti bahwa Kopontren dapat menjadi motor rantai pasok nasional. Dengan dukungan LPDB, Kopontren diharapkan mampu memperkuat posisi sebagai pilar ekonomi nasional. Pemerintah menargetkan agar koperasi tidak hanya menjadi wadah simpan pinjam, tetapi juga pusat produksi dan distribusi.
Ferry mengingatkan, pemerintah berkomitmen mengembalikan arah pembangunan ekonomi nasional ke depan dengan berlandaskan pada prinsip konstitusi. Ditegaskan, Presiden Prabowo berkomitmen mengembalikan peran negara dalam menata pasar dan menolak menyerahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar bebas.
“Pak Prabowo ingin menempatkan kembali peran negara untuk mengatur pasar, supaya tidak diserahkan kepada mekanisme pasar bebas tetapi juga diatur kembali oleh negara supaya menjadi lebih adil dan merata,” ujarnya.
Direktur Umum dan Hukum LPDB Deva Rahman menegaskan bahwa lembaganya telah menyalurkan pembiayaan besar untuk mendukung koperasi syariah, termasuk Kopontren. Dari tahun 2020 hingga Oktober 2025, total dana bergulir mencapai Rp4,5 triliun.
“LPDB Koperasi dalam bidang pemberdayaan dan penyaluran skim simpanan dari tahun 2020 sampai akhir Oktober 2025 telah menggulirkan sebanyak Rp4,5 triliun dengan penyaluran skim simpan pinjam sebesar Rp3,2 triliun dan sektor riil sebesar Rp1,3 triliun,” ujarnya.
Ia menekankan, penguatan ekonomi pesantren melalui sosialisasi dan bimbingan teknis (Bimtek) bukan sekadar program, melainkan strategi besar untuk pemberdayaan ekonomi umat. Menurutnya, pesantren sejak masa perjuangan sudah berperan penting dalam memajukan ekonomi masyarakat.
Deva menyebut, LPDB juga memberikan pemahaman regulasi koperasi, prasyarat pembiayaan, serta model bisnis yang relevan dan produktif bagi pesantren. Hal ini diharapkan meningkatkan kapasitas manajemen koperasi secara modern.
“Penyelenggaraan sosialisasi Bimtek pada hari ini bukan saja silaturahmi tapi peningkatan kapasitas pondok pesantren dalam pembentukan koperasi, memberikan pemahaman mengenai regulasi dan prasyaratan pembiayaan LPDB,” kata Deva. (hms/smr)
