Kementerian Koperasi (Kemenkop) dan Komisi VI DPR RI sepakat membangun basis data yang akurat untuk menghapus kemiskinan di wilayah pedesaan seiring program Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih.
Semarak.co – Wakil Menteri Koperasi Ferry Juliantono menyampaikan keprihatinannya bahwa tanpa data yang akurat, operasionalisasi koperasi desa kurang efektif untuk mengurangi kemiskinan di desa, tanpa benar-benar menyentuh akar masalahnya.
“Saya khawatir Kopdes ini untung, tapi tidak menurunkan angka kemiskinan. Kekhawatiran ini muncul karena desa belum memiliki sistem data yang jadi parameter secara spesifik,” ujarnya, dirilis humas Kemenkop usai acara melalui pesan elektronik Redaksi semarak.co, Kamis (10/7/2025).
Ferry menegaskan, data desa yang presisi harus menjadi pedoman dasar dalam perumusan dan pelaksanaan program Koperasi Desa Merah Putih. Lebih jauh lagi, ia menyatakan bahwa data yang akurat akan sangat dibutuhkan oleh seluruh lini pemerintah dalam menyusun kebijakan publik.
Ferry mencontohkan bagaimana Presiden Tiongkok Xi Jinping berhasil menurunkan angka kemiskinan dalam waktu lima tahun melalui strategi berbasis data desa yang sangat terukur. “Dengan data presisi, mereka tahu secara rinci siapa yang miskin dan apa intervensi yang tepat,” ucapnya.
Ia juga menyoroti bagaimana berbagai program pengentasan kemiskinan di Indonesia seperti dana desa, bantuan langsung tunai, dan bantuan sosial belum optimal hasilnya karena tidak dibarengi akurasi data sasaran. “Sama halnya dengan kopdes. Kita ingin koperasi ini hadir sebagai solusi, tapi harus dimulai dari pemetaan masalah secara presisi,” katanya.
Oleh karena itu, Ferry mengajak Komisi VI DPR RI bersama menyusun roadmap nasional penguatan Kopdes yang berbasis data. Ia mengusulkan agar forum diskusi bersama dalam bentuk simposium digelar guna merumuskan pentingnya data presisi sebagai fondasi kebijakan.
Rapat kerja ini menegaskan bahwa arah pembangunan Kopdes tidak bisa dilepaskan dari validitas dan integritas data. Sinergi antara pemerintah dan parlemen menjadi kunci agar Kopdes tidak hanya menjadi instrumen ekonomi, melainkan jadi bagian pengentasan kemiskinan nasional. (hms/smr)
