Pemerintah menyadari bahwa reformasi birokrasi tidak dapat dilakukan sendiri, mengingat kompleksitas tantangan yang dihadapi, seperti kebutuhan akan digitalisasi, peningkatan transparansi, dan responsivitas terhadap masyarakat. Karena itu, dukungan lintas sektor menjadi sangat penting, termasuk dari akademisi, pelaku usaha, media, hingga masyarakat.
semarak.co-Pesan ini disampaikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini pada acara Sarasehan Kebangsaan dan Silaturahmi Alumni Universitas Padjadjaran (UNPAD) di Gedung BRI 1, Jalan Jenderal Soedirman Jakarta Selatan, Sabtu (30/11/2024).
Alumni UNPAD memiliki potensi besar untuk berkontribusi pada reformasi birokrasi seperti penelitian dan pengembangan evidence-based policy, sebagai mitra strategis dalam meningkatkan advokasi kebijakan terkait, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur.
Menteri PANRB Rini menyoroti birokrasi adalah mesin pembangunan sehingga reformasi birokrasi tidak hanya tentang perbaikan tata kelola internal birokrasi, tapi juga tentang bagaimana kualitas kebijakan yang dikeluarkan harus dirasakan langsung dan selaras dengan kebutuhan masyarakat dan mendukung pencapaian visi Indonesia Emas 2045.
Maka dari itu, pesan Menteri PANRB Rini, kita harus mampu mengadaptasi pendekatan human-based governance dan transformasi digital, dimana reformasi birokrasi fokus diarahkan pada upaya efisiensi internal birokrasi serta penyelesaian isu-isu strategis pembangunan nasional.
“Seperti kemiskinan dan investasi, untuk mendukung pembangunan nasional yang inklusif,” imbuh Menteri PANRB Rini dirilis humas PANRB usai acara melalui WAGroup JURNALIS PANRB, Sabtu malam (30/11/2024).
Pelaksanaan reformasi birokrasi menunjukkan peningkatan yang baik, tren rata-rata Indeks Reformasi Birokrasi menunjukan angka peningkatan baik di kementerian/lembaga maupun provinsi/kabupaten/kota. Rata- rata Indeks RB di kementerian/lembaga pada 2023.
Yaitu 76,81 pada tahun 2023 di banding tahun 2014 yaitu 52,31, pada provinsi yaitu 69,71 sebelumnya hanya 41,62, sedangkan di kabupaten/kota menjadi 59,32 sebelumnya 55,97.
Gambaran lima tahun terakhir, reformasi birokrasi Indonesia juga telah berkontribusi nyata pada berbagai capaian dalam skala global yang mengantarkan Indonesia pada posisi yang cukup kompetitif dengan berbagai negara di dunia.
Pertama, berdasarkan Worldwide Governance Indicators, Indonesia berhasil naik peringkat dari 99 (2017) ke 73 (2022) untuk Government Effectiveness serta naik peringkat dari 94 ke 87 untuk Regulatory Quality.
Kedua, peringkat Indonesia dalam Global Innovation Index naik dari peringkat 85 (2019) menjadi 54 (2024). Ketiga, peringkat Electronic Government Development Index (EGDI) Indonesia naik dari peringkat 107 (2017) menjadi 64 (2024).
Keempat, peringkat Indonesia dalam perspektif sektor bisnis juga tidak kalah bersaing dengan negara-negara lain. Mengakhiri pembicaraan pada diskusi panel, Menteri Rini mengajak seluruh hadirin untuk terus memperkuat komitmen bersama dalam berkontribusi mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.
“Melalui kolaborasi yang kuat antara pemerintah dan alumni UNPAD, kita pasti bisa menciptakan birokrasi yang inovatif, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik. Ini adalah bagian penting dari upaya kita membangun Indonesia yang berdaulat, maju, adil, dan makmur,” pungkasnya.
Di bagian lain dirilis humas terbaru hari ini, Menteri PANRB Rini menyebutkan saat ini Indonesia di tengah upaya besar untuk mentransformasi tata kelola pemerintahan. Sebagai strategic triangle, Kementerian Keuangan, Kementerian PPN/Bappenas.
Dan Kementerian PANRB memiliki peranan yang krusial dalam transformasi tata kelola untuk memastikan pemerintahan selalu relevan dan mampu melayani masyarakat dengan lebih baik. Untuk mendukung Asta Cita, Undang-Undang No. 39/2008 tentang Kementerian Negara telah diubah sehingga saat ini jumlah kementerian 48.
“Kementerian PANRB tidak hanya berbicara kelembagaan saja, kita memastikan ke-48 kementerian bisa bekerja, karena 48 inilah yang akan menjaga birokrasi kita, tata kelolanya ada di 48 kementerian itu, dan bagiamana mengorkestrasinya,” ujar Menteri Rini dalam Forum Penguatan Transformasi Tata Kelola dalam Mendukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia, di Jakarta, Senin (2/12/2024).
Sebagai informasi Kementerian Keuangan, Kementerian PPN/Bappenas, dan Kementerian PANRB merupakan strategic triangle sebagai bagian dari dukungan manajemen strategis Presiden secara bersama-sama berperan melakukan koordinasi dengan kementerian/lembaga guna keterpaduan dalam perencanaan, penganggaran, dan tata kelola pemerintahan.
Hal ini dalam rangka menjamin terselenggaranya agenda pembangunan nasional yang berkelanjutan. Selanjutnya Menteri Rini menjabarkan, penguatan strategic triangle untuk mendukung efektivitas pemerintahan (G to G).
Dalam perencanaan, penganggaran, dan tata kelola pemerintahan yang dilaksanakan oleh Menteri Keuangan, Menteri PPN/Bappenas, dan Menteri PANRB. Dari 48 kementerian ini, ternyata ada tiga kementerian yang memang akan menjadi strategic tianglenya Presiden, yaitu Kementerian PANRB, Kementerian Keuangan, Kementerian PPN/Bappenas.
“Ini merupakan salah satu pola yang diubah oleh Presiden Prabowo supaya tata kelola yang akan dibangun dalam reformasi birokrasi ini bisa kita lakukan. Penguatan strategic triangle untuk mendukung efektivitas pemerintahan (G to G).
Dikatakan, ketiga kementerian tersebut memiliki peranan yang penting. Seperti Kementerian PPN/Bappenas yang akan menjaga kesinambungan dan konsistensi dari prioritas nasional. Sementara, Kementerian Keuangan harus memastikan ketersedian dan pengalokasian secara tepat dan cermat.
Serta fleksibilitas anggaran dalam implementasi program Pembangunan Nasional. Sedangkan Kementerian PANRB, lanjut Menteri Rini, memiliki peran dalam membangun tata kelola, agar nanti yang dikerjakan oleh kementerian/lembaga akan bisa dilaksanakan.
Selanjutnya, Menteri Rini menjelaskan terkait arsitektur hubungan antar dan inter lembaga dalam penyelenggaraan pembangunan nasional. Dikatakan, dalam sistem strategic triangle yang dikerjakan adalah kebijakan perencanaan, pengangaran, kelembagaan dan birokrasi.
Jadi kita akan memberikan rekomendasi, bagaimana melakukan transformasi sosial, bagaimana kita akan melakukan transformasi ekonomi, dan melakukan transformasi tata kelola hingga sampai kepada ketahanan ekologi untuk menjadi bagian rekomendasi yang akan diberikan kepada para Menko. Kemudian, para Menko yang akan mengorkestrasi kepada kementerian/lembaga.
Selanjutnya terkait penguatan transformasi digital untuk peningkatan layanan publik (G to C), transformasi digital dalam layanan publik (Government to Citizen atau G to C) bertujuan untuk meningkatkan kualitas interaksi antara pemerintah dan masyarakat.
Fokus utamanya adalah menciptakan pelayanan yang lebih responsif, inklusif, dan mudah diakses melalui pemanfaatan teknologi digital. “Apabila kita sudah selesai dengan membangun tata kelola, kita akan memulai tata kelola government dengan communitynya,” tuturnya.
Kesempatan ini, Pelaksana tugas (Plt.) Kepala Lembaga Administrasi Negeri (LAN) Muhammad Taufiq menjelaskan arah penguatan kebijakan pengembangan kompetensi transformasi tata kelola.
Pertama yakni menerapkan model corporate university (pembelajaran terintegrasi) yang didukung dengan human capital development plan sesuai renstra dan RPJMN bagi setiap instansi.
Kedua, mendorong masing-masing corporate university ASN menjadi learning mendukung engine untuk mendukung sasaran transformasi tata kelola. “Kita melakukan sebuah transformasi yang dilakukan dengan mendorong kolaborasi dan pertama kita perbaiki kapasitas kita untuk pengembangan kompetensi yang selama ini masih tersekat-sekat,” pungkasnya. (hms/smr)
