Kementerian Transmigrasi (Kementrans) menggandeng Pemerintah Kota (Pemkot) Batam, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) untuk membangun Kawasan Transmigrasi Lokal Batam-Rempang-Galang (Barelang).
semarak.co-Pembangunan ini merupakan tindak lanjut dari paparan yang dilakukan Menteri Transmigrasi (Mentrans) Iftitah Sulaiman Suryanaga pada Presiden Prabowo Subianto beberapa waktu lalu.
Dikatakan Mentrans Iftitah, setelah mendapat izin, kewenangan dan apresiasi dari Presiden Prabowo tentang Kawasan Transmigrasi Barelang ini, kita harus secepatnya menunjukkan tindakan yang bermanfaat bagi masyarakat.
Dilanjutkan Mentrans Iftitah, pembangunan Kawasan Transmigrasi Lokal Barelang ini merupakan disebut sebagai solusi menyelesaikan konflik sosial serta mendukung Proyek Strategis Nasional Rempang Eco City.
“Kondisi Batam sangat berbeda jauh dengan Singapura. Padahal, Rempang berada di Batam dan berbatasan langsung dengan Singapura,” papar Mentrans Iftitah saat menerima Wali Kota Batam dan jajarannya di Jakarta, Jumat (7/3/2025).
Kemudian Mentrans Iftitah berharap, kondisi Batam bisa melampaui Singapura saat Indonesia menginjak usia emas pada 2045. Batam bisa maju, bahkan melampaui Singapura,” kata Mentrans Iftitah dirilis humas usai acara melalui WAGroup ForWaTrans, Senin (10/3/2025).
Transmigrasi menjadi solusi yang lebih baik dari pendekatan relokasi yang ditolak warga lokal. Menurutnya, relokasi hanya memindahkan lokasi pemukiman, sementara transmigrasi juga mementingkan aspek kesejahteraan, pendidikan, layanan kesehatan dan menciptakan lapangan kerja.
“Ini merupakan paradigma baru Transmigrasi. Nanti persoalan konflik berkepanjangan yang menentang PSN Rempang Eco City ini, akan kita ambil alih solusinya, demi kesejahteraan masyarakat setempat,” katanya.
Pemkot Batam mengapresiasi pendekatan dan langkah-langkah yang disiapkan Kementrans. Kementrans diharapkan bisa membangun 600 unit rumah, sebagai tambahan atas 350 unit rumah yang sudah dibangun Kementerian Pekerjaan Umum (PU).
“Harapan besar kami pada Kementerian Transmigrasi untuk mendukung pembangunan rumah bagi warga lokal Rempang yang belum terpenuhi serta pembangunan dermaga,” kata Walik Kota Amsakar Achmad dipenutup rilis humas Kementrans.
Di bagian lain dirilis humas Kementrans sebelumnya, Provinsi Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Papua Selatan diprioritaskan oleh pemerintah sebagai lumbung pangan nasional.
Pilihan pada keempat provinsi itu untuk mendukung program swasembada pangan disebut Wakil Menteri Transmigrasi (Wamentrans) Viva Yoga Mauladi sebagai langkah yang tepat. Kepada wartawan, Jakarta, 10/3/2025, dikatakan di provinsi-provinsi itu banyak kabupaten yang menjadi kawasan transmigrasi.
Disebut di Sumatera Selatan ada 10 kabupaten di mana tersebar 45 kawasan, Kalimantan Tengah 13 kabupaten tersebar 42 kawasan, Kalimantan Selatan 9 kabupaten ada 30 kawasan, dan di provinsi yang terbilang baru, Papua Selatan tercatat 2 kawasan.
Sejak transmigrasi kali pertama dilakukan oleh pemerintah tahun 1950 hingga tahun 2023, penempatan transmigran di Pulau Sumatera sebanyak 1.069.181 KK/4.470.554 jiwa, sedang di Pulau Kalimantan 448.975 KK/1.872.725 jiwa, dan di Pulau Papua ada 165.903 KK/691.666 jiwa.
Dengan data yang ada di Kementerian Transmigrasi di atas, membuat Viva Yoga optimis swasembada pangan akan terwujud. Dirinya optimis sebab, pertama, transmigran yang telah menetap di berbagai kawasan sudah menjadi petani handal dan berpengalaman.
“Sumber daya manusianya untuk mengolah lahan tak perlu diragukan lagi”, ujarnya. Kedua, data statistik menunjukan kawasan transmigrasi selama ini telah menjadi lumbung pangan nasional. “Selama ini kawasan transmigrasi menjadi sentra produksi beras,” ungkapnya.
Untuk mendorong langkah pemerintah dalam upaya mewujudkan lumbung pangan di provinsi yang diprioritaskan tadi menurutnya selain perlunya mencetak sawah baru juga optimalisasi lahan eksisting.
Disebut Kementerian Pertanian dan Kementerian Transmigrasi telah melakukan MoU untuk membuat program bersama untuk percepatan swasembada pangan nasional. “Januari 2025, kedua kementerian menandatangani kesekapatan kolaborasi dan sinergi untuk mencapai swasembada pangan,” ujar mantan anggota Komisi IV DPR itu.
Viva Yoga menyebut potensi untuk pengembangan produksi pangan di kawasan transmigrasi masih terbuka lebar. Perlu pendekatan komprehensif dalam mengelola lahan yang ada. Visi pertanian yang mengubah dari tradisional menjadi modern selaras dengan visi Kementerian Transmigrasi.
“Kita berdayakan masyarakat di sana untuk mewujudkan swasembada pangan sekaligus mengembangkan pertumbuhan ekonomi,” tutur Wamentrans Viva Yoga seperti dirilis humas Kementrans usai acara melalui WAGroup ForWaTrans, Jumat (7/3/2025).
Dengan memberikan bibit atau benih unggul, pupuk yang cukup, dan proses melalui alat pertanian yang modern membuat produktifitas pertanian meningkat. “Kta dorong kawasan transmigrasi sebagai basis utama yang berkontribusi dalam mewujudkan swasembada pangan nasional”, harapnya. (hms/smr)
