Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo bersama Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti rapat bersama Komite II Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI membahas Program Kerja Kementerian PU 2025 di Senayan, Senin (24/2/2025).
Semarak.co – Dody menyatakan, pihaknya menetapkan PU 608 sebagai program utama sebagai enabler pertumbuhan ekonomi dengan 3 sasaran utama, yakni efisiensi investasi (ICOR kurang dari 6, pengentasan kemiskinan, dan pertumbuhan ekonomi dengan target 8%/tahun).
“Efisiensi investasi dijabarkan melalui optimalisasi biaya, optimalisasi aset, dan kemudahan investasi,” ujarnya dirilis humas usai acara melalui WAGroup MITRA KEMENTERIAN PU, Senin (24/2/2025).
Untuk pengentasan kemiskinan dilakukan percepatan penyediaan akses infrastruktur dasar dan penyerapan tenaga kerja, sedangkan pertumbuhan ekonomi dilakukan melalui penguatan dukungan kawasan prioritas, perwujudan swasembada pangan, dan peningkatan konektivitas.
Pagu akhir Kementerian PU TA 2025 setelah efisiensi ditetapkan sebesar Rp50,48 triliun dengan target pembangunan infrastruktur Bidang Sumber Daya Air, Bina Marga, Cipta Karya, dan Prasarana Startegis.
Rincian rencana kegiatan bidang Sumber Daya Air antara lain pembangunan irigasi dan Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) dalam mendukung ketahanan pangan.
Kegiatan prioritas bidang jalan dan jembatan antara lain preservasi jalan, rehabilitasi jembatan, penggantian jembatan dengan nilai kondisi 4, dan jembatan gantung MYC lanjutan.
Kemudian bidang permukiman di antaranya melanjutkan pembangunan Infrastruktur Berbasis Masyarakat (IBM) serta Operasi, Pemeliharaan, Optimalisasi, dan Rehabilitasi (OPOR).
Selanjutnya bidang Prasarana Strategis di antaranya pembangunan madrasah dan lanjutan pembangunan pasar, stadion, gedung universitas yang dilaksanakan dengan skema Multi Years Contract (MYC).
Ketua Komite II DPD RI Badikenita Br Sitepu berharap meskipun terdapat kebijakan efisiensi anggaran belanja Kementerian PU, pembangunan infrastruktur tetap dapat dioptimalkan sebagai wujud kehadiran pemerintah kepada masyarakat. (hms/smr)
