Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Dirjen PEIDDTT) pada Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) bekerja sama Indonesian Social Sustainability Forum (ISSF) menggelar anugerah CSR dan Pengembangan Desa Berkelanjutan Awards 2024 .
semarak.co-Kegiatan bertajuk Penganugerahaan CSR & PDB Awards 2024: Kontribusi Dunia Usaha dan Lembaga lainnya dalam Percepatan Pembangunan Desa di lingkungan Kemendes PDTT mengambil tempat di The Westin Hotel, kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (7/5/2024).
Menteri Desa (Mendes) PDTT Abdul Halim Iskandar mengatakan, perjalanan Badan Usaha Milik Desa atau BUMDesa yang lahir dari rahim Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah, telah menorehkan segenap manfaat bagi desa maupun masyarakat.
Dampak yang dihadirkan kian akbar, lanjut Mendes PDTT Halim, setelah Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, menetapkan BUM Desa sebagai entitas badan hukum baru di Indonesia.
“Kini BUM Desa terdiri atas BUMDesa sendiri pada level desa, BUM Desa Bersama mewujudkan kerja sama ekonomi antardesa, dan BUM Desa Bersama lkd, setelah Unit Pengelola Keuangan, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat, bertransformasi,” ujar Mendes PDTT Halim dalam sambutan.
Sertifikat badan hukum BUM Desa yang terbit sejak November 2021 tetap berlaku dan terus berakumulasi hingga detik ini. “Per 6 Mei 2024, telah terbit sertifikat badan hukum 18.222 BUM Desa, 267 BUM Desa Bersama, dan 1.283 BUM Desa Bersama LKD,” papar Mendes PDTT Halim.
BUMDesa sejak awal menjadi entitas badan hukum publik, sehingga paling cocok mengelola barang, jasa, dan keuangan publik, bagi kemaslahatan warga desa. Masyarakat, swasta, LSM, pemerintah daerah dan pemerintah pusat dapat menanamkan modal.
Sehingga bermakna, BUM Desa memiliki kapabilitas menguatkan ruang publik desa, terutama ekonomi lokal. Pada 2023, ada 10.886 pemerintah desa yang menanamkan modal ke BUM Desa sebanyak Rp1,16 triliun, atau rata-rata Rp 44,23 juta perdesa.
Karena berasal dari APBDes, keunggulannya, dana segar ini tidak berbunga. Di akhir tahun, BUM Desa menyalurkan sebagian keuntungan ke dalam APBDes, sebagai Pendapatan Asli Desa, sebesar Rp162,99 miliar di 10.886 desa, atau rata-rata Rp 14,97 juta per desa.
“Pada desa-desa itu saja, terbaca rasio manfaat dan biaya mencapai 33,85%. Artinya, pemerintah desa dapat mulai memetik manfaat BUMDesa, setidaknya mulai tahun ke empat,” ujar Gus Halim, sapaan akrab Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar membaca sambutannya.
Omset BUMDesa, lanjut Gus Halim, dapat mengindikasikan peran memutar ekonomi desa. Pada tahun 2023, omset BUMDesa Rp 2,84 triliun, omset BUM Desa Bersama 17,67 miliar dan omset BUM Desa Bersama lkd mencapai 197,80 miliar.
Total ekonomi desa yang dikelola seluruh BUMDesa mencapai Rp3,06 triliun setiap tahun, di desa-desa senusantara. Secara khusus, BUM Desa mempekerjakan 329.839 warga desa. Sebanyak 184 warga desa bekerja di BUM Desa Bersama.
Adapun BUM Desa Bersama lkd menyerap 1.209 pekerja. Secara keseluruhan, segenap BUM Desa menyerap 331.232 pekerja lokal. “Jangan dilupakan, BUMDesa Bersama lkd juga mengelola kelompok miskin, termasuk perempuan miskin. Tercatat 123.119 nasabah BUMDesa Bersama lkd dari kalangan miskin,” rincinya.
Jadi, sambung dia, ekonomi keluarga dari 454.351 warga desa, terpaut langsung dengan aktivitas BUM Desa di tanah air. “Segenap capaian BUMDesa menyadarkan kita, akan peran pentingnya dalam mengelola ekonomi lokal, terutama bagi warga miskin desa,” ujarnya.
BUMDesa, kata dia, menjadi instrumen penting peningkatan kesejahteraan warga desa. Pemerintah merancang kebijakan eksploratif untuk melayani progresivitas BUM Desa. Prakteknya berupa kerja sama antarkementerian dan lembaga, pemerintah daerah, asosiasi BUM Desa, juga perguruan tinggi.
Pegawai Kemendes PDTT, sejak 2021 berperan layaknya notaris sehingga BUM Desa tidak perlu mengeluarkan biaya, untuk mendapatkan nomor badan hukum dari Kemenkumham. Data lengkap BUM Desa yang terkumpul di Kemendes PDTT menjadi basis Nomor Pokok Wajib Pajak korporasi BUMDesa, mulai Agustus 2023.
“Data di Kemendes PDTT juga digunakan bersama Badan Koordinasi Penanaman Modal sejak Februari 2023, sehingga 818 BUM Desa, kini sudah mendapatkan Nomor Induk Berusaha atau NIB. Setelah mendapatkan NIB, terbuka lebar peluang usaha formal BUM Desa,” terang dia.
Sebanyak 88 produk BUM Desa sudah mulai tersedia di e-katalog LKPP bahkan tersedia slot menu utama BUM Desa di halaman depan. BUM Desa kini juga sudah dikenal dalam sistem karantina Indonesia, sistem penangkaran tumbuhan dan satwa liar, CITES, Indonesia National Single Window, dan Inatrade.
Hasilnya, untuk pertama kali ada BUM Desa Bersama lkd yang mengekspor anggrek ke Taiwan, pada Februari 2024. NIB yang sesuai, membuka usaha BUM Desa sebagai distributor Pupuk Indonesia, yang pertama kali, langsung dari Palembang ke desa-desa di Lampung.
Laporan keuangan BUM Desa terstandarisasi, sesuai Keputusan Menteri Desa PDTT Nomor 136 Tahun 2022. Kini sudah ada tiga BUM Desa Bersama lkd, yang pertama kali selesai diaudit akutan publik, dan mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP dari kantor akuntan publik.
Undang-undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang APBN 2024, diikuti Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 7 Tahun 2023 dan Nomor 13 Tahun 2023, memprioritaskan dana desa untuk menambah modal BUMDesa, BUM Desa Bersama, dan BUM Desa Bersama lkd.
Seharusnya, tahun 2024 menjadi tahun emas penguatan BUM Desa, dalam permodalan, peningkatan kapasitas pengurus, hingga kerja sama usaha Revisi Undang-undang Desa berupa Undang[1]undang Nomor 3 Tahun 2024, pada pasal 87A, secara khusus menekankan kerja sama BUM Desa.
Dalam konteks kerja sama BUM Desa itulah, diselenggarakan CSR dan Pembangunan Desa Berkelanjutan Award. Pada tahun 2024, ajang ini diikuti 100 kandidat perusahaan, lembaga lain, dan perorangan.
Mereka berasal dari BUMN dan perusahaan swasta, dari sektor pertambangan, minyak dan gas, pembangkit listrik, industri dan manufaktur, telekomunikasi, perkebunan, perbankan, real estate, hingga asuransi.
Terdapat 55 program CSR yang meraih kategori gold, 6 kategori excellent untuk perorangan, 58 silver untuk kategori program, serta empat outstanding untuk kategori perorangan. Ada pula tiga kategori bronze, dan tiga kategori apresiasi untuk program CSR.
Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin mengapresiasi BUMN, perusahaan swasta, BUMDes, dan aktor penggerak lokal lainnya yang terus berkomitmen dalam program CSR-nya serta turut membantu pemerintah dalam mencapai target pembangunan.
“Saya berharap target penerima CSR harus benar-benar diperhatikan agar tepat dan bermanfaat bagi masyarakat perdesaan, guna mendorong pembangunan ekonomi yang inklusif dan ramah lingkungan,” ujar Wapres Ma’ruf dalam sambutan acara yang sama.
Dilanjutkan Wapres Ma’ruf, BUMDes perlu terus berinovasi menciptakan bisnis/usaha yang mengoptimalkan pemberdayaan masyarakat serta menciptakan lapangan kerja yang berkesinambungan.
SDM juga harus dapat menempa dirinya menjadi lebih unggul, semakin kreatif, inovatif dan adaptif dengan dinamika perubahan, untuk berkontribusi dalam pembangunan bangsa. “Terakhir, saya berharap penghargaan ini dapat memacu dunia usaha, untuk menjadikan CSR sebagai program prioritas sejalan dengan proses bisnisnya,” ujarnya.
Ditambahkan Wapres Ma’ruf, keterlibatan elemen desa dalam aktivitas ekonomi harus ditingkatkan, salah satunya melalui pelibatan BUMDes. “Saya meminta perusahaan negara dan swasta yang beroperasi di desa-desa untuk dapat menyertakan BUMDes dan BUMDes Bersama (BUMDesma) dalam aktivitas bisnisnya, agar ekonomi desa melaju lebih cepat,” tuturnya.
Pelibatan BUMDes dan BUMDesma merupakan bentuk dukungan konkret yang sejalan dengan upaya pemerintah dalam menghadapi tantangan global, salah satunya tentang isu keberlanjutan lingkungan dalam pelaksanaan pembangunan nasional.
Untuk itu, pelibatan kedua lembaga ini diharapkan dapat memaksimalkan potensi yang ada di daerah, baik pontensi sumber daya manusia maupun sumber daya lainnya. Dengan adanya penyaluran dana desa, serta didukung program CSR yang dilaksanakan BUMN dan perusahaan swasta, diharapkan semakin memperkuat sumber daya pembangunan desa berkelanjutan.
Melihat manfaat dan kebaikannya yang besar ini, Wapres pun berpesan, agar jumlah BUMDes dan tanggung jawab sosial perusahaan untuk desa dapat berkelanjutan sehingga ekonomi masyarakat dapat terus meningkat tidak hanya di tingkat perkotaan tapi hingga ke desa.
“Ke depan, peningkatan jumlah BUMDes dan pengembangan kapabilitas sumber daya manusianya perlu terus didorong sebagai salah satu strategi pengembangan ekonomi perdesaan. Menutup sambutan, saya mengucapkan selamat kepada seluruh penerima penghargaan hari ini,” ujarnya.
Semoga semakin memotivasi seluruh pihak untuk terus menunjukkan kinerja terbaiknya dalam mendukung pembangunan perdesaan. “Mari kita bersama-sama berkomitmen dan berkolaborasi untuk menggerakkan ekonomi perdesaan melalui pemberdayaan berbasis kearifan lokal, agar memiliki ketahanan sosial, ekonomi, dan lingkungan,” ajaknya.
Ketua Umum ISSF dr Sudarmanto menyampaikan harapannya agar penyaluran dana CSR ke depan akan semakin terstruktur dan tepat sasaran sehingga manfaatnya dapat dirasakan tidak hanya hari ini, tapi hingga di masa depan.
“Ini acara yang ketiga kali berturut setiap tahun. Tahun ini tentu banyak yang berbeda dibanding tahun-tahun sebelumnya. Semoga tidak hanya untuk kita generasi sekarang, tapi juga generasi yang akan datang,” ungkap Sudarmanto. (smr)
