Bamsoet Ungkap Pengusaha Usul Pilpres 2024 2 Paslon, Anies Sebut Pengusaha tak Berani Bantu karena Takut Diperiksa Pajak

Bakal capres Anies Baswedan saat mengisi agenda Rakernis APEKSI di Uppehills Convention Hall Makassar. Foto: internet

Calon presiden (capres) Anies Baswedan yang diusung Koalisi Perubahan untuk Persatuan secara blak-blakan menyebut pengusaha-pengusaha besar tak berani membantunya. Capers Anies menyebut pengusaha-pengusaha yang bersedia membantunya didominasi pengusaha kelas menengah.

semarak.co-Alasan para pengusaha besar takut untuk membantunya lantaran mereka mengalami pemeriksaan pajak setelah berinteraksi dengan dirinya. Padahal laporan pajaknya tidak ada masalah dan mematuhi sebagai pembayar pajak.

Bacaan Lainnya

“Yang mau membantu adalah perusahaan ukurannya menengah, kalua yang besar-besar tidak berani mendekat semua,” kata Anies dalam acara 3 Bacapres Bicara Gagasan di Ghra Sabha Pramana Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Selasa (19/9/2023) dipantau dari siaran Youtube UGM.

Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pun mencontohkan seorang pengusaha di Jawa Barat dan Jawa Tengah yang membantunya. Usai membantu, kata Anies, seluruh perusahaan milik pengusaha itu langsung diperiksa meski disebut sebagai pemeriksaan acak.

“Takut, karena kami mengalami, pengusaha-pengusaha yang berinteraksi, bertemu, setelah itu, mereka mengalami pemeriksaan. Pemeriksaan pajak dan pemeriksaan lain-lain,” kutip Anies dikutip kompas.tv, Selasa, 19 September 2023 | 20:09 WIB

Ditambahkan Anies, “Ada contoh di Jawa Barat membantu, di Jawa Tengah membantu. Setelah selesai, katanya random atau acak tapi sepuluh perusahaan miliknya semua diperiksa pajak. Itu yang katanya random. Apa yang terjadi? Takut orang membantu. Padahal yang mereka kerjakan bukan membantu saya, tapi membantu relawan, kegiatan untuk event di daerahnya masing-masing.”

Saat ditanya apakah ada dugaan alat negara digunakan untuk mengintimidasi orang-orang yang membantu pencalonannya, Anies mengaku tidak tahu. “Saya tidak tahu siapa yang memerintahkan siapa, tapi fakta di lapangannya seperti itu,” ujarnya.

“Dan saya mau tanya pada diri saya sendiri dan kita semua, akankah kita membiarkan republik ini berada dalam rasa takut? Akankah kita membiarkan rasa kebebasan itu hilang? Saya rasa tidak,” ucapnya.

Lebih lanjut, Anies mengajak seluruh pihak terutama para pengusaha untuk tidak takut mendukungnya sebagai capres di Pilpres 2024. “Insya Allah kalau ada perubahan, kita akan buat negeri ini aman bagi semuanya,” pungkasnya.

Share link di media sosial (medsos) Twitter atau X akun (@ekowboy2) September 19, 2023 men-twitt: Ada komisaris BUMN yang gak sengaja ketemu Anies, ehhh langsung kena tegur. “anda janjian dengan Anies ya?” itu WA yg didapat oleh salah satu komisaris BS* hanya selang 5menit setelah ia ga sengaja ketemu Anies di sebuah Restoran Sunda.

“selaras info pak jkw soal BIN kemarin itu, ada perangko yg menempel Anies 24jam..gerak gerik terekam detail.. https://t.co/Xd4nloqHza. Bang Edi (@BangEdiii) September 20, 2023,” demikian diceritakan juragan emas Bang Edi @BangEdiii di twitternya aku pribadinya. Cerita Bang Edi ini selaras dengan apa yang disampaikan Anies di Mata Najwa di UGM tadi di atas.

Di bagian berita terbaru menyebut Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo alias Bamsoet mengungkapkan aspirasi dari kalangan dunia usaha yang berharap pemilihan presiden (Pilpres) 2024 hanya diikuti dua pasang calon (paslon) presiden dan calon wakil presiden (cawapres).

Hal tersebut dinilai akan mendorong keberlangsungan pilpres yang lebih efektif dan efisien dengan hanya satu putaran. Menurut Kepala Badan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan (Polhukam) KADIN Indonesia ini, polarisasi pilpres yang berjalan panjang dan berlarut-larut dapat mengganggu situasi kondusif bangsa.

Sehingga menyebabkan hilangnya momentum pemulihan dan pertumbuhan ekonomi nasional. “Lebih dari itu, dunia usaha juga berharap jika capresnya tidak berasal dari dunia usaha seperti Presiden Joko Widodo, cawapresnya diharapkan berasal dari dunia usaha,” tutur Bamsoet dalam keterangan Kamis (12/10/2023) dilansir repelita.net, Oktober 14, 2023.

Sebab, lanjut Bamsoet, selama sepuluh tahun memimpin Indonesia, pemerintahan Jokowi bisa berjalan efektif dan efisien. Tidak lain karena latar belakang beliau sebagai pengusaha. Karena itu, ada baiknya jika dalam Pilpres 2024, pasangan capres-cawapresnya diikuti perwakilan dari kalangan dunia usaha.

“Sehingga pemulihan dan pertumbuhan perekonomian yang saat ini sudah berjalan dengan baik, bisa terus terpelihara. Sekaligus memastikan Indonesia Emas 2045 bisa terwujud,” ujar Bamsoet dalam keterangannya di Gedung MPR Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (12/10/2023).

Ia menjelaskan kondisi perekonomian nasional menunjukkan kinerja yang cukup menggembirakan pada beberapa aspek. Pertumbuhan ekonomi pada triwulan I tahun 2023 adalah sebesar 5,03%. Angka tersebut memang tidak melebihi ekspektasi banyak pihak, tetapi perlu diapresiasi karena terjadi di tengah kelesuan ekonomi global seperti yang dialami beberapa negara maju.

Beberapa negara maju bahkan mencatatkan pertumbuhan ekonomi di bawah 2%, misalnya Amerika Serikat dengan akselerasi pertumbuhan 1,6%, Jepang 1,3%, dan Singapura 0,4%. “Tingkat inflasi juga terus melandai. Tercatat sebesar 3,08% pada Juli 2023, turun dari 5,28% pada awal tahun,” terangnya.

Angin segar bagi dunia usaha juga ditandai realisasi investasi pada triwulan I tahun 2023 yang mencapai Rp328,9 triliun, dan telah menciptakan lapangan kerja bagi lebih dari 384 ribu tenaga kerja Indonesia. Sehingga berdampak pada penurunan angka pengangguran yang mencapai 7,99 juta orang pada Februari 2023.

Ketua Dewan Pembina Depinas SOKSI dan Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini menerangkan bagi dunia usaha, tidak ada yang lebih penting selain kepastian berusaha dan kepastian hukum. Menurutnya, di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi, dua hal ini telah berjalan baik.

Bamsoet berharap ke depannya dua hal tersebut harus tetap dijaga bahkan ditingkatkan. Dia pun mengingatkan jangan sampai ada lagi kebijakan yang memperlambat pengembangan sektor industri. Hal itu dinilai dapat menjadi salah satu faktor pemicu lahirnya perilaku korup yang melibatkan dunia usaha.

“Hadirnya UU Cipta Kerja telah merepresentasikan semangat dan upaya untuk melakukan deregulasi dan debirokratisasi demi mendorong pertumbuhan perekonomian nasional. Misalnya melalui reformasi regulasi di bidang perizinan dalam rangka peningkatan investasi,” imbuhnya dari artikel asli detik.com.

Sekaligus menutup celah terjadinya korupsi dan mengatasi hambatan dalam berinvestasi, memutus rantai birokrasi yang terlalu panjang. Untuk memastikan masa depan perekonomian nasional berjalan dengan baik, KADIN dan Lemhannas akan terus bersinergi.

Wakil Ketua Umum FKPPI sekaligus Kepala Badan Bela Negara FKPPI dan Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila menambahkan, adapun KADIN dan Lemhannas merupakan dua lembaga yang memegang peran kunci dalam menjaga masa depan Indonesia.

Lemhannas sebagai penyelenggara pendidikan, penyiapan kader dan pemantapan pimpinan tingkat nasional, serta pengkajian permasalahan strategik nasional, regional dan internasional. Sementara KADIN, dikatakan Bamsoet berperan sebagai penjaga pertahanan ekonomi nasional. KADIN adalah penjaga perut bangsa yang menjamin agar setiap anak bangsa bisa mendapatkan pekerjaan yang layak untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Melalui kerja sama yang ditandatangani pada hari ini, KADIN bersama Lemhannas juga bisa bekerja sama membuat kertas kerja dalam hal pengkajian di berbagai isu strategis. Antara lain, ekonomi hijau, ekonomi biru, ekonomi digital, hingga ketahanan ekonomi kebangsaan di Ibu Kota Nusantara (IKN). (smr)

 

sumber: repelita.net di WAGroup BUSINESS EDUCATION CLUB (postSabtu14/10/2023/repelita)

Pos terkait