Puluhan warga yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Sumut Untuk Perubahan menggelar aksi demo di depan Kantor DPRD Sumatera Utara (Sumut) di Kota Medan. Mereka meminta agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak cawe-cawe di pemilihan presiden (pilpres) pada pemilihan umum (Pemilu) 2024.
semarak.co-Pantauan detikSumut, Rabu (31/5/2023) sekitar pukul 10.48 WIB, ratusan massa aksi sudah berada di depan Kantor DPRD Sumut. Mereka datang dengan mengendarai angkot dan dituntun satu mobil komando.
Mereka juga membawa sejumlah spanduk yang berisi keresahan. Di antaranya bertuliskan Presiden Jokowi harus netral kedaulatan ada di tangan rakyat. Selain itu ada juga spanduk berisi tuntutan massa, yakni menolak kriminalisasi dan politisasi hukum jelang pemilu 2024, menolak politisasi birokrasi dan aparat negara di pemilu 2024.
“Kami mendorong agar Presiden Jokowi tidak cawe-cawe dalam hal Bacapres. Karena ini sangat tidak fair dan berimbas fatal terhadap kedaulatan rakyat,” kata pimpinan aksi, Roni Alhadi kepada wartawan dilansir laman msn.com dari detikSumut, Rabu, 31 Mei 2023 12:44 WIB.
Selain itu, ia menjelaskan turut menyuarakan agar pemilihan umum dilakukan terbuka, bukan tertutup. Sebab, menurutnya di masa era reformasi jelas pemilu terbuka telah diperjuangkan. Roni menegaskan bila nanti pemilu jadi tertutup maka besar kemungkinan pihaknya akan melakukan gerakan untuk boikot pemilu.
“Kalau Pemilu tertutup kita akan mendesak dan memobilisasi massa lebih besar lagi untuk bersuara. Saat ini massa yang hadir banyak dari Deli Serdang. Jadi kita bersuara di DPRD Sumut ini agar wakil rakyat mendengar suara rakyat,” tambahnya.
Diketahui, Presiden Jokowi bertemu para pemimpin redaksi (pimred) media massa dan juga pegiat media di Istana Merdeka Jakarta. “Ya ngobrol saja, ngobrol tentang cawe-cawe pokoknya,” kata Helmy Yahya, pemilik kanal Youtube Helmy Yahya Bicara di lingkungan istana kepresidenan Jakarta, Senin (29/5/2023).
Para pimred tersebut mengobrol dengan Presiden jokowi selama sekitar 2 jam dengan ditemani Menteri Serketariat Negara Pratikno dan juga Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin.
“Cawe-cawe tidak melanggar undang-undang, jadi cawe-cawe itu demi negara, bukan demi pribadi,” ungkap Pimred TVOne Karni Ilyas dilansir tvOnenews.com – Selasa, 30 Mei 2023 – 04:07 WIB. Obrolan diakhiri dengan makan malam bersama dengan menu sate Padang, siomay hingga pempek.
Sedangkan Wapemred Kompas TV Yogi Nugraha mengatakan, Presiden Jokowi menekankan soal momentum Indonesia untuk 13 tahun ke depan. Konteks cawe-cawe yang dimaksudkan Presiden Jokowi dalam Pemilu 2024 adalah untuk menjaga momentum 13 tahun tersebut demi kepentingan negara.
“Jadi Pak Jokowi mengatakan bahwa bacaan beliau, ya bahwa negara-negara yang punya momentum 13 tahun itu yang akan naik. Setelah itu lepas. Kemudian dikaitkanlah dengan soal capres, jadi tadi mengatakan begini pemimpin di tahun 2024, 2029 dan 2034 itu sangat krusial untuk mewujudkan 13 tahun,” kata Yogi.
“Harus cawe-cawe untuk tingkat nasional, dia menggarisbawahi bahwa ini tidak ada kaitan dengan abuse of power sebagai Presiden untuk menjaga bonus demografi dan tidak secara langsung mengatakan ‘ini siapa’,” ungkap Yogi.
Hal lain yang dibicarakan adalah soal mobil listrik, pertumbuhan ekonomi, pertemuan G7, G20 hingga hilirisasi. “Termasuk Presiden mengatakan bahwa presiden nanti melanjutkan apa yang disampaikan, maka akan ada ekosistem EV (electric vehicle) itu, Presiden memastikan pada 2027 tuntas,” kata Yogi.
Sebelumnya juga Bakal Calon Presiden (capres) Anies Baswedan menggelar pertemuan dengan Tim 8 Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) di Sekretariat Perubahan, Jalan Brawijaya, Jakarta Selatan, Selasa (30/5/2023).
Pertemuan ini merespon pernyataan Presiden Jokowi yang akan cawe-cawe di pemilihan presiden Pilpres) demi bangsa dan negara termasuk soal pemilihan umum (Pemilu) 2024. Anies mengaku banyak menerima ungkapan kekhawatiran usai Presiden Jokowi menyatakan akan cawe-cawe. Ungkapan kekhawatiran itu antara lain penjegalan
“Jadi merespon pemberitaan yang mengungkapkan bahwa Presiden mengambil sikap untuk akan bersikap tidak netral, dalam kata cawe-cawe semenjak malam sampai dengan tadi siang kami banyak sekali menerima ungkapan, aspirasi dan kekhawatiran,” ucap Anies saat konferensi pers dilansir dilansir msn.com dari wartakotalive.com.
Dirinya turut membeberkan sejumlah ungkapan kekhawatiran yang diterima Anies dan Koalisi Perubahan. “Ada yang mengungkapkan kekhawatiran penjegalan, ada yang mengungkapkan kekhawatiran kriminalisasi, ada yang kekhawatiran tentang tidak netralnya penyelenggaraan pemilu,” papar Anies.
Ada kekhawatiran tentang caleg-caleg yang diperlakukan tidak fair, partai-partai yang dapat perlakuan tidak fair, calon-calon presiden yang dapat perlakukan tidak fair. “Kemudian potensi terjadinya kecurangan, yang semua itu dikhawatirkan muncul akibat adanya pernyataan bahwa tidak netral dan cawe-cawe,” tambah dia.
Meski demikian, dirinya berharap ungkapan kekhawatiran itu tak terwujud usai Jokowi bilang akan cawe-cawe. Semestinya, Pemilu dan Pilpres 2024 berjalan secara netral tanpa ada kecurangan. “Kami berharap kekhawatiran-khawatiran yang tadi diungkapkan tidak benar,” tutur mantan Rektor termuda Indonesia dari Paramadina.
“Itu adalah kekhawatiran saja dan dalam kenyataannya pemilu tetap seperti semula, pilpres seperti semula. Setiap partai punya hak yang sama mencalonkan, setiap caleg punya hak yang sama kampanye dan mendapatkan perlakukan yang sama. Begitu juga setiap capres memiliki hak yang sama, penyelenggara juga melakukan yang ini dengan fair, baik, dan netral,” tutup dia.
Diketahui Presiden Jokowi secara blak-blakan mengungkap dirinya akan ikut cawe-cawe dalam pemilu 2024 mendatang. Ia memiliki alasan untuk ‘ikut rembug’ pada suksesi kepemimpinan nasional.
“Demi bangsa dan negara saya akan cawe-cawe, tentu saja dalam arti yang positif,” ucap Jokowi di Istana Negara saat bertemu jajaran pemimpin redaksi dan konten kreator, Senin (29/5/2023) dilansir sabangmeraukenews.com/29/05/2023 ❘ 19:14 WIB.
Jokowi menegaskan maksud cawe-cawe yang masih dalam koridor aturan. Dirinya menjamin tidak akan melabrak aturan dan menciderai demokrasi. “Saya tidak akan melanggar aturan, tidak akan melanggar undang-undang, dan tidak akan mengotori demokrasi,” kata Jokowi.
Ia beralasan Indonesia hanya memiliki waktu 13 tahun ke depan demi menjadi negara maju. Untuk saat ini Jokowi menyebut Indonesia ada di posisi upper middle income. Sedangkan untuk menjadi negara maju, pendapatan per kapita Indonesia harus berada di kisaran USD 10.000 per tahun.
“Kita ini sekarang ada di middle income walaupun di level upper tapi kita masih di level middle income. Nah untuk keluar dari middle income itu, untuk jadi negara maju itu perolehan pendapatan per kapitanya minimal 10 ribu,” kata Jokowi.
“Untuk bisa keluar kita cuma punya waktu 13 tahun dan itu sangat-sangat tergantung pada calon presiden di masa yang akan datang yang akan bisa membawa Indonesia ke next level, karena alasan itulah kemudian saya akan cawe-cawe untuk itu,” imbuh Jokowi.
Sebelumnya, langkah Jokowi dinilai terlalu ikut campur dalam penentuan capres 2024. Ia kerap melakukan endorse sejumlah tokoh politik yang potensial menjadi capres melanjutkan 10 tahun kepemimpinannya.
Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin merupakan salah satu yang mengkritisi langkah Jokowi yang cawe-cawe dalam penentuan arah koalisi atau pasangan calon presiden dan wakil presiden (capres-cawapres) pada pilpres 2024.
Din berpesan, sebaiknya Jokowi memastikan ajang pilpres berjalan secara adil dan jujur dari sibuk cawe-cawe masalah koalisi dan pencapresan. Menurutnya, tak baik pemegang kekuasaan menunjukkan sikap tak netral.
“Pemegang kekuasaan sekarang jangan melibatkan diri dalam politik pencapresan. Itu tidak menunjukkan seorang negarawan yg sebenarnya itu akan membuka praduga dari rakyat,” ujar Din di kediamannya, kawasan Cilandak, Jakarta Selatan, Selasa (23/5/2023).
“Ini akan menguatkan dugaan dari rakyat ya. Jangan-jangan dalam rangka untuk menyelamatkan diri, jangan-jangan untuk menyelamatkan keluarga, jangan-jangan untuk menyelematkan kepentingan khususnya bisnis,” jelasnya.
Dia pun meminta Jokowi agar tak membiasakan diri mengumpulkan para pimpinan parpol pendukung pemerintah di tempat yang difasilitasi negara. Apalagi, mereka bukan membicarakan kepentingan masyarakat.
“Sebaiknya presiden Joko Widodo itu jangan sering sering mengundang partai politik, apalagi yang dibicarakannya pilpres, bukan kebijakan nasional, bukan program pemerintah. Jadi ini bukan cawe-cawe lagi ini, tapi sudah ngatur-ngatur gitu. Ini bukan sikap dan sifat kenegarawanan gitu,” ungkapnya.
Sebagai informasi, Jokowi mendapat banyak sorotan usai mengumpulkan enam ketua umum partai politik di Istana Merdeka beberapa waktu lalu. Apalagi, Jokowi akui mereka sempat bicara Pilpres 2024. Beberapa pihak merasa Jokowi telah melanggar etika kepresidenan, salah satunya mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Teranyar, Din Syamsuddin. (net/tv1/dtc/war/smn)
sumber: sabangmerauke news di WAGroup UMMAT ISLAM BERSATU (postSenin29/5/2023/sabangmeraukenews.com)
