Kementerian Ekonomi Kreatif (Kementerian Ekraf) mendukung capaian Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM) dalam setahun pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Semarak.co – Sekretaris Kementerian Ekraf/Sekretaris Utama Dessy Ruhati menyatakan, Kemenekraf menjadi salah satu yang turut mendukung setiap capaian dengan penyerapan 26,47 juta tenaga kerja dan sumbangan nilai ekspor ekraf 12,89 miliar dolar AS pada semester satu 2025.
“Kami juga turut mendukung Asta Cita poin ketiga untuk meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur,” ungkapnya, dirilis humas Kemenekraf usai acara melalui WAGroup Kemenekraf Siaran Pers, Kamis sore (30/10/2025).
Kemenko PM terus bergerak dan melangkah untuk pertumbuhan kesejahteraan dan transformasi bangsa yang diwujudkan dengan sinergi serta semangat kolaborasi antar kementerian maupun lembaga.
Kemenko PM ditetapkan untuk memimpin orkestrasi nasional pengentasan kemiskinan sehingga memastikan setiap kebijakan kementerian dan lembaga harus disatukan dalam satu irama.
Setahun terakhir Kementerian PM menyalakan semangat inspirasi dan memperluas jangkauan dari pusat hingga pelosok negeri. Kondisi ini sejalan dengan pencapaian kontribusi terhadap PDB (Produk Domestik Bruto) ekraf semester 1 2025 dengan nilai 5,69 persen termasuk kinerja nilai investasi hingga Rp90,12 triliun.
“Kementerian Ekraf juga turut mengapresiasi strategi yang mengubah paradigma pengentasan kemiskinan dari koordinasi menjadi kolaborasi. Dari program menjadi perubahan dan dari pemberdayaan menjadi kemandirian. Mari, kita terus bergerak, berdampak dan berdaya bersama,” ungkap Dessy Ruhati.
Acara 1 tahun Kemenko PM juga membahas capaian dan arah masa depan yang fokus pada penanggulangan kemiskinan. Sekitar 8,4 juta keluarga miskin dan rentan telah mendapatkan perlindungan sosial. Sementara 1,3 juta keluarga miskin menerima BLT dana desa.
“Setiap rupiah yang dikeluarkan dari anggaran negara harus berorientasi pada pemberdayaan masyarakat,” ucap Abdul Muhaimin Iskandar sebagai Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM).
Dalam paparan capaiannya, Menko PM menilai bahwa pemberdayaan sebagai bentuk paradigma baru yang membantu masyarakat untuk memiliki kapasitas dan kemampuan yang produktif serta mandiri dengan menyiapkan ekosistem yang memungkinkan Indonesia terus maju.
“Pemberdayaan bukan sekadar slogan, tetapi paradigma untuk menjalankan tanggung jawab kehadiran negara untuk terus mendukung masyarakat lebih produktif dan lebih berdaya. Pemberdayaan masyarakat dan pengentasan kemiskinan bukan sekadar program tapi kewajiban konstitusional,” ujar Abdul Muhaimin Iskandar sebagai Menko PM. (hms/smr)
