Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan posisi utang negara pemerintah Indonesia saat ini tembus Rp7.554,25 triliun hingga 30 November 2022. Jumlah ini bertambah Rp57,55 triliun jika dibanding posisi utang Oktober 2022 sebesar Rp7.496,7 triliun.
semarak.co-Adapun posisi utang negara Indonesia yang mencapai Rp7.554,23 triliun, mencatatkan rasio utang Indonesia hingga November 2022, yakni 38,65% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, ditetapkan batas rasio utang pemerintah yakni 60% terhadap PDB. Karena itu, Kemenkeu mengklaim posisi utang Indonesia saat ini masih dalam batas wajar.
“Rasio utang terhadap PDB dalam batas aman, wajar, serta terkendali diiringi dengan diversifikasi portofolio yang optimal,” demikian bunyi lansiran Kemenkeu dalam buku APBN KIta edisi Desember 2022, dikutip Jumat (23/12/2022).
Secara rinci, utang pemerintah terdiri dari dua jenis yakni 88,66% berupa surat berharga negara (SBN) dan 11,34% berupa pinjaman. Secara nilai, SBN hingga 30 November 2022 sebesar Rp 6.697,83 triliun, dalam bentuk domestik sebesar Rp5.297,81 triliun.
Yang terdiri dari Surat Utang Negara (SUN) sebesar Rp 4.317,74 triliun dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sebesar Rp 980,08 triliun. Serta SBN dalam bentuk valuta asing (valas) atau berdenominasi dolar AS sebesar Rp 1.400,02 triliun, yang terdiri dari SUN sebesar Rp 1.066,68 triliun dan SBSN Rp 333,24 triliun.
Kemenkeu menjelaskan, kepemilikan SBN saat ini didominasi oleh perbankan dan BI, sedangkan kepemilikan asing di SBN terus menurun. Dari 2019 mencapai 38,57% kini per 15 Desember 2022, kepemilikan asing di SBN hanya 14,64%.
“Hal tersebut menunjukkan upaya pemerintah yang konsisten dalam rangka mencapai kemandirian pembiayaan dan didukung likuiitas domestik yang cukup,” tulis pihak Kemenkeu mengklaim dilansir cnbcindonesia.com,23 December 2022 14:37 WIB di msn.com.
Kendati demikian, Kementerian Keuangan di bawah Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut, dampak normalisasi kebijakan moneter terhadap pasar SBN tetap masih perlu diwaspadai. Sementara itu, jumlah utang yang berasal dari pinjaman sebesar Rp 856,42 triliun.
Itu dengan rincian pinjaman dalam negeri Rp17,52 triliun dan pinjaman luar negeri Rp838,9 triliun. Adapun untuk pinjaman luar negeri, perinciannya yakni pinjaman bilateral sebesar Rp 278,06 triliun, multilateral sebesar Rp 510,35 triliun, serta commercial banks sebesar Rp 50,49 triliun.
“Pemerintah akan selalu mengacu kepada peraturan perundang-undangan dalam kerangka pelaksanaan APBN, yang direncanakan bersama DPR, disetujui dan dimonitori oleh DPR, serta diperiksa dan diaudit oleh BPK,” jelas Kemenkeu.
Sementara itu dari pantauan nilai tukar atau kurs rupiah ditutup melemah hari ini Selasa (27/12/2022) di tengah fokus pelaku pasar terhadap penurunan laju inflasi di Amerika Serikat. Rupiah ditutup melemah dengan 30 poin. Atau 0,19% ke posisi Rp15.663 per dolar AS.
Analis Monex Investindo Futures Faisyal mengulas, hal itu dibandingkan posisi pada penutupan perdagangan sebelumnya, yaitu Rp15.633 per dolar AS. Pelaku pasar mempertimbangkan perilisan data ekonomi AS di hari Jumat lalu.
Pekan lalu, terang Faisyal, inflasi belanja konsumsi personal AS mencapai pertumbuhan 5,5 persen (yoy), lebih tinggi dari ekspektasi 5,3 persen (yoy), namun lebih rendah dari periode sebelumnya yang tumbuh 6,1% secara tahunan atau year on year (yoy).
“Investor terlihat fokus dengan penurunan pertumbuhan inflasi, tak perduli sejauh apa karena telah memperkuat penurunan lebih lanjut dalam tekanan inflasi AS,” papar Faisyal dalam kajiannya di Jakarta, Selasa (27/12/2022) dilansir tvonenews.com, Selasa, 27 Desember 2022 – 17:08 WIB dari google.co.id.
Penurunan yang terjadi bertahap pada laju inflasi memeprkuat ekspektasi tentang kenaikan suku bunga oleh bank sentral AS, Federal Reserve (Fed) yang lebih lambat tidak diragukan lagi. Tak hanya itu, terdapat pernyataan yang cenderung hawkish dari pejabat European Central Bank (ECB).
Pelaku pasar mencerna pernyataan anggota Dewan Pemerintahan ECB yang juga Gubernur Bank Sentral Belanda Klaas Knot yang melihat lebih banyak pengetatan kebijakan saat ini sampai Juli 2023.
Sebelumnya, pembuat kebijakan ECB menganjurkan bahwa bank sentral berbuat banyak dalam pengetatan kebijakan moneter. Rupiah pada pagi hari dinuka melemah ke posisi Rp15.625 per dolar AS. Sepanjang hari rupiah bergerak di kisaran Rp15.615 per dilar AS sampai Rp15.671 per dolar AS.
Sementara itu kurs Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) Bank Indonesia pada Selasa melehan ke posisi Rp15.659 per dolar AS dibandingkan posisi hari sebelumnya Rp15.636 per dolar AS.
Diberitakan tempo.co sebelumnya, utang pemerintah hingga posisi akhir Agustus 2022 telah mencapai Rp 7.236,61 triliun. Angka itu naik sekitar 1,01 persen atau Rp 73,49 triliun dari posisi Juli 2022 sebesar Rp 7.163,12 triliun.
Besaran rasio utang itu terhadap produk domestik bruto (PDB) juga terkerek menjadi 38,03 persen dari akhir bulan lalu 37,91 persen. Besaran rasio utang terhadap PDB ini masih jauh dari ketentuan maksimal Undang-Undang Keuangan Negara sebesar 60 persen.
“Disiplin fiskal tetap dijalankan Pemerintah dan komposisi utang tetap dijaga di bawah batas maksimal 60 persen terhadap PDB,” demikian dikutip dari dokumen APBN KITA edisi September 2022 seperti dilansir bisnis.tempo.co/Kamis, 29 September 2022 08:37 WIB.
Komposisi utang pemerintah itu mayoritas berasal dari penerbitan surat berharga negara (SBN) sebesar Rp 6.425,55 triliun. Terdiri dari SBN domestik Rp 5.126,54 triliun dan SBN valuta asing atau valas sebesar Rp 1.299,02 triliun.
SBN domestik itu mayoritas berasal dari penerbitan surat utang negara (SUN) sebesar Rp 5.195,39 triliun dan sisanya berasal dari surat berharga syariah negara (SBSN) Rp 931,15 triliun. Sementara itu, SBN valas mayoritas juga berasal dari penerbitan SUN Rp 972,25 triliun dan SBSN Rp 326,77 triliun.
Sisanya, utang pemerintah itu diperoleh dari pinjaman sebesar Rp 811,05 triliun yang diperoleh dari pinjaman dalam negeri sebesar Rp 15,92 triliun dan pinjaman luar negeri sebesar Rp 795,13 triliun. Pinjaman luar negeri paling banyak diperleh dari pinjaman multilateral sebesar Rp 487,95 triliun, pinjaman blateral Rp 264,39 triliun, dan bank komersil sebesar Rp 42,8 triliun.
Kementerian Keuangan mencatat, meskipun terdapat peningkatan nominal dan rasio utang pada akhir Agustus 2022, peningkatannya masih dalam batas aman, wajar, serta terkendali diiringi dengan diversifikasi portofolio yang optimal. “Peningkatan tersebut terjadi terutama disebabkan oleh meningkatnya kebutuhan belanja selama tiga tahun masa relaksasi akibat Covid-19,” seperti dikutip tempo.co dari APBN KITA.
Sebagai porsi utang terbesar, saat ini kepemilikan SBN didominasi oleh Perbankan dan diikuti Bank Indonesia, sementara kepemilikan investor asing terus menurun sejak 2019 yang mencapai 38,57 persen, hingga akhir 2021 tercatat 19,05 persen, dan per 22 September 2022 mencapai 14,70%.
Hal tersebut menunjukkan upaya pemerintah yang konsisten dalam rangka mencapai kemandirian pembiayaan dan didukung likuiditas domestik yang cukup. “Meski demikian, dampak normalisasi kebijakan moneter terhadap pasar SBN tetap masih perlu diwaspadai,” tulis APBN KITA.
Era Soeharto berakhir utang luar negeri Indonesia Rp551,4 triliun.
Era BJ Habibie sekitar Rp 938,8 triliun bertambah Rp387,4 triliun.
Era GusDur menjadi Rp 1.271 triliun, penambahan Rp332,2 triliun.
Era Megawati menjadi Rp 1.298 triliun, penambahan Rp27 triliun
Era SBY sebesar Rp 2.608 triliun, penambahan Rp1.310 triliun. (selama 10 Tahun)
Era Jokovid? Baru 8 tahunan Utang Indonesia sudah Rp7.236 triliun, bertambah Rp4.628 triliun.
Di bagian lain Menteria Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyebut bahan bakar minyak (BBM) naik karena untuk membayar utang negara. Mantan Sekretaris Kementerian (Sesmen) BUMN Muhammad Said Didu menyoroti pernyataan Menkeu Sri Mulyani itu melalui di akun Twitter pribadinya, dikutip Sabtu (10/9/2022).
Ia juga menyebut 44,86 persen penerimaan negara digunakan untuk membayar utang. Said Didu juga berterima kasih kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani yang telah mengakui bahwa BBM dinaikkan untuk bayar utang.
“Terima kasih atas kejujuran Ibu Menteri. Rakyat harus paham bhw saat ini BBM dinaikkan krn harus bayar utang. Nih data besarnya beban pembayaran utang yg makin membebani APBN. Thn 2021 sdh 44% penerimaan negara utk bayar utang,” tulis Said Didu seperti dilansir nw.wartaekonomi.co.id/Sabtu, 10 September 2022, 14:20 WIB.
Dalam data laporan keuangan pemerintah pusat per 2021 yang dibagikan, cicilan pokok utang 558,88%. Bunga utang 343,49%, pembayaran beban utang 902,37%, pendapatan negara 2011,35% dan beban atas pendapatan 44,86%.
Mengutip pikiran-rakyat.com/4 September 2022, 09:10 WIB/Pemerintah dengan resmi menaikkan harga BBM pada Sabtu, 3 September 2022. Kenaikan itu mulai berlaku pada hari yang sama pukul 14.30 WIB. Melalui cuitan di Twitter @msaid_didu yang diunggah 4 September 2022 pukul 6.00 WIB, ia mengungkap 3 poin penyebab kenaikan harga BBM.
“Fakta UTANG sudah membebani seluruh rakyat,” kata Said Didu. Poin pertama, Said Didu menulis penyebab harga BBM naik karena negara harus mencicil utang serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sudah tidak mampu membayar subsidi.
Kedua, M. Said Didu berujar bahwa Pertamina juga terbebani utang besar sehingga tidak bisa menghasilkan BBM dengan harga murah. Ketiga, karena utang yang besar maka sulit menguatkan kurs rupiah. Sontak cuitannya itu mendapatkan berbagai tanggapan dari pengguna Twitter lainnya, kolom komentar pun dipenuhi dengan berbagai respons.
“Subsidi adalah hak rakyat. Kenapa jadi soal kalau ada uang, jelas ini negara sudah tidak punya uang. Negara salah urus,” kata @muj***.
“Makanya yang paling tepat, cabut subsidi BBM dan alihkan subsidi ke rakyat miskin, penikmat BBM subsidi terbesar adalah orang-orang yang mampu beli mobil,” ujar @m_h***.
“Pemerintah salah urus APBN dan akibatnya dibebankan pada rakyat,” kata @sat***.
Meskipun harga minyak dunia turun, pemerintah menaikkan harga BBM karena belanja subsidi tetap meningkat di APBN tahun 2022. Menkeu Sri Mulyani beralasan, pemerintah telah melakukan perhitungan dengan berbagai skenario perubahan harga minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP) yang berimbas pada besaran subsidi APBN.
Presiden Joko Widodo menyebut pemerintah akan mengalihkan BBM untuk bantuan sosial jadi lebih tepat sasaran. Mulai Sabtu, 3 September 2022 pukul 14.30 WIB harga Pertalite menjadi Rp10 ribu per liter dari sebelumnya Rp7.650 per liter. Harga solar yang sebelumnya Rp5.150 per liter jadi Rp6.800 per liter. Sedangkan Pertamax naik dari semula Rp12.500 per liter jadi Rp14.500 per liter. (net/cnb/tvo/tpc/smr)
sumber: tempo.co di WAGroup ANIES APIK JABAR (postSabtu10/9/2022/idris)
